Mengenal Laksamana Sukardi, Eks Menteri BUMN yang Juga Ekonom Handal

Laksamana Sukardi merupakan salah satu figur yang cukup akrab di telinga publik Indonesia, terutama bagi mereka yang mengikuti perjalanan reformasi ekonomi dan politik di awal milenium baru. Sebagai m...

Jul 12, 2026 - 18:55
0 0
Mengenal Laksamana Sukardi, Eks Menteri BUMN yang Juga Ekonom Handal

Laksamana Sukardi merupakan salah satu figur yang cukup akrab di telinga publik Indonesia, terutama bagi mereka yang mengikuti perjalanan reformasi ekonomi dan politik di awal milenium baru. Sebagai mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, namanya lekat dengan sejumlah kebijakan strategis yang mencoba membenahi tubuh perusahaan-perusahaan pelat merah.

Latar Belakang Pendidikan dan Awal Karier

Laksamana Sukardi bukanlah sosok yang tiba-tiba muncul dalam panggung kekuasaan. Ia adalah seorang ekonom dengan landasan akademik yang kuat. Pendidikan tingginya ditempuh di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tempat ia tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga mulai mengasah ketajaman analisisnya terhadap perekonomian nasional. Setelah menyelesaikan studi, ia sempat menekuni dunia profesional sebagai konsultan dan analis ekonomi sebelum akhirnya memutuskan untuk terjun langsung ke medan politik yang sesungguhnya.

Ketertarikannya pada isu-isu kerakyatan mendorongnya bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai yang dianggap sebagai kendaraan politik utama kelompok nasionalis ini menjadi rumah baginya untuk memperjuangkan gagasan-gagasan ekonomi yang berpihak pada wong cilik. Kombinasi antara latar belakang akademis yang kokoh dan semangat ideologis inilah yang kemudian mengantarkan Laksamana ke gedung parlemen.

Kiprah di Parlemen dan Pengelolaan Ekonomi

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004, Laksamana Sukardi menunjukkan kapasitasnya sebagai legislator yang kritis. Ia sering terlibat dalam pembahasan-pembahasan terkait anggaran, keuangan negara, dan tentu saja, pengelolaan BUMN. Suaranya kerap didengar di Komisi Keuangan dan Perbankan, tempat ia bersama koleganya mengawasi jalannya kebijakan fiskal dan moneter pemerintahan transisi pasca-reformasi. Pemikirannya yang tajam tentang restrukturisasi dan reformasi birokrasi membuat ia dipandang sebagai salah satu otak ekonomi partai.

Posisinya di parlemen tidak hanya memberinya panggung, tetapi juga pengalaman empiris tentang betapa rumitnya hubungan antara birokrasi pemerintah, kepentingan politik, dan manajemen perusahaan negara. Di titik inilah pandangan Laksamana tentang perlunya profesionalisme di tubuh BUMN mulai terbentuk secara sistematis. Ia dikenal sering mengkritik praktik penunjukan komisaris dan direksi berdasarkan pertimbangan politik semata tanpa memperhatikan kompetensi teknis.

Masa Jabatan Menteri BUMN

Puncak karier eksekutif Laksamana Sukardi terjadi saat ia diangkat menjadi Menteri BUMN dalam Kabinet Gotong Royong pada tahun 2001. Di masa ini, ia menghadapi sejumlah tantangan berat. Banyak perusahaan milik negara yang tengah terpuruk akibat krisis moneter 1998, dan kondisi internal beberapa di antaranya diwarnai oleh praktik korupsi serta inefisiensi. Laksamana memprioritaskan program restrukturisasi dan privatisasi secara terbatas sebagai salah satu langkah penyelamatan.

Beberapa langkah kontroversial ia ambil. Salah satu yang paling diingat publik adalah penjualan saham beberapa BUMN strategis, termasuk penjualan saham PT Indosat dan PT Bank Niaga. Keputusan ini menimbulkan gelombang protes dari berbagai kalangan, termasuk dari kawan-kawan politiknya sendiri. Banyak yang menuduhnya telah melepas aset-aset negara kepada modal asing dengan harga yang tidak wajar. Laksamana, dengan pendiriannya yang teguh, bersikeras bahwa langkah tersebut adalah bagian dari strategi untuk menyehatkan neraca perusahaan dan mendatangkan modal segar bagi perusahaan yang nyaris kolaps.

Di bawah arahannya, Kementerian BUMN juga berupaya memperbaiki tata kelola perusahaan melalui penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Ia mendorong transparansi dalam penunjukan direksi dan audit kinerja perusahaan. Meski mendapat tekanan politik yang besar, terutama dari internal DPR dan partai, ia bertahan dengan keyakinan bahwa pemisahan antara fungsi regulator dan pemilik saham sangat penting. Ia ingin BUMN dijalankan layaknya korporasi profesional, bukan sebagai sapi perah kekuasaan.

Kontribusi Teoretis dan Pemikiran Ekonomi

Sebagai seorang ekonom, Laksamana Sukardi tidak hanya bekerja secara praktis di lapangan. Ia juga cukup produktif menuangkan pemikirannya dalam sejumlah artikel, makalah, dan diskusi-diskusi kebijakan. Salah satu gagasan utamanya adalah tentang pentingnya kedaulatan ekonomi yang berlandaskan pada kekuatan pasar domestik yang kuat. Bagi Laksamana, liberalisasi ekonomi tidak bisa dihindari, tetapi harus dilaksanakan dengan kalkulasi yang cermat agar tidak justru menghancurkan basis ekonomi rakyat kecil.

Dalam berbagai forum, ia sering melontarkan kritik terhadap pendekatan neoliberal yang menurutnya telanjur mendikte kebijakan ekonomi nasional. Ia mendorong agar pemerintah memiliki cetak biru industrialisasi yang jelas, di mana BUMN berperan sebagai mesin penggerak utama. Konsep ini mengingatkan pada model developmental state yang sukses di beberapa negara Asia Timur. Pemikirannya ini memperkaya diskursus tentang posisi ideal negara dalam perekonomian di era globalisasi.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri, Laksamana tetap aktif dalam wacana publik. Ia beberapa kali tampil dalam seminar ekonomi, menulis di media massa, dan terlibat dalam berbagai organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu anti-korupsi dan tata kelola perusahaan. Suaranya masih diperhitungkan, meskipun ia tidak lagi memegang kendali langsung di pemerintahan. Dedikasinya pada bidang yang ia geluti sejak muda tetap terpancar hingga usia lanjut.

Kini, nama Laksamana Sukardi menjadi bagian dari tapak sejarah reformasi birokrasi ekonomi Indonesia. Sebagian kebijakannya mewariskan kontroversi, sebagian lainnya diakui sebagai langkah pragmatis yang tak terhindarkan pada masa itu. Yang pasti, ia adalah salah satu teknokrat yang berani mengambil risiko di persimpangan antara idealisme akademis dan realitas politik yang keras. Jejaknya akan tetap terabadikan dalam catatan panjang transformasi BUMN di negeri ini.

Baca juga:

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User