Luas Karhutla Tembus 83,5 Hektare, BNPB Serukan Kesiagaan Maksimal

Jakarta – Memasuki puncak musim kemarau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan peningkatan signifikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam periode dua hari, 11 hingga 12 Juli 2026, tercatat 83,5 hektare lahan hangus dilalap api. Data ini menjadi sinyal bahaya bagi pemerintah daerah untuk segera mengaktifkan protokol tanggap darurat.

Rekaman Kerugian di Awal Puncak Kemarau

Meski belum menyamai angka kebakaran di tahun-tahun ekstrem sebelumnya, lonjakan pada pertengahan Juli ini menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Sebesar 83,5 hektare itu tersebar di beberapa provinsi, dengan titik panas terdeteksi di Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan sebagian Sumatera Selatan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menyebut bahwa angka ini masih berpotensi bertambah karena prediksi cuaca menunjukkan kemarau kering dengan curah hujan rendah dalam dua bulan ke depan. “Kami meminta seluruh elemen, terutama pemda, untuk tidak lengah. Satu titik api bisa berkembang cepat ketika angin kencang dan material gambut mengering,” ujarnya.

Pemerintah Daerah Diminta Siaga Penuh

BNPB telah menerbitkan surat imbauan resmi kepada seluruh provinsi rawan karhutla. Instruksi itu mencakup penghentian sementara aktivitas pembakaran lahan tanpa izin, pengaktifan posko pemadaman, serta patroli terpadu TNI-Polri dan masyarakat. Daerah diminta memastikan ketersediaan armada pemadam udara—bom air dan modifikasi cuaca—serta memonitor kanal-kanal air di lahan gambut agar tidak kering. “Kewaspadaan di puncak musim kemarau harus diterjemahkan dalam aksi nyata, bukan sekadar imbauan di atas kertas,” tegas BNPB.

Kerawanan di Lahan Gambut dan Praktik Pembakaran

Data historis menunjukkan sebagian besar karhutla di Indonesia dipicu oleh pembukaan lahan dengan cara dibakar. Saat musim kemarau, metode ini menjadi murah dan cepat, namun sangat berbahaya terutama pada lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Dari 83,5 hektare yang terbakar pada 11-12 Juli, lebih dari separuhnya berada di kawasan bergambut. Dampaknya bukan hanya kabut asap lintas batas, tetapi juga kerusakan ekosistem yang pemulihannya memakan waktu puluhan tahun. BNPB menekankan perlunya penegakan hukum tegas dan pengawasan ketat terhadap konsesi-konsesi perusahaan.

Kondisi Cuaca dan Potensi Perluasan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan wilayah Indonesia bagian barat dan tengah masih akan dilanda cuaca kering hingga akhir Agustus 2026. Minimnya hujan menyebabkan vegetasi dan lapisan permukaan tanah kehilangan kadar air, sehingga tingkat risiko karhutla naik ke level merah di beberapa kabupaten. BNPB mengkoordinasikan langkah antisipasi dengan menggelar rapat koordinasi bersama BPBD, TNI, Polri, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Kita tidak ingin mengulang krisis asap yang melumpuhkan aktivitas masyarakat dan merendahkan kualitas udara ke tingkat berbahaya,” ujar Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB.

Seruan kepada Masyarakat dan Sektor Swasta

Selain pemerintah daerah, BNPB juga mengajak pelaku usaha perkebunan dan warga untuk berpartisipasi aktif. Masyarakat diimbau melapor jika melihat titik api melalui kanal resmi, sementara perusahaan diminta menyediakan sekat bakar dan tim pemadam sendiri di lahan konsesi. Program “Desa Bebas Api” yang telah berjalan di beberapa titik akan diperluas dengan insentif bagi komunitas yang mampu menjaga nol kebakaran. “Karhutla adalah musuh bersama. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci memutus mata rantai pembakaran lahan,” tambah BNPB.

Penanganan dan Dampak Multidimensi

Dengan 83,5 hektare lahan terbakar dalam 48 jam, kerugian ekonomi dan lingkungan mulai terakumulasi. Asap mengganggu transportasi, kesehatan warga, dan satwa liar. BNPB mencatat sebaran titik panas terpantau oleh satelit Terra/Aqua dan SNPP/VIIRS, dan data tersebut dijadikan dasar untuk mengerahkan helikopter pengebom air. Hingga saat ini, 12 helikopter dan tiga unit pesawat modifikasi cuaca disiagakan di lima provinsi prioritas. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya membuktikan bahwa kecepatan respons sangat menentukan skala bencana.

BNPB kembali menegaskan bahwa puncak musim kemarau seharusnya menjadi pemicu bagi daerah untuk meningkatkan kewaspadaan maksimal. “Angka 83,5 hektare ini adalah peringatan dini. Jika tidak ditangani serius, bisa berkembang menjadi bencana besar yang menelan korban lebih luas, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun kerusakan lingkungan,” tandasnya.

Baca juga:

• Sidang Praperadilan Kedua Roy Suryo: Gugat Status Tersangka
• Jadwal Semifinal Piala Dunia 2026 Resmi Dirilis, Dua Tiket Final Diperebutkan