Laksamana Sukardi: Dari Bankir ke Kursi Menteri BUMN

Laksamana Sukardi adalah politisi Indonesia yang dikenal luas melalui perannya sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam dua masa pemerintahan yang berbeda. Pria kelahiran Jakarta, 1 Oktober 1956, ini menempuh jalur karier yang tidak lazim: membangun reputasi di dunia perbankan terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke arena politik dan duduk di lingkar kabinet.

Latar Belakang dan Karier Perbankan

Laksamana menamatkan pendidikan hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Alih-alih berpraktik sebagai pengacara, ia memilih berkarier di sektor keuangan. Ia mengawali karier profesionalnya di Citibank, bank asing yang beroperasi di Jakarta, sebelum kemudian bergabung dengan kelompok usaha Lippo. Di sana, kariernya menanjak hingga menduduki posisi direktur utama Lippobank, menjadikannya salah satu bankir muda paling menonjol pada awal 1990-an.

Pengalaman mengelola institusi keuangan inilah yang kelak menjadi modal utama ketika ia dipercaya mengurus perusahaan-perusahaan pelat merah. Kombinasi latar belakang hukum dan perbankan membuatnya dipandang sebagai figur teknokrat di dalam partai yang didominasi kalangan aktivis.

Jalur Politik: Dari PDI ke PDI Perjuangan

Memasuki dekade 1990-an, Laksamana mulai aktif di Partai Demokrasi Indonesia. Ketika PDI dilanda konflik internal pada pertengahan dekade itu, ia berdiri di barisan Megawati Soekarnoputri. Konflik tersebut memuncak dalam peristiwa 27 Juli 1996, ketika kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, diambil alih secara paksa dari kubu pendukung Megawati. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Kudatuli itu justru memperkuat solidaritas kelompok Megawati, termasuk Laksamana di dalamnya.

Setelah Reformasi 1998 bergulir, kubu Megawati mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Laksamana tercatat sebagai salah satu tokoh teras partai tersebut. Pada Pemilu 1999, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak, dan ia menjadi bagian dari generasi pertama kader partai yang memasuki lingkar kekuasaan di tingkat nasional.

Dua Kali Memimpin Kementerian BUMN

Presiden Abdurrahman Wahid mengangkat Laksamana sebagai menteri yang membawahi BUMN dalam Kabinet Persatuan Nasional pada akhir 1999. Namun masa jabatannya berakhir lebih cepat dari perkiraan. Pada April 2000, ia diberhentikan bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dengan alasan dugaan keterlibatan dalam praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Keputusan itu menuai kritik luas karena diambil tanpa proses pembuktian yang jelas, dan banyak pengamat menilai langkah tersebut lebih bermuatan politik ketimbang hukum.

Ketika Megawati Soekarnoputri naik menjadi presiden pada 2001, Laksamana kembali dipercaya memegang posisi Menteri Negara BUMN dalam Kabinet Gotong Royong. Ia menjalankan tugas itu hingga pemerintahan Megawati berakhir pada 2004. Dengan demikian, ia termasuk segelintir menteri yang pernah memimpin kementerian yang sama di bawah dua presiden berbeda.

Kebijakan dan Kontroversi

Selama memimpin Kementerian BUMN, Laksamana mendorong agenda restrukturisasi dan privatisasi perusahaan negara. Salah satu langkah paling disorot adalah divestasi saham Indosat kepada investor asing pada 2002. Kebijakan itu memicu perdebatan panjang di ruang publik: pemerintah berargumen divestasi diperlukan untuk menambal anggaran negara dan memperkuat daya saing perusahaan, sementara kalangan kritis menilai penjualan aset strategis kepada pihak asing merugikan kepentingan nasional.

Di luar Indosat, program pelepasan saham negara pada sejumlah perusahaan juga berjalan pada masanya. Pendukungnya menilai ia berani mengambil keputusan tidak populer demi efisiensi BUMN, sedangkan para pengeritik memandang agenda privatisasi tersebut terlalu tergesa-gesa dan kurang memperhitungkan dampak jangka panjang.

Aktivitas Setelah Pemerintahan

Selepas meninggalkan kabinet pada 2004, Laksamana secara bertahap menepi dari garis depan politik praktis. Ia kemudian menggeluti dunia pendidikan tinggi dan pernah menjabat sebagai rektor Universitas Bung Karno, kampus yang memiliki kedekatan historis dengan arus politik nasionalisme yang juga menjadi basis ideologi partainya.

Hingga kini, namanya tetap dicatat sebagai salah satu arsitek kebijakan BUMN di era transisi demokrasi Indonesia. Perjalanan kariernya — dari bankir swasta, tokoh partai oposisi di akhir Orde Baru, hingga menteri dua presiden — menjadikannya potret khas generasi politisi Reformasi yang berpindah dari dunia profesional ke panggung kekuasaan.