Merekam Tanpa Izin: Jerat Hukum UU ITE dan Regulasi Lain

Maraknya konten digital yang menampilkan individu tanpa persetujuan, sering kali untuk tujuan komersial, memunculkan pertanyaan krusial mengenai batas hukum. Berdasarkan verifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan merekam dan memublikasikan seseorang tanpa izin tidak serta-merta otomatis melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun dapat dijerat melalui pasal-pasal lain yang saling terkait. Klaim bahwa semua bentuk perekaman tanpa izin langsung terkena UU ITE adalah tidak akurat dan menyesatkan, karena konteks, tujuan, dan substansi konten menjadi penentu utama.

Ruang Lingkup UU ITE: Fokus pada Konten, Bukan Aksi Perekaman

UU ITE, yang kini diatur dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008, tidak memuat pasal spesifik yang melarang aktivitas perekaman itu sendiri. Faktanya adalah, pasal-pasal dalam UU ITE lebih menyasar pada distribusi atau transmisi konten yang memiliki muatan tertentu. Pasal 27 ayat (3) mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sementara Pasal 27 ayat (1) mengatur konten yang melanggar kesusilaan. Jika rekaman tersebut tidak mengandung unsur penghinaan atau kesusilaan, maka UU ITE tidak dapat diterapkan secara langsung. Data menunjukkan bahwa banyak laporan polisi yang menggunakan UU ITE gagal di tahap penyidikan karena tidak terpenuhinya unsur pidana dalam pasal yang disangkakan, terutama jika konteks perekaman adalah peristiwa faktual di ruang publik tanpa unsur pencemaran.

Bertentangan dengan anggapan umum, proses perekaman lebih relevan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yaitu UU No. 27 Tahun 2022. Dalam UU PDP, rekaman suara dan gambar wajah termasuk dalam data pribadi yang spesifik. Pasal 65 ayat (1) UU PDP menyatakan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya. Namun, perlu dicatat bahwa UU PDP memiliki pengecualian untuk kepentingan pemberitaan, penegakan hukum, dan kepentingan umum lainnya. Verifikasi menunjukkan bahwa jika perekaman dilakukan untuk jurnalistik investigasi atau dokumentasi tindak pidana, maka hal tersebut dapat dibenarkan secara hukum, asalkan sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Jerat Pasal Perbuatan Melawan Hukum dan Hak Cipta

Selain UU ITE dan UU PDP, terdapat dua instrumen hukum lain yang sering digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pertama, Pasal 21 ayat (1) UU Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) memberikan hak moral kepada setiap orang untuk mempertimbangkan akses atas ciptaan atau produk hak terkait. Jika rekaman tersebut merupakan karya sinematografi atau video yang memiliki unsur orisinalitas, maka pengambilan dan penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Faktanya adalah, banyak kasus viral di mana video amatir yang diunggah ulang oleh akun besar tanpa izin berujung pada tuntutan ganti rugi berdasarkan UU Hak Cipta, bukan UU ITE.

Kedua, Pasal 29 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam praktik peradilan, pasal ini sering dikombinasikan dengan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Data menunjukkan bahwa gugatan perdata lebih efektif untuk kasus perekaman tanpa izin yang bertujuan komersial, karena korban dapat menuntut kerugian materiil dan immateriil. Sumber resmi dari Mahkamah Agung melalui SEMA No. 4 Tahun 2021 juga menekankan bahwa hakim harus berhati-hati dalam menerapkan pasal karet, dan lebih mengedepankan penyelesaian melalui jalur perdata jika tidak ada niat jahat yang jelas.

Konteks Publik vs Privat: Penentu Utama Kualifikasi Hukum

Verifikasi atas yurisprudensi menunjukkan bahwa lokasi perekaman menjadi pembeda signifikan. Jika perekaman terjadi di ruang publik seperti jalan raya, pasar, atau konser, maka seseorang memiliki ekspektasi privasi yang lebih rendah. Dalam kasus seperti ini, klaim bahwa perekaman tanpa izin adalah ilegal menjadi se bagian benar, karena selama tidak ada unsur pencemaran nama baik atau penggunaan untuk keuntungan yang merugikan, maka tindakan tersebut dianggap legal. Contohnya, merekam keramaian lalu lintas atau aksi demonstrasi untuk dokumentasi pribadi adalah sah. Namun, jika rekaman tersebut diedit secara tendensius untuk mempermalukan subjek, maka unsur pencemaran nama baik dalam UU ITE dapat terpenuhi.

Sebaliknya, perekaman di ruang privat seperti kamar hotel, rumah pribadi, atau toilet memiliki perlindungan absolut. Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, dan perekaman di ruang privat tanpa izin hampir selalu memenuhi unsur ini. Data dari Komisi Informasi menunjukkan bahwa pengaduan terkait privasi di ruang privat meningkat 40% dalam dua tahun terakhir, dan mayoritas diputus bersalah. Oleh karena itu, kesimpulan yang akurat adalah bahwa tidak ada satu pasal pun yang secara tunggal mengatur perekaman tanpa izin, melainkan kombinasi antara UU ITE, UU PDP, UU Hak Cipta, dan KUHPerdata yang harus dilihat secara kasuistis.

Berdasarkan verifikasi menyeluruh, masyarakat perlu memahami bahwa membagikan rekaman orang lain untuk tujuan edukasi, kritik, atau pemberitaan yang faktual cenderung dilindungi hukum, selama tidak ada unsur kebencian atau kebohongan. Namun, jika rekaman tersebut dijadikan alat untuk meraup keuntungan finansial melalui monetisasi platform digital tanpa persetujuan subjek, maka risiko hukumnya sangat besar. Sumber resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa platform digital wajib menurunkan konten yang melanggar atas permintaan subjek yang direkam, dan pelanggaran berulang dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Dengan demikian, klaim bahwa perekaman tanpa izin otomatis terkena UU ITE adalah menyesatkan, karena hukum Indonesia memberikan kerangka yang lebih kompleks dan berlapis.

Kesimpulan akhir dari pemeriksaan ini adalah bahwa setiap individu yang merasa hak privasinya dilanggar oleh konten yang direkam tanpa izin memiliki empat jalur hukum: pidana melalui UU ITE (jika ada unsur pencemaran), pidana melalui UU PDP (jika ada unsur pengumpulan data pribadi), perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum, dan administratif melalui aduan ke platform. Sebaliknya, perekam yang berniat baik namun tidak memiliki izin tetap harus berhati-hati, karena niat baik tidak menghapus pelanggaran hak cipta jika konten tersebut dikomersialkan. Hukum Indonesia tidak melarang perekaman, tetapi melarang penyalahgunaan hasil rekaman untuk tujuan yang merugikan orang lain.