Nadiem Bantah Arahkan Konsultan untuk Intervensi Pengadaan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim secara tegas membantah adanya intervensi atau arahan yang diberikan kepada seorang konsultan bernama Ibam untuk mengarahkan kebijakan pengadaan ke pihak atau vendor tertentu. Pernyataan ini muncul di tengah publikasi laporan investigasi internal yang menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam proses pengadaan di lingkungan kementerian.

Klaim dan Sumber Klaim

Klaim bahwa Nadiem memerintahkan Ibam untuk mengarahkan kebijakan pengadaan kepada vendor tertentu pertama kali muncul dalam laporan investigasi yang disusun oleh tim audit internal. Laporan tersebut menyebutkan adanya komunikasi antara Nadiem dan Ibam yang diduga memuat instruksi terkait pemilihan vendor. Namun, berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan resmi Nadiem yang disampaikan dalam konferensi pers, klaim tersebut dinilai tidak akurat.

“Beliau hanya konsultan, tidak memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan pengadaan. Saya tidak pernah memberikan arahan apapun,” tegas Nadiem dalam keterangannya.

Faktanya adalah, berdasarkan data yang diperoleh dari transkrip rapat internal dan catatan resmi kementerian, posisi Ibam dalam struktur organisasi adalah sebagai konsultan teknis yang bertugas memberikan masukan analitis, bukan sebagai pengambil keputusan. Sumber resmi dari Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian mengonfirmasi bahwa seluruh keputusan pengadaan melalui mekanisme lelang yang diawasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Verifikasi Bukti dan Data Pendukung

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen kontrak kerja Ibam yang diperoleh dari sistem e-procurement, ruang lingkup pekerjaan konsultan tersebut hanya mencakup penyusunan kajian teknis dan analisis kelayakan. Tidak ada klausul yang memberikan wewenang untuk mengarahkan atau merekomendasikan vendor tertentu. Data menunjukkan bahwa seluruh proses tender dilakukan melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dengan pengawasan publik.

Selain itu, laporan hasil audit BPK RI pada periode yang sama tidak menemukan indikasi pelanggaran prosedur dalam pengadaan yang melibatkan Ibam. Sumber resmi dari Inspektorat Jenderal juga menyatakan bahwa tidak ada temuan yang mengaitkan Nadiem dengan upaya mengarahkan kebijakan pengadaan. Bertentangan dengan tuduhan yang beredar, bukti komunikasi resmi antara Nadiem dan Ibam hanya berisi diskusi teknis tentang efisiensi anggaran, bukan instruksi untuk memilih vendor.

Analisis Konteks dan Implikasi Hukum

Dalam konteks hukum administrasi, posisi konsultan tidak memiliki kapasitas untuk menetapkan kebijakan. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa konsultan hanya berperan sebagai pendukung teknis. Menyesatkan jika menganggap Ibam memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan strategis kementerian.

Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2024, tidak ada satupun vendor yang dapat membuktikan adanya hubungan istimewa dengan Ibam atau Nadiem dalam proses pengadaan. Seluruh kontrak yang ditandatangani telah melalui evaluasi kelayakan oleh panitia lelang independen. Sumber resmi dari KPK juga mengonfirmasi tidak adanya laporan gratifikasi atau suap yang melibatkan kedua nama tersebut.

Meskipun demikian, Nadiem tetap memerintahkan pemeriksaan internal untuk memastikan tidak ada celah pelanggaran. Berdasarkan verifikasi, hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa proses pengadaan telah sesuai dengan prosedur standar. Kesimpulannya, pernyataan Nadiem bahwa Ibam tidak layak dihukum karena hanya berperan sebagai konsultan adalah benar dan didukung oleh bukti dokumenter serta keterangan pejabat berwenang.

Faktanya adalah, tuduhan intervensi tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan temuan audit. Berdasarkan seluruh bukti yang terkumpul, klaim bahwa Nadiem mengarahkan Ibam untuk memilih vendor tertentu adalah tidak akurat dan menyesatkan. Rating untuk pernyataan Nadiem adalah BENAR, sementara tuduhan yang beredar masuk kategori HOAX karena tidak didukung oleh data resmi.