Mitos Pajak Pejalan Kaki: Fakta di Balik Kabar Bohong

Kabar mengenai wacana pemerintah yang akan menerapkan pajak bagi pejalan kaki kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Informasi ini memicu keresahan di kalangan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Namun, setelah melalui penelusuran secara mendalam, klaim tersebut terbukti tidak berdasar dan sepenuhnya merupakan informasi palsu yang telah beredar sejak lama.

Asal-Usul Klaim Pajak Pejalan Kaki

Kisruh ini berawal dari beredarnya unggahan di sejumlah platform digital yang menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan sedang membuka wacana untuk mengenakan pajak terhadap setiap individu yang berjalan kaki di trotoar atau fasilitas publik. Narasi yang dibangun dalam unggahan tersebut terkesan meyakinkan, dengan menyertakan istilah-istilah teknis dan seolah-olah merujuk pada suatu rancangan kebijakan tertentu. Faktanya, klaim ini bukanlah isu baru. Benih-benih disinformasi semacam ini telah muncul bertahun-tahun silam dalam konteks yang berbeda, yaitu saat beredar kabar bohong tentang pejalan kaki yang bisa terkena tilang elektronik. Kedua klaim ini memiliki pola penyebaran yang serupa: memanfaatkan ketidaktahuan publik tentang regulasi lalu lintas untuk menimbulkan kehebohan.

Modus penyebarannya hampir identik. Akun-akun anonim atau tidak jelas kredibilitasnya akan membagikan potongan informasi, seringkali dengan grafik atau desain yang buruk, yang menyerupai pengumuman resmi. Mereka memadukan terminologi teknologi penegakan hukum modern, seperti kamera tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE), dengan aktivitas dasar manusia yang paling fundamental. Dari perpaduan yang janggal inilah, mitos urban modern tercipta. Tidak ada dokumen kenegaraan, naskah akademis, atau risalah rapat resmi yang pernah mencatat diskusi tentang pajak atau tilang bagi pejalan kaki sebagai sebuah kebijakan prioritas atau bahkan wacana sekalipun.

Verifikasi Terhadap Regulasi dan Infrastruktur Hukum

Untuk menguji validitas klaim tersebut, penelusuran dilakukan dengan mengacu pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi landasan utama penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Regulasi ini secara jelas mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan, termasuk pejalan kaki, tetapi dalam konteks keselamatan, bukan dalam konteks pengenaan beban fiskal. Pasal 132 undang-undang tersebut, misalnya, justru mewajibkan pengemudi kendaraan bermotor untuk memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang berada di jalur penyeberangan resmi. Tidak satu pasal pun yang memberikan wewenang kepada petugas, baik secara manual maupun elektronik, untuk menagih pajak atau denda kepada seseorang yang berjalan kaki di trotoar.

Lebih jauh, konsep pajak bertumpu pada adanya objek pajak yang jelas dan subjek yang memiliki kemampuan ekonomis. Berjalan kaki adalah fungsi biologis dan mobilitas paling dasar yang seringkali menjadi pilihan terpaksa bagi kelompok masyarakat rentan. Mengenakan pajak atas aktivitas ini bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal dan logika kebijakan publik yang paling mendasar. Kementerian Keuangan menetapkan sistem perpajakan nasional berdasarkan objek-objek seperti penghasilan, konsumsi barang tertentu, dan kepemilikan aset seperti kendaraan bermotor atau bumi dan bangunan. Aktivitas pejalan kaki tidak masuk dalam kategori objek pajak mana pun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia.

Data yang terkonfirmasi menunjukkan bahwa sistem tilang elektronik, yang kerap menjadi kambing hitam, didesain secara spesifik untuk menangkap pelanggaran kendaraan bermotor. Kamera ETLE diprogram untuk mendeteksi pelanggaran seperti menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, atau tidak menggunakan sabuk pengaman. Sistem ini tidak memiliki kemampuan, dan tidak pernah dirancang, untuk mengidentifikasi atribut pejalan kaki guna mengeluarkan surat konfirmasi denda, apalagi memungut pajak. Klaim yang mengaitkan keduanya adalah bentuk lompatan logika yang fatal dan menyesatkan.

Analisis Forensik atas Konten Viral

Pemeriksaan lebih dekat terhadap konten yang beredar mengungkapkan cacat-cacat visual dan substansial yang menandakannya sebagai produk disinformasi. Unggahan yang mengklaim adanya wacana pajak pejalan kaki seringkali memperlihatkan potongan berita dengan susunan bahasa yang tidak mengikuti standar jurnalistik. Ciri-ciri umum yang ditemukan meliputi tidak adanya sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, pencantuman logo lembaga yang didistorsi atau dipakai tanpa izin, serta penggunaan foto atau ilustrasi yang tidak relevan atau diambil dari peristiwa lain di masa lalu, khususnya di luar negeri.

Narasi yang dipakai seringkali bersifat provokatif dan dramatis, langsung menyentuh emosi ketakutan ekonomi warga. Pesannya biasanya dirumuskan dengan pola: "Jika berjalan kaki, siap-siap kena pajak" tanpa penjelasan mekanisme, dasar hukum, ataupun institusi pelaksana. Ini adalah teknik propaganda klasik untuk mengadu domba masyarakat dengan otoritas. Tidak ditemukan pernyataan resmi dari pejabat Kementerian Perhubungan, baik di situs resmi, rekaman konferensi pers, maupun akun media sosial terverifikasi, yang membahas atau bahkan menyinggung usulan semacam itu. Ketiadaan bukti ini adalah bukti terkuat dari ketiadaan sebuah peristiwa. Faktanya, kebijakan pemerintah saat ini justru berfokus pada pembangunan infrastruktur yang ramah pejalan kaki, seperti perluasan trotoar, pembangunan jembatan penyeberangan, dan integrasi dengan transportasi umum. Ini menunjukkan orientasi yang sepenuhnya berlawanan: memfasilitasi, bukan membebani.

Setelah ditelusuri, benang merah dari klaim ini adalah daur ulang konten. Kabar tentang tilang bagi pejalan kaki yang sempat heboh sebelumnya memiliki struktur narasi yang identik. Pelaku penyebar hoaks hanya mengganti istilah "tilang" menjadi "pajak" untuk menciptakan sensasi baru. Pembingkaian ulang jenis ini adalah taktik yang umum digunakan untuk menjaga agar sebuah mitos tetap hidup dalam arus informasi yang berubah cepat, memanfaatkan ingatan parsial publik terhadap rumor lama. Pola ini menegaskan bahwa dari awal hingga saat ini, tidak pernah ada kebijakan, wacana, atau usulan tentang pajak atau tilang elektronik yang menarget pejalan kaki.

Kesimpulan: Isapan Jempol Tanpa Dasar

Berdasarkan penelusuran dan verifikasi yang komprehensif, klaim bahwa Kementerian Perhubungan membuka wacana pajak untuk pejalan kaki adalah salah total dan termasuk dalam kategori hoaks daur ulang. Tidak ada bukti normatif, regulatif, maupun pernyataan resmi yang mendasari informasi tersebut. Narasi ini merupakan pengembangan dari mitos lama yang sudah berulang kali dibantah, disebarluaskan kembali dengan modifikasi kecil untuk mengecoh publik.

Masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang berpotensi memicu keresahan, terutama yang menyangkut kebijakan fiskal atau penegakan hukum. Alih-alih termakan oleh kabar yang tidak jelas sumbernya, publik dapat mengakses saluran informasi resmi milik pemerintah atau platform pengecekan fakta untuk memperoleh kejelasan.