Laksamana Sukardi Berikan Catatan Kritis tentang Tata Kelola BUMN

Jakarta – Sekalipun tak lagi duduk di kursi pemerintahan, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Sukardi, tetap konsisten menyoroti kinerja dan arah kebijakan perusahaan-perusahaan pelat merah. Di tengah gencarnya upaya pemerintah menyehatkan dan mentransformasi BUMN, politisi senior yang dikenal vokal tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Ia mengingatkan bahwa perbaikan tata kelola dan pengawasan bukanlah sekadar formalitas, melainkan fondasi utama yang menentukan keberhasilan transformasi.

Suara Laksamana kembali mengemuka dalam serangkaian forum diskusi dan wawancara dengan media massa selama beberapa pekan terakhir. Baginya, era BUMN yang hanya mengandalkan penyertaan modal negara tanpa akuntabilitas tinggi harus segera ditinggalkan. "Kita membutuhkan ekosistem yang memungkinkan para profesional bekerja dengan standar korporasi global, bukan justru terhambat oleh kepentingan-kepentingan sesaat," tegasnya dalam satu kesempatan. Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa Laksamana adalah salah satu arsitek awal upaya profesionalisasi BUMN pada periode 2001–2004.

Rekam Jejak Panjang di Arena Publik

Laksamana Sukardi menapaki karier politik dan pemerintahan melalui jalur aktivisme. Pada dekade 1970-an hingga 1980-an, ia dikenal sebagai salah satu tokoh pergerakan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Latar belakang sebagai pengacara dan pembela hak-hak rakyat membawanya bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Puncak karier legislatifnya adalah saat menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada periode 1999–2004, masa-masa penuh dinamika reformasi konstitusi.

Kiprahnya di eksekutif dimulai ketika Presiden Megawati Soekarnoputri menunjuknya sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2001. Di masa jabatannya, Laksamana mendorong restrukturisasi sejumlah BUMN besar, termasuk upaya memisahkan fungsi regulator dan operator di sektor energi serta telekomunikasi. Ia juga dikenal tegas dalam mendorong transparansi laporan keuangan dan menolak intervensi politik yang berpotensi merugikan kinerja perusahaan negara. Sejumlah keputusannya kala itu, meskipun menuai kontroversi, dinilai membuka jalan bagi praktik tata kelola perusahaan yang lebih modern.

Transformasi Korporasi Memerlukan Fondasi Pengawasan

Menyikapi arah kebijakan BUMN saat ini, Laksamana memandang bahwa langkah pemerintah membentuk holding dan superholding merupakan strategi yang dapat meningkatkan efisiensi. Namun, ia menekankan bahwa struktur baru tersebut akan sia-sia tanpa disertai pengawasan yang independen dan berlapis. "Kita jangan hanya sibuk memperbesar ukuran perusahaan, tetapi lupa memperkuat sistem pelaporan, audit, dan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas," ujarnya. Dalam pandangannya, keberadaan komite audit dan dewan komisaris yang kompeten harus menjadi tameng pertama terhadap potensi penyimpangan.

Ia juga menyoroti maraknya kasus hukum yang menjerat petinggi BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, fenomena tersebut menunjukkan bahwa sistem pencegahan korupsi di internal perusahaan masih belum berjalan optimal. Laksamana menekankan pentingnya membangun budaya integritas sejak proses rekrutmen hingga promosi jabatan. "Orang-orang yang duduk di posisi strategis harus memiliki rekam jejak yang bersih dan keberanian untuk menolak segala bentuk tekanan dari pihak mana pun," tambahnya.

Menimbang Peran di Era Digital dan Ekonomi Hijau

Lebih jauh, Laksamana juga mencermati perlunya BUMN merespons cepat dua megatren global: digitalisasi dan transisi energi. Ia menilai bahwa perusahaan-perusahaan negara harus menjadi lokomotif, bukan sekadar pengikut, dalam penerapan teknologi digital untuk meningkatkan layanan publik. Contoh-contoh transformasi digital di perbankan dan telekomunikasi, katanya, sudah menunjukkan hasil positif, namun sektor lain seperti logistik, pangan, dan infrastruktur harus segera mengejar ketertinggalan.

Di sisi ekonomi hijau, Laksamana mendorong adanya peta jalan yang jelas bagi BUMN di sektor energi dan pertambangan untuk beralih ke praktik bisnis yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa komitmen terhadap lingkungan bukan hanya kewajiban global, melainkan juga peluang bisnis baru yang dapat memperkuat neraca perusahaan dalam jangka panjang. "Energi terbarukan dan teknologi bersih adalah keniscayaan. BUMN tidak boleh terlambat, karena sekali tertinggal, kita akan kehilangan momentum pasar sekaligus legitimasi publik," ujarnya.

Konsistensi Sikap dan Seruan untuk Generasi Muda

Sebagai tokoh yang telah malang melintang di berbagai arena, Laksamana kerap diundang untuk berbagi pengalaman dengan generasi muda. Ia berpesan agar kaum muda tidak takut memasuki sektor publik ataupun perusahaan negara, asal disertai bekal keahlian dan integritas. Menurutnya, memiliki para profesional muda dengan perspektif global dan standar etika tinggi merupakan prasyarat mutlak bagi masa depan BUMN.

Laksamana juga mengapresiasi langkah beberapa BUMN yang telah membuka program pemagangan dan rekrutmen terbuka berbasis kompetensi. Namun, ia mengingatkan agar praktik tersebut tidak sekadar menjadi alat pencitraan. "Transparansi harus sampai pada level promosi dan penempatan. Jangan sampai pintu masuknya terbuka lebar, tetapi jenjang kariernya masih tertutup oleh pertimbangan-pertimbangan nonprofesional," kritiknya.

Hingga kini, Laksamana Sukardi belum menunjukkan tanda-tanda akan surut dari panggung diskursus publik. Meski tidak menjabat posisi formal, suaranya tetap diperhitungkan sebagai bagian dari nurani kebijakan BUMN. Ia menegaskan akan terus menyampaikan pemikiran kritisnya demi terwujudnya perusahaan-perusahaan negara yang benar-benar menjadi pilar ekonomi kerakyatan, mandiri, dan bermartabat di mata dunia.

Baca juga:

• Andie Peci: Ikon Suporter Persebaya yang Penuh Dedikasi
• Desak Made Rita Ukir Sejarah Emas Speed Climbing Krakow 2026