dina-aulia
Bayang-bayang kelam retorika perang terhadap narkotika di Filipina kini memasuki babak baru yang lebih terstruktur dan diplomatis. Pemerintah Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. dilaporkan tengah memfinalisasi Peraturan Presiden (Executive Order) yang akan meresmikan strategi nasional terbaru dalam menanggulangi peredaran serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang di negeri lumbung padi tersebut.
Langkah kelembagaan ini diambil guna memperluas jangkauan penanganan narkotika yang tidak hanya bersandar pada tindakan represif aparat, melainkan bergeser ke arah pemulihan dan intervensi kesehatan publik. Pengumuman penting ini disampaikan oleh Anggota DPR wilayah Marikina, Marcelino "Marcy" Teodoro, yang mengungkapkan bahwa jajaran birokrasi istana kini sedang melakukan evaluasi mendalam terhadap regulasi terdahulu.
Arah Baru Perang Narkoba Filipina
Menurut Teodoro, lembaga Presidential Management Staff (PMS) saat ini sedang meninjau ulang Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy (PADS) yang diterbitkan pada tahun 2018. Evaluasi ini bertujuan untuk menyelaraskan seluruh kementerian dan lembaga negara agar memiliki panduan hukum yang mengikat dan lebih modern dalam menghadapi kejahatan transnasional ini.
"Pemerintah sedang menyelaraskan seluruh lini instansi melalui peninjauan PADS 2018 agar penanganan narkoba tidak hanya berfokus pada penindakan hukum di lapangan, tetapi juga mengedepankan rehabilitasi sosial yang menyeluruh," tegas Marcelino Teodoro dalam keterangannya kepada media.
Perpres baru yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini digadang-gadang akan melanggengkan janji kampanye Marcos Jr. untuk menerapkan penegakan hukum yang "tanpa pertumpahan darah". Pendekatan ini secara fundamental membedakan rezimnya dengan kebijakan pendahulunya yang menuai kecaman internasional.
Mengikis Bayang-Bayang Warisan Kelam Duterte
Kebijakan baru ini dirancang untuk menggantikan stigma keras yang melekat pada era Presiden Rodrigo Duterte. Selama periode 2016 hingga 2022, strategi anti-narkoba Filipina memicu operasi kepolisian agresif yang diperkirakan telah menewaskan ribuan orang dan memicu penyelidikan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
| Indikator | Era Rodrigo Duterte (2016–2022) | Era Marcos Jr. (Perpres Baru) |
|---|---|---|
| Fokus Utama | Penindakan hukum berbasis operasi militeristik/represif | Penguatan rehabilitasi, pencegahan, dan pemulihan medis |
| Pendekatan Hukum | Penggerebekan langsung di tingkat komunitas (Oplan Tokhang) | Penyelarasan lintas lembaga dan penindakan jaringan atas |
| Keterlibatan Kesehatan | Minim intervensi medis; fokus pada pemenjaraan | Integrasi program kesehatan publik dan pencegahan berulang |
Di bawah draf strategi yang baru, pemerintah berniat merobohkan jaringan kartel besar dengan mengandalkan intelijen keuangan dan kerja sama lintas negara, alih-alih melakukan penyergapan jalanan yang berisiko tinggi terhadap warga sipil kelas bawah.
Tantangan Implementasi dan Skeptisisme Publik
Meskipun niat pergeseran paradigma ini disambut baik oleh komunitas internasional dan aktivis hak asasi manusia, skeptisisme tetap menyeruak. Sejumlah pengamat hukum memperingatkan bahwa penerbitan Peraturan Presiden saja tidak cukup tanpa adanya reformasi mendasar di tubuh kepolisian Filipina (PNP).
Para pengkritik menyoroti bahwa hingga saat ini, praktik kekerasan di lapangan belum sepenuhnya terhenti. Tanpa adanya pengawasan independen yang ketat dan jaminan akuntabilitas hukum bagi oknum aparat yang melanggar, Perpres ini dikhawatirkan hanya menjadi instrumen pencitraan politik di panggung diplomasi global.
Dengan sisa waktu beberapa bulan sebelum akhir tahun, publik Filipina kini menantikan apakah dokumen Perpres tersebut benar-benar mampu membawa angin perubahan hakiki, atau sekadar mengubah wajah birokrasi tanpa menghentikan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh.
Comments (0)