Menteri Ferry Juliantono Tanggapi Aduan Koperasi Desa Merah Putih

Jakarta — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono akhirnya buka suara menanggapi gelombang laporan masyarakat terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang belakangan ramai diperbincangkan. Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/6/2025), Ferry mengakui kementeriannya menerima banyak sekali pengaduan, mulai dari persoalan transparansi dana, lambannya proses pencairan, hingga dugaan penyelewengan di beberapa daerah. Total aduan yang masuk mencapai 537 laporan sejak awal tahun 2025, angka yang membuat program unggulan ini jadi sorotan tajam.

Program Strategis yang Tersandung Masalah

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput. Program ini diresmikan tahun 2023 dengan target membentuk sedikitnya satu koperasi di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Tujuannya mulia: menyalurkan kredit usaha mikro, menyediakan sembako murah, dan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Namun perjalanannya tak semulus yang diharapkan. “Ini memang program besar, pasti ada riak-riak di awal,” ujar Ferry saat ditemui di kantornya.

Sejumlah warga mengeluhkan mekanisme peminjaman yang dianggap berbelit. Misalnya di Kabupaten Sukabumi, seorang petani kopi mengaku harus menunggu tiga bulan lebih hanya untuk mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp3 juta. Sementara di Nusa Tenggara Timur, kelompok tani melaporkan bahwa stok pupuk dan alat pertanian di koperasi setempat kosong, padahal dana sudah cair dari pusat. Kasus-kasus seperti ini yang mendorong masyarakat menyuarakan kekecewaan lewat kanal aduan resmi maupun media sosial.

Tanggapan Resmi Menteri Ferry

“Kami tidak akan menoleransi satu pun penyimpangan. Saya sudah perintahkan Deputi Pengawasan untuk turun langsung mengecek setiap laporan yang masuk. Kalau terbukti ada pelanggaran, akan kami tindak tegas sesuai aturan,” tegas Ferry dalam konferensi pers daring.

Menteri juga menjelaskan bahwa kementerian telah membuka posko pengaduan 24 jam melalui telepon dan aplikasi pesan instan. Langkah ini diharapkan memudahkan warga menyampaikan keluhan tanpa harus datang ke kantor koperasi. Selain itu, Ferry mengumumkan pembentukan tim audit independen yang akan mengkaji tata kelola seluruh KDKMP, terutama di daerah yang banyak menerima komplain.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa dari total 5.724 koperasi yang sudah terbentuk, baru sekitar 68 persen yang beroperasi penuh. Sisanya masih dalam tahap persiapan atau mengalami kendala administratif, seperti belum memiliki nomor induk koperasi (NIK). Kementerian menargetkan seluruh KDKMP bisa beroperasi maksimal pada akhir tahun 2025.

Dukungan dan Kritik dari Berbagai Pihak

Pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Indonesia, Budi Santoso, mengapresiasi keterbukaan Menteri Ferry namun mengingatkan bahwa persoalan koperasi bukan sekadar kasus per kasus. “Ini masalah sistemik. Desain programnya sendiri perlu dievaluasi. Jangan sampai koperasi sekadar menjadi perpanjangan tangan program bantuan tunai yang tidak memberdayakan,” katanya dalam diskusi virtual.

Di sisi lain, sejumlah anggota Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mendukung penuh langkah pemerintah. Mereka menilai KDKMP sudah banyak membantu masyarakat, hanya saja perlu sosialisasi lebih masif. Ketua Dekopin Jatim, Misbakhun, menyatakan, “Setiap program pasti ada kekurangan. Yang penting pemerintah cepat tanggap. Kami siap mendampingi koperasi di lapangan.”

Langkah ke Depan: Perbaikan Berkelanjutan

Ferry menyampaikan bahwa kementerian akan segera merevisi pedoman pelaksanaan KDKMP. Poin-poin yang disoroti antara lain:

• Penyederhanaan prosedur peminjaman agar lebih cepat
• Peningkatan transparansi lewat dashboard digital yang bisa diakses publik
• Pelatihan wajib bagi pengurus koperasi
• Sistem reward and punishment yang ketat

“Kami juga akan melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi. Target kami, pada 2026, indeks kepuasan terhadap KDKMP bisa di atas 80 persen,” pungkasnya.