Pakar Hukum Desak Pertanggungjawaban Sistematis Kasus Keracunan Massal MBG

Aroma makanan hangat yang seharusnya menjadi lambang pemenuhan gizi anak bangsa mendadak berubah menjadi kepanikan massal. Di sejumlah daerah, puluhan siswa sekolah dasar harus dilarikan ke fasilitas kesehatan akibat gejala mual, muntah, serta pusing hebat usai mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejadian berulang ini tidak lagi bisa dipandang sekadar musibah kebetulan, melainkan indikasi kuat adanya celah fatal dalam sistem rantai pasok dan kontrol mutu pengadaan makanan.

Jejak Kelalaian di Balik Dapur Penyedia

Kasus keracunan massal yang melanda penerima manfaat program MBG membuka tabir buruknya mekanisme pengawasan mutu dapur penyedia jasa katering. Berdasarkan data penanganan darurat di lapangan, ratusan anak dilaporkan menjadi korban dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir selama fase uji coba hingga penyaluran program. Penelusuran awal menunjukkan bahwa kontaminasi mikroba sering kali terjadi akibat penyimpanan bahan baku yang tidak higienis, proses pengolahan yang terburu-buru, hingga durasi distribusi yang memakan waktu terlalu lama pada suhu ruang yang rentan.

Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, memberikan sorotan tajam terhadap pola penanganan hukum kasus ini. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak boleh menyederhanakan penanganan perkara hanya dengan menjerat pekerja teknis atau juru masak di lapangan yang berada di posisi paling bawah.

"Jika keracunan tersebut disebabkan oleh kelalaian, pertanggungjawabannya jangan sampai berhenti di orang yang memasak saja. Harus dilihat secara menyeluruh siapa yang mengontrol rantai pasok, penyedia vendor, hingga pihak yang melakukan pengawasan operasional,"

Mengurai Rantai Pertanggungjawaban Pidana

Dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, asas kelalaian yang mengakibatkan orang lain menderita sakit atau bahaya kesehatan diatur secara tegas. Namun, praktik penegakan hukum kerap terjebak pada area kompor dan kuali—menjadikan juru masak (cook) sebagai tumpuan kesalahan tunggal. Padahal, keputusan operasional mengenai pemilihan bahan baku murah, penggunaan penyedia jasa tanpa sertifikasi laik higienis, serta standardisasi ruang dapur berada penuh di tangan manajemen vendor atau panitia pelaksana.

"Membebani juru masak atas kesalahan sistematis penyedia barang dan jasa adalah ketidakadilan hukum," tegas Suparji. Penelusuran lebih lanjut mengindikasikan adanya indikasi pemotongan anggaran atau efisiensi ugal-ugalan dalam kontrak pengadaan, yang berpotensi drastis menurunkan kualitas bahan pangan yang dibeli dari pasar.

Desakan Evaluasi Sistematis dan Pembenahan Total

Masyarakat kini mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak menutupi kelemahan tata kelola program MBG. Penanganan kasus keracunan massal ini harus menjadi momentum penting untuk menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan mengikat, mulai dari kewajiban memiliki Sertifikasi Laik Higienis Sanitasi (SLHS) bagi seluruh vendor hingga uji laboratorium secara berkala sebelum makanan dibagikan.

Jika penegak hukum berani menyeret pengelola vendor hingga pejabat pembuat komitmen yang lalai, maka pesan tegas akan tersampaikan: keselamatan dan kesehatan anak-anak tidak boleh dikompromikan demi keuntungan bisnis semata. Penegakan hukum yang komprehensif adalah kunci utama untuk mencegah terulangnya tragedi keracunan di masa mendatang.