OJK dan BEI Jelaskan Rencana Dana Wakaf Istiqlal Masuk Pasar Modal

Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya buka suara terkait rencana pengelolaan wakaf produktif Masjid Istiqlal melalui instrumen pasar modal. Keduanya memastikan skema tersebut dijalankan sesuai prinsip syariah, regulasi yang berlaku, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Penjelasan ini disampaikan untuk merespons pertanyaan publik mengenai keamanan dan keabsahan penempatan dana umat di pasar modal. OJK dan BEI menegaskan bahwa pengelolaan wakaf melalui instrumen keuangan syariah justru dapat mengoptimalkan manfaat dana tersebut bagi kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

Wakaf Produktif Masuk Pasar Modal

Berbeda dengan wakaf konvensional yang umumnya berupa tanah atau bangunan, wakaf produktif memungkinkan dana umat dikelola dan dikembangkan melalui investasi. Hasil atau imbal hasil dari investasi itulah yang kemudian disalurkan untuk program sosial, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan keagamaan, sementara nilai pokok wakaf tetap dijaga kelestariannya.

Di pasar modal Indonesia, terdapat sejumlah instrumen yang telah dirancang khusus untuk menampung dana wakaf, di antaranya:

• Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) — sukuk wakaf tunai yang diterbitkan pemerintah dengan imbal hasil untuk membiayai proyek sosial.
• Sukuk wakaf korporasi — instrumen investasi syariah yang diterbitkan perusahaan dengan skema wakaf.
• Reksa dana syariah — wadah pengelolaan dana wakaf tunai yang diawasi manajer investasi dan dewan pengawas syariah.
• Efek syariah lainnya — sesuai daftar efek syariah yang diterbitkan OJK.

"Setiap instrumen pasar modal syariah telah melalui proses penapisan dan pengawasan ketat. Masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh aktivitasnya berada dalam koridor regulasi dan prinsip syariah," demikian penjelasan yang disampaikan pihak OJK.

Jaminan Syariah dan Perlindungan bagi Nazhir

Dalam tata kelola wakaf di Indonesia, pengelola wakaf atau nazhir wajib terdaftar dan diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sementara aspek kesesuaian syariah dari instrumen investasi mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan demikian, terdapat lapisan pengawasan ganda yang melindungi dana wakaf dari penyalahgunaan.