sinta-pradana
Jelang penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 pada 2026, perhatian publik mulai mengerucut pada dua agenda strategis. Agenda pertama adalah penentuan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui forum Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA. Agenda kedua adalah pemilihan ketua umum PBNU periode berikutnya yang namanya mulai ramai dibicarakan dalam bursa kandidat.
Apa Itu Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA)?
AHWA merupakan akronim dari Ahlul Halli wal Aqdi, istilah yang lahir dari tradisi pemikiran politik Islam klasik. Secara harfiah, ungkapan ini merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kewenangan untuk mengikat dan melepaskan, dalam arti menentukan sekaligus memberhentikan seorang pemimpin. Dalam sejarah Islam, kelompok inilah yang dikenal sebagai lembaga pemilih kepala negara pada masa awal pemerintahan Islam.
Konsep ini kemudian diformulasikan secara sistematis oleh para ulama klasik, salah satunya Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyyah, yang membahas wewenang ahl al-hall wa al-aqd dalam memilih khalifah. Dalam konteks kelembagaan NU, konsep tersebut diadaptasi menjadi forum musyawarah tertinggi yang bertugas menyepakati sosok Rais Aam PBNU untuk periode berikutnya.
Berbeda dari pemilihan ketua umum yang melibatkan suara peserta muktamar, penentuan Rais Aam dilakukan melalui musyawarah mufakat di kalangan para ulama dan kiai sepuh. Rais Aam merupakan pemimpin tertinggi bidang keagamaan yang mengepalai Syuriyah, yaitu majelis yang berwenang menetapkan keputusan keagamaan, hukum, serta mengawasi jalannya organisasi. Proses musyawarah ini merupakan warisan tradisi NU yang menempatkan kebersamaan dan kesepakatan sebagai prinsip utama.
Rais Aam dan Ketua Umum: Dua Pilar Kepemimpinan
Dalam struktur organisasi NU, kepemimpinan puncak dipegang oleh dua pilar yang saling melengkapi. Rais Aam memimpin Syuriyah sebagai otoritas keagamaan, sementara ketua umum memimpin Tanfidziyah sebagai pelaksana kebijakan dan program organisasi sehari-hari. Keduanya dipilih dalam Muktamar NU yang digelar lima tahun sekali.
Pada Muktamar ke-34 yang berlangsung di Lampung pada akhir 2021, KH Miftachul Akhyar terpilih sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf terpilih sebagai ketua umum PBNU untuk periode 2021–2026. Dengan siklus lima tahunan tersebut, Muktamar ke-35 pada 2026 menjadi momentum bagi NU untuk memilih kepemimpinan baru sekaligus mengevaluasi perjalanan organisasi pada periode sebelumnya.
Dalam tradisi NU, pengisian posisi puncak diupayakan melalui musyawarah mufakat, tetapi mekanisme pemungutan suara tetap terbuka apabila mufakat tidak tercapai. Proses semacam ini dinilai mampu menjaga kerukunan internal sekaligus tetap menghormati dinamika politik yang berkembang di kalangan warga nahdliyin.
Bursa Kandidat Calon Ketua Umum PBNU
Menjelang muktamar, bursa kandidat calon ketua umum PBNU mulai ramai diperbincangkan. Sejumlah nama tokoh disebut-sebut dalam diskusi dan pemberitaan, baik dari kalangan pengurus wilayah, pengurus cabang, maupun tokoh yang pernah menduduki jabatan di tubuh PBNU. Meski demikian, belum ada satu pun nama yang secara resmi dinyatakan sebagai calon, karena proses pencalonan baru akan berjalan sesuai dengan tata tertib muktamar.
Dalam mekanisme NU, usulan nama calon biasanya mengalir dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), serta badan otonom dan lembaga di lingkungan NU. Sejumlah kriteria umumnya menjadi pertimbangan, antara lain integritas, kapasitas kepemimpinan, rekam jejak pengabdian, serta kemampuan merawat soliditas warga NU dari berbagai latar belakang.
Dinamika bursa kandidat merupakan bagian dari proses politik internal yang wajar dalam organisasi sebesar NU. Yang terpenting, proses tersebut diharapkan berjalan dengan menjaga ukhuwah dan semangat kebersamaan, sehingga hasil muktamar dapat diterima oleh seluruh elemen warga nahdliyin. Kualitas calon, bukan sekadar popularitas, dinilai menjadi kunci dalam menentukan arah organisasi lima tahun ke depan.
Momentum yang Dinantikan
Kepemimpinan PBNU periode 2026–2031 akan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penguatan pendidikan keagamaan, pemberdayaan ekonomi warga, hingga menjaga peran NU dalam kehidupan kebangsaan. Karena itu, hasil keputusan AHWA dan proses muktamar akan dinantikan dengan penuh perhatian, baik oleh warga NU maupun publik secara luas.
Terlepas dari siapa pun yang kelak terpilih, proses yang demokratis dan tetap menjaga tradisi musyawarah akan menjadi fondasi bagi legitimasi kepemimpinan baru. Publik kini menunggu bagaimana mekanisme AHWA dan dinamika bursa kandidat ini bermuara pada keputusan final di Muktamar NU 2026.
Comments (0)