Pemerintah Alokasikan Rp820,9 Triliun untuk Pendidikan, Rp240 Triliun untuk MBG

Pemerintah Indonesia menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dari jumlah tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyedot anggaran Rp240 triliun, menjadikannya komponen terbesar dalam sektor pendidikan. Keputusan ini menunjukkan prioritas pemerintah yang bergeser dari instrumen pendidikan konvensional—seperti infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas guru, dan beasiswa—ke program sosial berbasis pangan.

Anggaran pendidikan senilai Rp820,9 triliun secara nominal terlihat besar. Namun, jika 29,2% dari total dana hanya untuk satu program makan siang gratis, sisa anggaran yang sebenarnya dialokasikan untuk kegiatan belajar-mengajar dan penunjangnya menjadi terbatas. Sisa anggaran sekitar Rp580,9 triliun harus mencakup gaji guru dan dosen, pembangunan serta pemeliharaan gedung sekolah, subsidi pendidikan tinggi, beasiswa, alokasi untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hingga program digitalisasi pendidikan.

Transformasi Anggaran Pendidikan ke Program Sosial

Dalam konteks fiskal, kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma anggaran pendidikan ke arah program sosial ekonomi. Program MBG yang digadang-gadang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan konsentrasi belajar siswa kini menjadi barang utama dalam nomenklatur pendidikan. Padahal, secara esensi, program makan bergizi lebih tepat dikategorikan sebagai program kesehatan atau kesejahteraan sosial dibandingkan pendidikan formal.

Data historis menunjukkan bahwa komposisi anggaran pendidikan selama ini didominasi oleh alokasi untuk gaji tenaga pendidik melalui transfer ke daerah. Dengan masuknya Rp240 triliun untuk MBG, pemerintah secara efektif mendefinisikan ulang belanja pendidikan. "Memasukkan program makan siang gratis ke dalam anggaran pendidikan merupakan keputusan akuntansi yang perlu dipertanyakan dari sisi substansi kebijakan," demikian pandangan umum para pengamat fiskal yang mengkritisi penggabungan program sosial ke dalam sektor pendidikan tanpa rekayasa anggaran yang transparan.

Dampak terhadap Kualitas dan Infrastruktur Pendidikan

Alokasi Rp240 triliun untuk MBG membuka pertanyaan kritis mengenai nasib komponen pendidikan lainnya. Sebagai perbandingan, selama beberapa tahun terakhir, pemerintah kesulitan menyelesaikan backlog bangunan sekolah yang rusak atau tidak memenuhi standar keamanan. Beasiswa untuk pendidikan tinggi juga seringkali mengalami pemangkasan kuota akibat keterbatasan anggaran. Dengan adanya beban baru senilai Rp240 triliun dalam pos pendidikan, risiko pemotongan alokasi untuk komponen strategis semakin nyata.

Dari perspektif makro, anggaran pendidikan seharusnya menjadi investasi untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Namun, mengalokasikan hampir sepertiga dari total anggaran untuk konsumsi pangan—yang bersifat consumptive spending—berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk investasi produktif di sektor pendidikan. "Ada trade-off yang sangat besar di sini. Uang yang sama bisa digunakan untuk merevitalisasi ribuan sekolah dasar di pelosok negeri atau meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang gajinya masih di bawah standar," ujar pengamat kebijakan publik.

Sementara itu, pemerintah berargumentasi bahwa program MBG merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai stunting dan menjamin anak Indonesia hadir di sekolah dengan kondisi fisik prima. Namun, tanpa evaluasi ketat terhadap efisiensi pelaksanaan, nilai Rp240 triliun berisiko tinggi terkonsentrasi pada logistik dan biaya operasional distribusi makanan, bukan pada outcome pendidikan yang terukur.

Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana

Tantangan lain yang muncul adalah mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana MBG sebesar Rp240 triliun. Program dengan cakupan nasional dan volume belanja besar secara inheren rentan terhadap inefisiensi, markup harga bahan pangan, hingga praktik korupsi di tingkat distribusi lokal. Pemerintah harus membuka secara detail skema penganggaran MBG, termasuk besaran alokasi untuk bahan baku makanan, ongkos distribusi, hingga honor pelaksana lapangan.

Masyarakat juga perlu diajak memahami mengapa program makan siang gratis diklasifikasikan di bawah sektor pendidikan, bukan kesehatan atau kesejahteraan sosial. Klasifikasi ini mempengaruhi cara pengukuran capaian program. Jika dianggap sebagai pendidikan, indikator keberhasilannya seharusnya adalah peningkatan hasil belajar, angka partisipasi sekolah, atau indeks prestasi siswa; bukan semata jumlah porsi makanan yang didistribusikan.

Dengan RAPBN 2027 yang membawa Rp820,9 triliun untuk pendidikan, publik berhak menuntut pembagian anggaran yang rasional. Porsi 29,2% untuk MBG tidak bisa dibiarkan menggerus dana yang seharusnya memperkuat fondasi sistem pendidikan nasional secara struktural.