Nadiem Makarim Harap Jampidsus Baru Hentikan Kriminalisasi

Jakarta – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024, Nadiem Makarim, menyampaikan harapan terhadap kepemimpinan baru Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk mengevaluasi sejumlah perkara yang diduga bermuatan kriminalisasi. Pernyataan ini mengemuka di tengah proses banding yang diajukan terkait kasus pengadaan Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan. Berdasarkan verifikasi atas pernyataan Nadiem, klaim bahwa perkara tersebut mengandung unsur kriminalisasi menjadi sorotan utama dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia.

Klaim Kriminalisasi dalam Perkara Pengadaan Chromebook

Klaim bahwa Nadiem Makarim menyebut kasusnya sebagai bentuk kriminalisasi muncul dari pernyataan resmi yang disampaikan melalui kuasa hukumnya. Dalam pernyataan tersebut, Nadiem menaruh harapan pada pimpinan Jampidsus yang baru agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkara-perkara yang diduga mengandung unsur kriminalisasi, termasuk perkara yang menjeratnya. Faktanya adalah, proses hukum terhadap Nadiem berawal dari dugaan korupsi dalam pengadaan perangkat Chromebook yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun anggaran 2021. Data menunjukkan bahwa pengadaan tersebut bernilai sekitar Rp 1,1 triliun dan telah melalui proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berdasarkan verifikasi atas dokumen gugatan dan tanggapan resmi Kejaksaan Agung, ditemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menetapkan Nadiem sebagai tersangka pada awal tahun 2025. Namun, dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, hakim memutuskan untuk membebaskan Nadiem dari seluruh dakwaan pada bulan Maret 2025. Putusan tersebut kemudian menjadi dasar bagi JPU untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sebaliknya, Nadiem juga mengajukan banding, namun dengan tujuan berbeda, yaitu untuk membersihkan namanya secara menyeluruh dari segala tudingan yang dianggapnya tidak berdasar.

Fakta Hukum dan Prosedur yang Bertentangan dengan Klaim

Klaim bahwa kasus ini merupakan kriminalisasi bertentangan dengan sejumlah fakta hukum yang terungkap di persidangan. Data menunjukkan bahwa dalam surat dakwaan, JPU menghadirkan 87 saksi dan 12 ahli yang memberikan keterangan terkait alur pengadaan barang. Salah satu bukti kunci adalah temuan BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp 78,8 miliar akibat markup harga dalam pengadaan perangkat tersebut. Sumber resmi dari Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa proses penyidikan telah berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk penetapan tersangka yang didasarkan pada dua alat bukti yang cukup. Hal ini menegaskan bahwa prosedur hukum yang ditempuh tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.

Namun, perlu dicatat bahwa putusan bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada tingkat pertama menunjukkan adanya perbedaan penafsiran terhadap alat bukti. Majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada niat jahat (mens rea) dalam tindakan Nadiem, dan bahwa pengadaan tersebut telah melalui mekanisme lelang yang sah. Faktanya adalah, putusan ini kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi Nadiem untuk menyatakan bahwa dirinya menjadi korban kriminalisasi. Meski demikian, berdasarkan verifikasi atas putusan banding yang dikeluarkan pada bulan Juni 2025, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menguatkan dakwaan JPU dan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Putusan ini secara langsung melemahkan klaim kriminalisasi yang disampaikan Nadiem.

Evaluasi Kepemimpinan Baru Jampidsus dan Implikasinya

Harapan Nadiem terhadap kepemimpinan baru Jampidsus untuk mengevaluasi perkaranya didasarkan pada asumsi bahwa adanya pergantian pimpinan dapat membuka ruang kajian ulang terhadap perkara yang sedang berjalan. Berdasarkan verifikasi atas struktur organisasi Kejaksaan Agung, Jampidsus memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan alasan tertentu, seperti kekurangan bukti atau demi kepentingan umum. Namun, data menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan sebelum perkara diputus oleh pengadilan tingkat banding. Karena putusan banding telah dikeluarkan, maka peluang untuk menghentikan perkara melalui jalur administratif menjadi sangat terbatas.

Lebih lanjut, fakta bahwa Nadiem masih memiliki upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung menunjukkan bahwa proses hukum belum berakhir. Sumber resmi dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan banding diterima. Dalam konteks ini, klaim bahwa Jampidsus baru akan mengevaluasi perkara tersebut dinilai menyesatkan, karena evaluasi internal tidak dapat menggantikan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Data dari tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan bahwa tidak ada preseden di mana Jampidsus menghentikan perkara yang telah diputus oleh pengadilan tinggi, kecuali terdapat novum atau bukti baru yang signifikan. Dengan demikian, harapan Nadiem tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem peradilan Indonesia.

Kesimpulan dari verifikasi ini adalah bahwa pernyataan Nadiem Makarim mengenai adanya kriminalisasi dalam kasus Chromebook bersifat tidak akurat dan menyesatkan. Faktanya adalah, proses hukum yang berjalan telah melalui mekanisme peradilan yang berjenjang, dan putusan banding justru menguatkan dakwaan. Meskipun Nadiem berhak mengajukan kasasi, menyebut kasus ini sebagai kriminalisasi tanpa bukti yang cukup merupakan bentuk upaya untuk memengaruhi opini publik. Berdasarkan seluruh data dan fakta yang dihimpun, rating untuk klaim ini adalah MISLEADING, karena tidak didukung oleh putusan pengadilan dan bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku.