sinta-pradana
Kongres Nasional Nahdlatul Ulama atau Muktamar NU 2026 telah menghasilkan sosok-sosok kunci yang akan memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam lima tahun ke depan. Dua posisi strategis yakni Rais Aam dan Ketua Umum (Ketum) PBNU telah resmi diisi oleh figur yang telah lama mengabdi di tubuh organisasi.
KH Miftachul Akhyar Kembali Duduki Posisi Rais Aam
KH. Miftachul Akhyar kembali dipercaya menduduki jabatan Rais Aam PBNU untuk masa khidmat 2026-2031. Keputusan ini diambil melalui mekanisme musyawarah dalam forum Muktamar yang merupakan forum tertinggi organisasi. Kepercayaan ini menunjukkan apresiasi tinggi dari para peserta Muktamar terhadap pengalaman dan kapasitas beliau dalam memimpin tubuh Nadhlatul Ulama.
Sebagai Rais Aam, KH. Miftachul Akhyar memiliki peran strategis dalam memberikan pengarahan spiritual dan kebijakan keagamaan di lingkungan NU. Posisi ini merupakan jabatan tertinggi di bidang keagamaan yang bersifat non-eksekutif namun memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan organisasi. Pengalaman beliau selama bertahun-tahun di organisasi menjadi bekal utama dalam menjalankan amanah ini.
KH Abdul Hakim Mahfud Pimpin PBNU di Bidang Organisasi
Di sisi lain, KH. Abdul Hakim Mahfud resmi dilantik sebagai Ketua Umum PBNU untuk masa khidmat 2026-2031. Posisi Ketum memiliki tanggung jawab dalam memimpin roda organisasi secara langsung, mulai dari urusan administrasi, keuangan, hingga koordinasi dengan berbagai banom dan lembaga di bawah naungan PBNU.
KH. Abdul Hakim Mahfud dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam organisasi kemasyarakatan. Kemampuannya dalam manajemen organisasi dan komunikasi dengan berbagai pihak menjadi salah satu pertimbangan utama para peserta Muktamar dalam menentukan pilihan. Jabatan ini menuntut sosok yang mampu menjaga soliditas internal sekaligus membangun hubungan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan di luar organisasi.
Proses Pemilihan dan Mekanisme Musyawarah
Proses penetapan kedua pemimpin ini tidak terlepas dari mekanisme musyawarah yang menjadi ciri khas NU. Berbeda dengan sistem voting yang bersifat voting, musyawarah mengutamakan pencapaian共识 atau mufakat di antara peserta Muktamar. Proses ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi internal yang telah menjadi tradisi dalam organisasi sejak berdiri.
Muktamar sendiri merupakan forum tertinggi yang diselenggarakan secara berkala untuk menentukan kebijakan strategis dan memilih kepemimpinan organisasi. Dalam Muktamar 2026, ratusan peserta dari berbagai penjuru tanah air hadir untuk menentukan arah organisasi ke depan. Pembahasan dalam forum ini tidak hanya mencakup pemilihan kepemimpinan, tetapi juga evaluasi program kerja dan penetapan visi misi organisasi untuk periode berikutnya.
Keberhasilan mencapai kesepakatan atas nama KH. Miftachul Akhyar dan KH. Abdul Hakim Mahfud menunjukkan maturitas berorganisasi para kedeputian dan peserta Muktamar. Kedua figur ini diharapkan mampu membawa NU tetap relevan dan memberikan kontribusi nyata bagi umat dan bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan.
Comments (0)