Lima ASN Tersangka Korupsi 10 Proyek Konstruksi di PALI Sumsel

PALI, Sumatera Selatan — Upaya pemberantasan korupsi di daerah kembali menunjukkan taringnya. Lima orang aparatur sipil negara (ASN) resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan sepuluh paket proyek konstruksi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri PALI setelah melalui serangkaian penyelidikan intensif selama beberapa bulan terakhir, menyusul temuan awal adanya praktik pengondisian proyek secara melawan hukum.

Para tersangka diduga kuat telah merancang dan mengeksekusi serangkaian tindakan agar seluruh paket proyek tersebut jatuh ke tangan satu kontraktor yang sama pada tahun anggaran 2025. Modus ini dinilai sangat merugikan keuangan negara serta mencederai prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kejaksaan tidak menyebutkan identitas kontraktor yang dimaksud, namun menegaskan bahwa peran kelima ASN tersebut sangat krusial dalam setiap tahapan lelang hingga penandatanganan kontrak.

Modus Operandi: Pengondisian Proyek Secara Sistematis

Berdasarkan hasil verifikasi dan pengumpulan alat bukti, modus operandi yang digunakan para tersangka adalah mengondisikan tender sepuluh proyek konstruksi agar hanya satu kontraktor yang mampu memenuhi syarat dan memenangkan lelang. Mereka diduga menyusun spesifikasi teknis yang sangat spesifik sehingga membatasi peserta lain, memanipulasi jadwal pengumuman lelang agar hanya pihak tertentu yang siap, serta melakukan komunikasi intensif dengan calon rekanan untuk mengatur harga penawaran. Langkah-langkah ini menciptakan ilusi kompetisi padahal pemenang sudah ditentukan sejak awal.

Sepuluh proyek yang dikorupsi tersebut meliputi pembangunan jalan kabupaten, jembatan penghubung desa, sistem irigasi pertanian, gedung serbaguna milik pemerintah, serta rehabilitasi fasilitas publik. Lokasi proyek tersebar di beberapa kecamatan di PALI. Nilai total kontrak seluruh paket pekerjaan tersebut diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, sehingga potensi kerugian negara akibat pengaturan lelang ini sangat signifikan. Dari penyitaan dokumen, ditemukan adanya selisih mark-up harga bahan dan volume pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Penetapan Tersangka dan Kronologi Penyelidikan

Proses hukum bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya kejanggalan dalam serangkaian proyek infrastruktur di PALI pada awal tahun 2025. Kejaksaan Negeri PALI kemudian menindaklanjuti dengan penyelidikan intelijen, mengumpulkan informasi awal, dan memantau proses pengadaan secara diam-diam. Setelah menemukan indikasi kuat penyimpangan, penyidik meningkatkan status ke tahap penyidikan penuh dan memeriksa puluhan saksi, termasuk para pejabat terkait, staf administrasi, kontraktor lain yang kalah tender, serta masyarakat penerima manfaat proyek.

Dari hasil pemeriksaan, teridentifikasi lima ASN yang memiliki peran sentral dalam skema pengondisian. Mereka berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta unit layanan pengadaan (ULP) Kabupaten PALI. Jabatan mereka bervariasi, mulai dari kepala bidang, pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga anggota pokja pemilihan. Dalam gelar perkara, terungkap bahwa para tersangka secara bersama-sama menyusun dokumen lelang yang sengaja diarahkan untuk dimenangkan oleh satu kontraktor tertentu. Bukti-bukti yang dikumpulkan meliputi dokumen kontrak, kuitansi transaksi mencurigakan, catatan pertemuan, dan rekaman komunikasi elektronik.

Pasal yang Disangkakan dan Ancaman Hukuman

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda. Sementara Pasal 3 mengatur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang mengakibatkan kerugian negara, dengan ancaman serupa.

Kejaksaan juga mempertimbangkan penerapan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana karena para tersangka diduga bekerja sama dalam melancarkan aksinya. Sampai saat ini, para tersangka belum dilakukan penahanan namun tengah menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya tersangka lain, termasuk dari pihak kontraktor yang menerima keuntungan dari proyek-proyek tersebut.

Kerugian Negara dan Dampak terhadap Pembangunan

Berdasarkan perhitungan sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan, kerugian negara akibat pengondisian proyek ini ditaksir mencapai angka Rp32,5 miliar. Angka tersebut berasal dari selisih nilai kontrak dengan harga wajar proyek, kerugian akibat kualitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, serta potensi gagal bayar jaminan bank karena proyek tidak selesai tepat waktu. Beberapa proyek yang sudah berjalan dilaporkan mengalami keterlambatan signifikan dan terdapat indikasi penggunaan material di bawah standar, yang membahayakan keamanan dan kualitas infrastruktur.

Dampak dari kasus ini cukup luas. Masyarakat di beberapa desa mengeluhkan akses jalan yang rusak sebelum waktunya, irigasi yang tidak mengalirkan air dengan baik, serta gedung yang mulai retak meskipun baru selesai dibangun. Pemerintah daerah terpaksa menghentikan sementara proyek-proyek terkait untuk dilakukan audit teknis dan penyesuaian kontrak, yang berimbas pada tertundanya pelayanan publik di sektor infrastruktur.

Sikap Pemerintah Daerah dan Komitmen Pemberantasan Korupsi

Menanggapi penetapan tersangka ini, Penjabat Bupati PALI menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum. “Kami tidak akan mentoleransi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. Ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh ASN di PALI untuk bekerja dengan jujur dan profesional,” ujarnya dalam keterangan resmi. Pemerintah kabupaten juga berjanji akan memperketat pengawasan internal, menerapkan sistem pengadaan yang lebih transparan, serta memberikan sanksi administratif berat bagi pegawai yang terbukti terlibat penyimpangan.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pejabat publik di daerah bahwa praktik korupsi, sekecil apa pun, akan terdeteksi dan berujung pada jerat hukum. Kejaksaan Negeri PALI menegaskan terus mengembangkan penyidikan, termasuk kemungkinan penyitaan aset para tersangka untuk memulihkan kerugian negara. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan korupsi di lingkungan sekitar, karena partisipasi publik sangat berperan dalam mengawal penggunaan anggaran negara.