[INGGRIS] Korban Skandal Tunjangan Pengasuh Menunggu Ganti Rugi Hingga 2054

Skandal birokrasi yang menjerat ratusan ribu pengasuh tanpa bayaran (unpaid carers) di Inggris kian memanas. Investigasi sejumlah lembaga kemanusiaan mengungkap fakta mencengangkan: para korban yang ditagih denda ribuan poundsterling akibat kesalahan fatal pemerintah diprediksi harus menunggu hingga tahun 2054 untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan hak mereka.

Krisis ini bermula ketika Departemen Kerja dan Pensiun (Department for Work and Pensions/DWP) secara melawan hukum mengubah aturan tunjangan pengasuh (Carer's Allowance). Akibatnya, puluhan ribu warga yang mendedikasikan hidupnya untuk merawat anggota keluarga yang sakit atau lansia justru dituduh melakukan pelanggaran administratif dan dituntut mengembalikan uang dalam jumlah fantastis.

Akar Masalah: Perubahan Regulasi Sepihak oleh DWP

Kekacauan sistemik ini terjadi akibat ketidakmampuan sistem DWP mendeteksi pelanggaran batas penghasilan secara tepat waktu. Ketika seorang pengasuh menghasilkan pendapatan sedikit saja di atas batas mingguan yang diizinkan—bahkan hanya selisih beberapa sen—DWP tidak langsung memberi peringatan. Lembaga tersebut membiarkan kelebihan pembayaran menumpuk selama bertahun-tahun sebelum akhirnya melayangkan tagihan utang secara agresif.

"Dengan kecepatan penanganan yang lambat seperti saat ini, banyak pengasuh lansia akan meninggal dunia sebelum sempat menerima uang pengembalian mereka," tegas perwakilan koalisi lembaga advokasi pengasuh di Inggris.

Kronologi Krisis Tunjangan: Dari Kelalaian Hingga Tuntutan Utang

1. Penerapan Aturan Tanpa Sosialisasi: DWP memberlakukan interpretasi aturan batas penghasilan secara ketat tanpa menyediakan sistem peringatan dini otomatis bagi penerima manfaat.
2. Akumulasi Tagihan Fiktif: Ribuan pengasuh tidak menyadari bahwa kenaikan upah minimum atau jam kerja tambahan membuat mereka melanggar batas tunjangan, memicu utang berjalan hingga ribuan poundsterling.
3. Tekanan Penagihan Agresif: DWP mengejar para pengasuh dengan ancaman pemotongan manfaat lain hingga proses hukum pidana atas tuduhan kecurangan sistem jaminan sosial.
4. Pengakuan Kesalahan Regulasi: Setelah desakan publik dan tinjauan hukum independen, terbukti bahwa DWP melakukan kekeliruan prosedur dalam pengelolaan lebih dari 200.000 kasus kelebihan bayar.

Lambannya Peninjauan: Korban Terancam Menunggu Tiga Dekade

Saat ini, DWP tengah menyortir sekitar 200.000 berkas perkara penerima Carer's Allowance yang terdampak. Dari audit awal, diperkirakan sedikitnya 25.000 pengasuh berhak memperoleh pengembalian dana (refund) secara penuh maupun sebagian atas pemotongan sepihak yang telah dilakukan negara.

Namun, lambannya kapasitas audit internal DWP menjadi sorotan tajam. Dengan ritme verifikasi saat ini, proses kompensasi diproyeksikan baru akan tuntas sepenuhnya pada tahun 2054. Situasi ini dinilai mencederai rasa keadilan, mengingat sebagian besar korban adalah kelompok rentan yang mengalami tekanan ekonomi dan trauma psikologis akibat intimidasi penagihan utang.

Desakan Reformasi Total Kebijakan Jaminan Sosial

Aktivis kemanusiaan dan serikat pekerja mendesak pemerintah Inggris segera mengambil langkah darurat, di antaranya:

• Penghapusan Utang Otomatis: Menghentikan seluruh penagihan aktif dan menghapus catatan utang bagi kasus-kasus yang bermasalah secara hukum.
• Akselerasi Pengembalian Dana: Membentuk tim audit independen khusus agar pengembalian dana selesai dalam kurun waktu maksimal 12 bulan.
• Modernisasi Sistem Pemantauan: Mengintegrasikan data pajak secara real-time untuk mencegah terulangnya overpayment di masa depan.