7 Polda dan 25 Polres Ajukan Pembentukan Direktorat PPA dan PPO

Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah bersiap memperkuat struktur organisasinya dengan membentuk dua direktorat baru yang fokus pada pelayanan publik. Sebanyak tujuh Kepolisian Daerah (Polda) dan dua puluh lima Kepolisian Resor (Polres) telah secara resmi mengajukan permohonan untuk mendirikan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Direktorat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat (PPO). Langkah ini menandai babak baru dalam upaya Polri merespons kebutuhan masyarakat yang kian kompleks, sekaligus menunjukkan komitmen institusi untuk menghadirkan layanan yang lebih responsif dan terstruktur.

Inisiatif yang Tumbuh dari Bawah

Permohonan yang datang dari jajaran kewilayahan ini bukan sekadar usulan administratif, melainkan cerminan dari desakan nyata di lapangan. Polda dan Polres melihat perlunya unit khusus yang secara mandiri menangani isu perempuan dan anak serta pengaduan masyarakat, tanpa harus bernaung di bawah direktorat lain yang cakupannya terlalu luas. Dengan berpisahnya fungsi-fungsi ini menjadi direktorat tersendiri, diharapkan penanganan kasus akan lebih cepat, tuntas, dan dijalankan oleh personel yang memiliki kompetensi spesifik.

Inisiatif ini juga selaras dengan arahan pimpinan Polri untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, pelayanan terkait perempuan dan anak serta pengaduan publik masih tergabung dalam struktur yang ada, sehingga terkadang beban kerja tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran. Dengan berdiri sendiri, direktorat baru ini akan memiliki kewenangan yang lebih jelas untuk mengelola program, mengalokasikan personel, serta menjalin koordinasi lintas lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Ombudsman.

Fungsi Strategis Dua Direktorat Baru

Direktorat PPA akan menjadi ujung tombak Polri dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, eksploitasi, serta perdagangan orang. Tidak hanya penegakan hukum, direktorat ini juga akan menjalankan fungsi preventif melalui edukasi publik dan pendampingan korban secara berkelanjutan. Sementara itu, Direktorat PPO akan fokus menerima, mencatat, dan menindaklanjuti setiap aduan masyarakat terkait kinerja kepolisian maupun persoalan sosial yang membutuhkan kehadiran negara. Keduanya diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan mempercepat penanganan perkara yang selama ini kerap tersendat oleh birokrasi internal.

Pembentukan kedua direktorat ini bukan hanya soal menambah kotak organisasi, melainkan mentransformasi cara pandang Polri dari institusi penegak hukum semata menjadi mitra pelayan masyarakat. Dengan adanya struktur yang khusus, diharapkan akan muncul standar operasional yang baku, pelatihan yang terukur, serta sistem pengawasan yang ketat. Hal ini krusial mengingat tren pengaduan terkait perempuan dan anak terus meningkat setiap tahunnya, begitu pula ekspektasi publik terhadap akuntabilitas aparat.

Persetujuan Kemenpan-RB Jadi Kunci

Meski semangat perubahan sudah menggelora dari tingkat daerah, realisasi pembentukan direktorat ini tidak bisa berjalan sendiri oleh Polri. Prosesnya masih membutuhkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Lembaga inilah yang akan mengkaji kelayakan, efektivitas, dan dampak dari penambahan struktur organisasi di tubuh Polri. Tanpa restu Kemenpan-RB, usulan dari tujuh Polda dan 25 Polres tersebut hanya akan menjadi wacana tanpa implementasi.

Persetujuan ini melibatkan serangkaian evaluasi, mulai dari analisis beban kerja, rasio kebutuhan personel, hingga kesesuaian dengan peta jalan reformasi birokrasi nasional. Polri sebelumnya telah berkonsultasi dengan kementerian terkait untuk memastikan bahwa usulan ini memenuhi syarat administratif dan tidak menimbulkan duplikasi fungsi dengan instansi lain. Diharapkan, proses evaluasi berjalan lancar sehingga pada tahun anggaran mendatang, direktorat baru sudah dapat mulai beroperasi secara bertahap di wilayah-wilayah yang telah mengajukan permohonan.

Daftar Polda dan Polres yang Siap Bertransformasi

Hingga saat ini, tujuh Polda yang telah mengajukan permohonan meliputi Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda DI Yogyakarta. Adapun 25 Polres tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua, dengan konsentrasi terbanyak di wilayah dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta volume pengaduan publik yang tinggi. Peta sebaran ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan direktorat baru bersifat nasional dan bukan hanya isu perkotaan semata.

Setelah disetujui, direktorat-direktorat tersebut akan menjadi pilot project yang nantinya dapat direplikasi ke seluruh Indonesia. Keberhasilan implementasi di tahap awal akan menjadi tolok ukur bagi ekspansi ke daerah lain. Polri berkomitmen untuk menyiapkan sumber daya manusia melalui pelatihan terpadu, merekrut personel yang memiliki latar belakang psikologi dan hukum, serta membangun sarana dan prasarana yang ramah bagi korban dan pelapor. Semua itu dilakukan dengan harapan bahwa Direktorat PPA dan PPO bukan sekadar nama baru di papan kantor, melainkan simbol kehadiran negara yang melindungi dan melayani.

Baca juga:

• Han So Hee Perankan Cha Hae In di Solo Leveling Live Action
• Mekah — Gerhana Matahari Total Terlama Abad Ini Terjadi 2 Agustus 2027