Menaker Dorong Peningkatan Keterampilan Pekerja ASEAN di Era AI

Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) dan digitalisasi mendorong negara-negara ASEAN menata kembali kebijakan ketenagakerjaan. Perubahan teknologi berlangsung pada berbagai sektor, mulai dari manufaktur, layanan keuangan, perdagangan, transportasi, hingga administrasi publik. Kondisi tersebut membuat peningkatan keterampilan pekerja menjadi kebutuhan strategis agar tenaga kerja tetap mampu mengikuti perubahan jenis pekerjaan dan tuntutan industri.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendorong negara-negara di kawasan ASEAN memperkuat kapasitas sumber daya manusia sekaligus memastikan perlindungan bagi pekerja. Menurut arah kebijakan tersebut, transformasi digital tidak cukup dihadapi melalui pengadaan teknologi. Pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi pekerja perlu membangun sistem yang memungkinkan tenaga kerja memperoleh pelatihan secara berkelanjutan.

Perubahan Teknologi Menggeser Kebutuhan Kompetensi

AI dapat membantu mempercepat pemrosesan data, mengotomatisasi pekerjaan rutin, dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, penerapannya juga mengubah pola permintaan terhadap kompetensi tenaga kerja. Kemampuan teknis digital, analisis data, pemecahan masalah, komunikasi, serta adaptasi menjadi semakin penting di lingkungan kerja yang menggunakan sistem otomatis.

Perubahan itu tidak hanya berdampak pada pekerja di perusahaan teknologi. Karyawan pada sektor produksi, jasa, logistik, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan juga perlu memahami penggunaan perangkat digital sesuai bidang masing-masing. Pekerja yang tidak memperoleh akses peningkatan kompetensi berisiko menghadapi kesenjangan kemampuan ketika tugas dan prosedur kerja mengalami perubahan.

Karena itu, agenda peningkatan keterampilan perlu dirancang berdasarkan kebutuhan nyata industri dan karakteristik masing-masing negara. Pelatihan yang diberikan harus relevan, mudah diakses, serta dapat diikuti pekerja dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman berbeda.

Pelindungan Pekerja Menjadi Bagian dari Transisi

Penguatan kompetensi perlu berjalan beriringan dengan pelindungan tenaga kerja. Digitalisasi dapat melahirkan bentuk pekerjaan baru, tetapi juga berpotensi mengubah hubungan kerja, metode pengawasan, jam kerja, dan pola penghasilan. Penggunaan sistem berbasis algoritma, misalnya, membutuhkan aturan yang menjamin transparansi, keamanan data, dan kejelasan tanggung jawab perusahaan.

Perlindungan juga diperlukan bagi pekerja yang terdampak otomatisasi atau restrukturisasi. Kebijakan transisi dapat mencakup pelatihan ulang, layanan penempatan kerja, pengakuan terhadap kompetensi yang telah dimiliki, serta dukungan bagi pekerja untuk berpindah ke bidang yang membutuhkan tenaga baru. Pendekatan tersebut penting agar transformasi teknologi tidak memperlebar ketimpangan di antara kelompok pekerja.

Dalam konteks regional, kerja sama ASEAN dapat membantu negara anggota bertukar pengalaman mengenai kebijakan keterampilan, standar kompetensi, dan mekanisme perlindungan. Mobilitas tenaga kerja di kawasan juga membutuhkan pengakuan kompetensi yang lebih baik sehingga pekerja memiliki kesempatan yang lebih luas tanpa mengurangi kepastian hak-haknya.

Kolaborasi Pemerintah dan Industri Diperlukan

Pemerintah memiliki peran dalam menyiapkan regulasi, infrastruktur pelatihan, dan pembiayaan pengembangan keterampilan. Sementara itu, industri perlu menyampaikan kebutuhan kompetensi secara terukur serta terlibat dalam penyusunan kurikulum. Lembaga pendidikan dan pelatihan dapat menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi program yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Kerja sama juga diperlukan untuk membangun budaya belajar sepanjang hayat. Pekerja tidak dapat hanya mengandalkan pendidikan awal sebelum memasuki pasar kerja. Perubahan teknologi menuntut pembaruan kemampuan secara berkala, baik melalui pelatihan formal, sertifikasi, pembelajaran di tempat kerja, maupun program peningkatan keterampilan berbasis digital.

Perusahaan juga perlu memastikan bahwa penerapan AI tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan keselamatan tenaga kerja. Teknologi semestinya digunakan untuk mendukung produktivitas sekaligus meningkatkan kapasitas manusia, bukan semata-mata sebagai alasan untuk mengurangi pekerja tanpa rencana transisi yang memadai.

ASEAN Menghadapi Tantangan Bersama

Negara-negara ASEAN memiliki tingkat kesiapan digital, struktur ekonomi, dan kondisi pasar kerja yang berbeda. Perbedaan tersebut membuat kebijakan transformasi tidak dapat diterapkan secara seragam. Meski demikian, seluruh negara menghadapi kebutuhan yang sama, yaitu menyiapkan pekerja agar mampu memanfaatkan teknologi dan melindungi kelompok yang paling rentan terhadap perubahan.

Dorongan untuk menaikkan level keterampilan pekerja ASEAN menjadi bagian dari upaya membangun pasar kerja yang lebih tangguh. Keberhasilan agenda ini bergantung pada kesinambungan kebijakan, keterlibatan berbagai pihak, serta kemampuan pemerintah menghubungkan pelatihan dengan peluang kerja yang konkret.

Dengan strategi yang terarah, AI dan digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan membuka jenis pekerjaan baru. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan secara luas apabila peningkatan keterampilan ditempatkan bersama pelindungan pekerja sebagai dua unsur utama dalam pembangunan ketenagakerjaan kawasan.