admin
Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan penunjukan lima pejabat tinggi madya yang akan mengisi posisi strategis, mulai dari sekretaris utama hingga deputi. Langkah ini merupakan bagian dari percepatan penguatan kelembagaan pasca-pembentukan badan yang mendapat mandat langsung presiden.
Mengisi Kekosongan Jabatan Kunci
Kelima pejabat yang dilantik berasal dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, mencerminkan pendekatan lintas sektor dalam penanganan masalah gizi. Mereka akan menempati posisi Sekretaris Utama serta empat Deputi Bidang yang sebelumnya diisi oleh pelaksana tugas. Pelantikan dilakukan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam sebuah acara internal di lingkungan kantor BGN, Jakarta, awal pekan ini.
Menurut Dadan, pengisian jabatan madya ini penting untuk memastikan roda organisasi berjalan efektif sejak awal. "BGN harus memiliki struktur yang solid karena tantangan gizi tidak bisa diselesaikan secara parsial. Kami membutuhkan kepemimpinan yang kuat di setiap lini," ujarnya dalam keterangan resmi.
Latar Belakang Lintas Sektor
Para pejabat baru memiliki rekam jejak yang beragam. Satu di antaranya berasal dari Kementerian Kesehatan dengan pengalaman panjang dalam program perbaikan gizi dan kesehatan ibu-anak. Dua lainnya datang dari Bappenas dan Kementerian Keuangan, membawa perspektif perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran. Seorang lagi berasal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan spesialisasi keamanan pangan, sementara satu dari lembaga riset nasional di bidang pangan dan nutrisi.
Keberagaman latar belakang ini dinilai sebagai keunggulan karena penanganan stunting dan malnutrisi membutuhkan pendekatan multisektor. "Kami sengaja memilih individu yang sudah terbiasa berkolaborasi lintas lembaga, karena persoalan gizi bukan hanya urusan kesehatan semata, melainkan juga ekonomi, pendidikan, dan pertanian," tambah Dadan.
Tugas dan Tantangan Para Pejabat Baru
Sebagai Sekretaris Utama, pejabat baru akan mengoordinasikan tata kelola, kesekretariatan, dan mendukung fungsi manajemen di seluruh unit kerja. Sementara para deputi akan memimpin bidang-bidang yang mencakup pengembangan intervensi gizi spesifik dan sensitif, pemantauan konsumsi pangan, riset dan inovasi pangan, serta pengawasan mutu pangan olahan.
Setiap deputi dituntut segera menyusun program prioritas untuk tahun anggaran mendatang. BGN mendapat mandat menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2026 serta mengatasi anemia dan kekurangan gizi mikro. Kecepatan adaptasi para pejabat baru pun menjadi faktor penentu.
Para pengamat menilai penunjukan ini menunjukkan keseriusan pemerintah memperkuat BGN sebagai lembaga permanen. "Dengan diisinya jabatan madya, BGN kini bisa lebih leluasa membangun jejaring kerja dan mengeksekusi program," ujar seorang analis kebijakan publik.
Penguatan Tata Kelola dan Integritas
Dalam arahannya, Kepala BGN menekankan pentingnya integritas dan transparansi. Ia mengingatkan bahwa posisi madya bukan sekadar jabatan prestise, melainkan amanah mengelola dana publik yang besar. Setiap pejabat diwajibkan menandatangani pakta integritas dan akan dipantau secara berkala oleh inspektorat internal BGN.
Langkah ini diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan yang kerap terjadi di badan baru dengan anggaran strategis. BGN dijadwalkan menerima alokasi dana signifikan pada APBN mendatang untuk berbagai intervensi langsung ke masyarakat, termasuk penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.
Dengan dilantiknya lima pejabat madya ini, BGN selangkah lebih dekat menuju organisasi yang utuh dan siap bekerja. Publik berharap kehadiran mereka membawa perubahan nyata dalam perbaikan status gizi nasional.
Comments (0)