Menkop Ferry Tetapkan Target Omzet Rp100 Triliun di Hari Koperasi

Jakarta, Koperasi Indonesia — Gemuruh tepuk tangan membahana di Plenary Hall Jakarta Convention Center saat Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menaiki podium utama dalam puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Ribuan peserta yang terdiri dari pelaku koperasi dari seluruh penjuru Tanah Air hadir secara fisik maupun daring. Dengan latar bendera Merah Putih dan logo Koperasi Indonesia yang bersinar, suasana nasionalisme sekaligus optimisme begitu kental terasa.

Ferry, yang baru menjabat awal tahun ini, tidak hanya menyampaikan pidato seremonial. Ia justru melontarkan sebuah target ambisius yang langsung menjadi headline di kalangan pelaku ekonomi kerakyatan. Total omzet koperasi Indonesia ditargetkan menembus Rp100 triliun pada tahun 2029. Target ini menggandakan capaian saat ini yang masih berkisar di angka Rp55 triliun.

“Hari ini kita bukan sekadar merayakan, tapi kita menyalakan mesin transformasi. Koperasi tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Kita targetkan omzet nasional koperasi mencapai Rp100 triliun di 2029. Ini adalah loncatan yang akan kita raih bersama,” ujar Ferry dengan suara lantang dalam pidato kuncinya.

Peta Jalan Menuju Omzet Rp100 Triliun

Untuk mencapai angka ambisius tersebut, Kementerian Koperasi menyiapkan empat pilar strategis yang akan menjadi panduan hingga tahun 2029. Peta jalan ini, menurut kepala Biro Humas Kemenkop, dirancang untuk menjawab tantangan permodalan, teknologi, dan sumber daya manusia yang selama ini menjadi batu sandungan koperasi.

Pilar pertama adalah akselerasi digitalisasi total. Kemenkop menargetkan 60% koperasi di Indonesia, atau sekitar 91.000 unit, sudah terhubung dan bertransaksi secara digital melalui platform integrasi nasional yang dibangun bersama perusahaan teknologi milik negara. Pilar kedua adalah penguatan tata kelola korporasi modern, di mana koperasi besar akan didorong untuk memiliki Dewan Komisaris independen.

Pilar ketiga menyangkut kemitraan supply chain dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam skema ini, koperasi petani dan nelayan akan diposisikan sebagai pemasok utama bagi PT Pertani, Perum Bulog, hingga PT Pos Indonesia. “Hubungkan produsen kecil dengan rantai pasok nasional, maka kesejahteraan akan mengalir,” imbuhnya. Pilar keempat adalah pembentukan koperasi industri kreatif untuk menampung pekerja seni dan ekonomi gig yang selama ini kurang terwadahi.

Perpres Koperasi dan Regulasi Pasar Digital

Dalam kesempatan yang sama, Ferry secara resmi mengumumkan bahwa Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Koperasi Multi Pihak di Era Digital. Regulasi ini memungkinkan para pengemudi ojek online, kurir, hingga pekerja lepas freelancer untuk mendirikan koperasi tanpa harus terikat domisili yang seragam. Ini menjadi terobosan hukum yang signifikan setelah bertahun-tahun status hukum mereka abu-abu.

“Pak Presiden menekankan agar ekonomi kita tidak hanya dimenangkan oleh segelintir platform raksasa. Koperasi harus hadir sebagai alat tawar kolektif. Dengan Perpres ini, teman-teman kurir bisa memiliki saham bersama di koperasi logistik sendiri,” ucap Ferry yang disambut tepukan panjang dari pendamping UMKM.

Kebijakan ini diyakini akan merombak struktur pasar digital. Alih-alih menjadi mitra yang pasif, pekerja akan berubah menjadi pemilik. Targetnya, paling lambat enam bulan mendatang sudah terbentuk koperasi pekerja digital di lima kota besar, dengan DKI Jakarta dan Bandung sebagai proyek percontohan awal.

Gaung dari Pelaku Usaha Koperasi

Optimisme juga terpancar dari para penggiat di lapangan. Ketua Induk Koperasi Simpan Pinjam (Induk KSP) menyambut baik target tersebut, namun mengingatkan agar jangan sampai target ambisius menimbulkan masalah kredit macet jika tidak dibarengi literasi keuangan. “Fundamentalnya adalah kesehatan simpanan anggota,” ujarnya saat ditemui di sela acara.

Di sisi lain, perwakilan koperasi santri dari Jawa Timur menyatakan kesiapannya menjadi bagian dari koperasi digital. Mereka menyampaikan cerita haru tentang bagaimana koperasi menjadi tulang punggung pesantren di masa pandemi lalu. Kini, dengan adanya skema kemitraan BUMN, mereka menargetkan ekspor produk kopi santri langsung ke Timur Tengah tanpa melalui calo.

Digitalisasi dan Keamanan Siber Koperasi

Tidak hanya soal omzet, isu keamanan siber juga menjadi sorotan. Seiring dorongan ke arah digital, potensi peretasan pada sistem informasi koperasi meningkat. Kemenkop menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menggelar audit keamanan pada koperasi prioritas. Sertifikat ISO 27001 tentang keamanan informasi akan menjadi standar wajib bagi koperasi dengan aset di atas Rp100 miliar.

Sebagai simbol dimulainya transformasi digital, Ferry dan jajaran menekan tombol launching aplikasi KOPI (Koperasi Pintar Indonesia). Aplikasi ini akan menjadi marketplace bagian dari ekosistem koperasi yang terintegrasi dengan sistem pembayaran QRIS milik Bank Indonesia. Masyarakat pun dapat menjadi anggota koperasi hanya dengan ponsel, sebuah terobosan inklusivitas keuangan.

Perayaan yang dikemas dalam balutan modern ini diakhiri dengan penganugerahan Koperasi Terbaik kepada tiga koperasi dari Bali, Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. Dengan sinergi regulasi, teknologi, dan semangat gotong royong, Indonesia seolah menandaskan bahwa koperasi adalah jalan strategis menuju kemandirian ekonomi rakyat di tengah gempuran krisis global.