Palembang — Ratu Dewa Usir Perwakilan Rapat Mitigasi Banjir

Suasana rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang mendadak tegang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meluapkan kekecewaannya secara terbuka di hadapan para pejabat daerah setelah mendapati salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis hanya mengirimkan staf berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai representasi instansi.

Insiden tersebut terjadi di tengah agenda krusial pemerintah kota dalam merumuskan skenario darurat penanganan genangan dan banjir menyambut puncak musim hujan. Absennya pemegang kebijakan teknis dinilai sebagai cermin dari lemahnya komitmen struktural birokrasi dalam menyelesaikan persoalan krusial warga Palembang.

Kronologi Kejadian di Ruang Rapat Pemkot

Berdasarkan pantauan dan kronologi yang dihimpun, ketegangan bermula saat sesi verifikasi daftar hadir berlangsung sebelum pemaparan materi inti dimulai:

1. Pukul 09.00 WIB: Rapat koordinasi teknis lintas sektor dibuka langsung oleh Wali Kota Palembang guna mengevaluasi titik-titik rawan genangan dan kesiapan pompa air.
2. Pukul 09.20 WIB: Saat meminta laporan dari instansi terkait, pimpinan rapat menemukan bahwa kepala dinas maupun pejabat struktural eselon II dan III dari instansi terkait tidak hadir di lokasi.
3. Pukul 09.30 WIB: Wali Kota meminta perwakilan instansi tersebut berdiri untuk memperkenalkan diri, yang kemudian terkonfirmasi bahwa yang diutus hanyalah seorang staf pelaksana berstatus PPPK tanpa wewenang eksekusi kebijakan.
4. Pukul 09.35 WIB: Mengingat rapat memerlukan keputusan strategis terkait anggaran dan pengerahan personel di lapangan, Ratu Dewa langsung meminta staf pengganti tersebut meninggalkan ruangan dan melayangkan teguran keras.

"Penanganan banjir ini menyangkut nasib ratusan ribu warga Kota Palembang yang terdampak setiap kali hujan deras turun. Kita butuh pengambil kebijakan yang bisa langsung mengeksekusi langkah di lapangan, bukan sekadar mengirim perwakilan formalitas tanpa wewenang," tegas Ratu Dewa dalam instruksinya.

Birokrasi Lamban di Tengah Ancaman Bencana

Tindakan tegas tersebut diambil bukan tanpa alasan. Persoalan banjir di Palembang memerlukan koordinasi taktis tingkat tinggi yang melibatkan alokasi anggaran darurat, pemeliharaan sistem drainase primer, serta optimalisasi kolam retensi. Pendelegasian tugas kepada pegawai pelaksana yang tidak memiliki kapasitas pengambilan keputusan dinilai berpotensi memperlambat penanganan teknis di lapangan.

Sejumlah catatan penting dari langkah evaluasi Pemkot Palembang pasca-insiden ini mencakup:

• Evaluasi Kinerja Eselon: Inspektorat daerah diinstruksikan segera memanggil kepala dinas yang mangkir tanpa keterangan yang sah.
• Integritas Penugasan: Pembatasan mekanisme delegasi rapat; agenda strategis dan tanggap darurat wajib dihadiri langsung oleh kepala dinas atau sekretaris dinas.
• Pemetaan Titik Genangan: Dinas PUPR dan BPBD Palembang diminta mempercepat normalisasi saluran air di wilayah rawan sebelum intensitas hujan kian meningkat.

Langkah tegas sang kepala daerah menuai perhatian internal ASN. Sikap ini diharapkan menjadi sinyal keras bagi seluruh pimpinan instansi agar tidak menganggap remeh penanganan krisis lingkungan yang bersentuhan langsung dengan keselamatan publik.