Mamat Ruhimat Bahas Dispensasi Nikah Anak dan Angka Perceraian Tinggi

Calon Hakim Agung Mamat Ruhimat mengemukakan pandangannya terkait dua isu krusial yang saat ini menghiasi diskursus peradilan di Indonesia. Ia menyinggung soal praktik dispensasi nikah bagi anak di bawah umur serta meningkatnya volume perkara perceraian yang masuk ke meja hijau Pengadilan Agama. Kedua persoalan ini, menurutnya, bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari tantangan struktural yang dihadapi oleh sistem peradilan keluarga berbasis hukum Islam di tengah transformasi sosial masyarakat.

Tinjauan Kritis terhadap Dispensasi Nikah Anak

Dalam paparannya, Mamat Ruhimat menyoroti bahwa fenomena dispensasi nikah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi aparat peradilan. Ia menekankan bahwa pengajuan izin menikah di bawah batas usia yang ditetapkan undang-undang kerap kali melibatkan pertimbangan kompleks, tidak hanya dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari dimensi perlindungan hak anak. Ruhimat berpendapat bahwa setiap putusan dispensasi harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan psikologis dan fisik calon pengantin muda, bukan semata-mata didasarkan pada persetujuan orang tua atau alasan keagamaan yang sifatnya subjektif.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tingginya angka pengajuan dispensasi nikah mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi pernikahan dengan realitas sosial di tingkat akar rumput. Banyaknya kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang pernikahan dini sebagai solusi atas berbagai masalah, mulai dari ekonomi hingga moralitas. Oleh karena itu, Ruhimat menegaskan perlunya pendekatan holistik yang melibatkan koordinasi antara hakim, pemerintah desa, dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Angka Perceraian di Peradilan Agama yang Mengkhawatirkan

Selain isu pernikahan dini, Mamat Ruhimat juga memperhatikan lonjakan perkara perceraian yang ditangani oleh Peradilan Agama. Ia menunjukkan bahwa jumlah gugatan cerai yang masuk ke berbagai pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung menunjukkan tren yang tidak bisa dianggap remeh. Fenomena ini, menurutnya, mengindikasikan adanya kerapuhan dalam fondasi rumah tangga yang tidak hanya dipicu oleh masalah ekonomi, tetapi juga oleh keterbatasan pemahaman pasangan terhadap hak dan kewajiban dalam berumah tangga.

Ruhimat menguraikan bahwa beban kerja hakim di Pengadilan Agama semakin berat seiring dengan melonjaknya permohonan pemutusan perkawinan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pemeriksaan dan kedalaman pertimbangan hukum dalam setiap perkara. Ia menyebutkan bahwa tingginya angka perceraian juga berkorelasi dengan permasalahan pasca-putusan, seperti pengasuhan anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban nafkah yang seringkali menjadi sengketa tersendiri. Hal ini menuntut adanya reformasi prosedural agar proses mediasi dan lelang perdamaian diperkuat sebelum perkara naik ke tahap persidangan formal.

Rekomendasi dan Arah Kebijakan Peradilan

Menyikapi dua isu tersebut, calon Hakim Agung ini mengusulkan beberapa arah kebijakan yang perlu diimplementasikan secara konsisten. Pertama, terkait dispensasi nikah, ia menyarankan adanya standarisasi kriteria yang lebih ketat dan seragam di seluruh wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama. Menurutnya, tidak boleh ada diskresi yang terlalu luas sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan putusan antarpengadilan. Standarisasi ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi anak dari praktik pernikahan yang dipaksakan oleh kepentingan keluarga.

Kedua, mengenai penanganan perceraian, Ruhimat mengadvokasikan penguatan lembaga mediasi yang berbasis pada konseling keluarga dan psikologi. Ia berkeyakinan bahwa banyak perkara perceraian yang sebenarnya masih bisa diselamatkan jika intervensi dilakukan sejak dini oleh pihak yang kompeten. Dengan demikian, peran hakim tidak hanya sebagai pemutus sengketa, tetapi juga sebagai fasilitator rekonsiliasi yang mampu mendeteksi potensi perdamaian sejak tahap pertama kali perkara didaftarkan.

Dalam konteks kelembagaan, Ruhimat menambahkan bahwa Mahkamah Agung perlu mengevaluasi secara berkala pola putusan dispensasi nikah dan perkara perceraian di seluruh Indonesia. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan data empiris yang menjadi dasar penyusunan pedoman teknis bagi hakim tingkat pertama. Langkah ini dianggapnya sebagai bagian dari upaya modernisasi Peradilan Agama agar tetap relevan menopang ketahanan keluarga nasional.

Dengan mengusulkan pemikiran-pemikiran tersebut, Mamat Ruhimat menegaskan komitmennya untuk membawa perspektif yang berpihak pada perlindungan kelompok rentan, khususnya anak dan perempuan, apabila nantinya resmi menjabat sebagai Hakim Agung. Ia meyakini bahwa peradilan yang kuat adalah peradilan yang mampu mengantisipasi masalah sosial, bukan sekadar meresponsnya setelah terjadi konflik berkepanjangan.