PDIP Kritik Ketimpangan Anggaran Infrastruktur dan Pangan di APBD Sumut

Sorotan tajam mengarah pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara. Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPRD Sumut secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah yang dinilai mengesampingkan sektor fundamental, yakni pertanian dan ketahanan pangan.

Kritik tersebut mengemuka setelah terungkapnya disparitas mencolok dalam distribusi belanja daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengalokasikan dana fantastis mencapai Rp435 miliar untuk sektor infrastruktur jalan dan jembatan, sementara pos anggaran pertanian dan ketahanan pangan hanya mendapatkan alokasi minim sebesar Rp35 miliar.

Kronologi Sorotan Legislatif terhadap Alokasi APBD

Dalam forum pembahasan anggaran daerah, FPDIP DPRD Sumut mencatat sejumlah anomali dalam perumusan prioritas belanja pembangunan. Ketimpangan alokasi ini dinilai tidak mencerminkan komitmen terhadap kedaulatan pangan regional di tengah ancaman krisis iklim dan gejolak harga komoditas.

1. Tahap Evaluasi Dokumen Anggaran: Fraksi menemukan adanya jurang alokasi lebih dari dua belas kali lipat antara pembangunan fisik jalan-jembatan dibandingkan dengan penguatan sektor pangan rakyat.
2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi: Anggota legislatif menyampaikan nota keberatan resmi dan mendesak jajaran eksekutif untuk menata ulang proporsi pembiayaan dalam kebijakan anggaran mendatang.
3. Tuntutan Penyesuaian Program: FPDIP meminta Pemprov Sumut tidak hanya berfokus pada proyek konstruksi beton, melainkan juga menyuntikkan stimulus langsung bagi petani, pengadaan benih unggul, pupuk, serta stabilisasi pasokan pangan daerah.

"Sektor pertanian dan ketahanan pangan adalah urat nadi kehidupan mayoritas masyarakat Sumatera Utara. Alokasi Rp35 miliar sangat tidak memadai untuk menjawab tantangan produktivitas dan kesejahteraan petani di daerah ini," tegas perwakilan Fraksi PDI Perjuangan dalam keterangannya.

Ancaman Ketahanan Pangan di Balik Dominasi Beton

Sumatera Utara selama ini diposisikan sebagai salah satu lumbung pangan strategis di wilayah barat Indonesia. Namun, rendahnya porsi belanja pertanian berisiko memperlemah daya saing petani lokal dan memperburuk ketergantungan pasokan antarwilayah. Alokasi anggaran sebesar Rp35 miliar dinilai para pemerhati kebijakan publik hanya sekadar memenuhi kebutuhan operasional rutin dinas terkait, tanpa memberikan dampak akselerasi yang signifikan.

• Rendahnya Bantuan Saprodi: Anggaran terbatas menghambat subsidi sarana produksi pertanian bagi kelompok tani kecil.
• Kerentanan Inflasi Pangan: Minimnya infrastruktur hilirisasi dan penampungan hasil panen memicu fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional.
• Kesejahteraan Petani Terancam: Tanpa intervensi fiskal yang memadai, Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumut berpotensi terus tertekan.

Desakan Reorientasi Kebijakan Fiskal

DPRD Sumut melalui FPDIP mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Pembangunan konektivitas jalan memang dinilai penting guna mendukung mobilitas logistik, namun pembangunan infrastruktur tersebut dinilai kehilangan esensinya jika sektor produksi pangan yang melintasinya justru mengalami penurunan produktivitas.

Fraksi meminta agar postur anggaran tahun-tahun berikutnya memberikan porsi intervensi yang adil bagi sektor primer. Penguatan irigasi tersier, proteksi lahan pertanian berkelanjutan, dan asuransi gagal panen semestinya menjadi prioritas utama demi menjamin kedaulatan pangan warga Sumatera Utara dalam jangka panjang.