Laksamana Sukardi: Bankir yang Dua Kali Dipercaya Memimpin Kementerian BUMN

Nama Laksamana Sukardi menempati posisi khusus dalam peta politik dan ekonomi Indonesia pasca-Reformasi. Ia termasuk sedikit tokoh yang menapaki karier dari ruang rapat perbankan swasta menuju kursi kabinet, lalu dua kali dipercaya mengelola kebijakan badan usaha milik negara dalam dua pemerintahan berbeda, yakni era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Laki-laki kelahiran Jakarta, 1 Oktober 1956, tersebut menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung. Meski berlatar pendidikan teknik, jalan hidupnya justru berbelok ke sektor keuangan. Dunia perbankan menjadi panggung pertamanya jauh sebelum ia dikenal publik sebagai politisi dan pengambil kebijakan.

Rekam Jejak di Dunia Perbankan

Sebelum memasuki arena politik praktis, Laksamana membangun karier di industri perbankan selama bertahun-tahun. Ia pernah bekerja di Citibank, bank asing yang dikenal sebagai kawah candradimuka banyak bankir profesional Indonesia. Dari sana, ia berpindah ke grup usaha Lippo dan menduduki posisi puncak di Bank Lippo pada awal 1990-an, ketika usianya masih tergolong muda untuk jabatan selevel itu.

Pengalaman mengelola bank inilah yang kelak menjadi modal utamanya ketika dipercaya menangani persoalan perusahaan-perusahaan negara. Kombinasi antara latar belakang manajemen korporasi dan jaringan politik membuatnya dipandang sebagai figur yang memahami persoalan BUMN dari sisi bisnis, bukan semata-mata dari sisi birokrasi.

Perjalanan Politik Bersama PDI Perjuangan

Keterlibatan Laksamana dalam politik menguat pada pertengahan 1990-an, ketika ia berada di barisan pendukung Megawati Soekarnoputri dalam perebutan kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia. Ketika pemerintahan Orde Baru mengakui kubu rival Megawati, Laksamana termasuk yang tetap bertahan di kubu Megawati, sebuah pilihan yang membangun kedekatan politiknya dengan putri proklamator tersebut.

Setelah Reformasi 1998, PDI Perjuangan tampil sebagai pemenang Pemilu 1999. Laksamana menjadi salah satu kader yang menikmati hasil kerja politik partai itu dengan duduk di kursi DPR. Tidak lama berselang, jalannya menuju kabinet terbuka lebar.

Dua Kali Memegang Kendali Kebijakan BUMN

Presiden Abdurrahman Wahid menunjuk Laksamana sebagai Menteri Negara Investasi dan Pembinaan BUMN dalam Kabinet Persatuan Nasional yang dibentuk pada akhir 1999. Posisi ini menempatkannya sebagai pengelola aset-aset negara pada masa transisi yang penuh gejolak. Namun masa tugasnya di kabinet pertama itu tidak berlangsung lama, karena ia terkena perombakan kabinet pada 2000.

Kesempatan kedua datang ketika Megawati Soekarnoputri naik menjadi presiden pada 2001. Laksamana kembali dipercaya, kali ini sebagai Menteri Negara BUMN dalam Kabinet Gotong Royong, dan memegang jabatan itu hingga pemerintahan Megawati berakhir pada 2004. Dua penunjukan oleh dua presiden berbeda menunjukkan seberapa besar kepercayaan politik yang pernah ia miliki pada masa itu.

Kebijakan Divestasi yang Memicu Perdebatan

Masa jabatan Laksamana sebagai Menteri Negara BUMN ditandai serangkaian kebijakan divestasi dan privatisasi yang hingga kini masih diperdebatkan. Di bawah kendalinya, pemerintah melepas saham di sejumlah perusahaan strategis. Di antaranya divestasi Bank Central Asia kepada konsorsium Farallon Capital pada 2002, penjualan saham Indosat kepada ST Telemedia, serta pelepasan sebagian saham Telkom.

Kebijakan tersebut menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Para pengkritik menilai pemerintah menjual aset strategis negara kepada pihak asing dengan harga yang dianggap tidak sepadan. Gelombang penolakan juga datang dari serikat pekerja perusahaan-perusahaan yang didivestasi. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa divestasi diperlukan untuk menambal defisit anggaran sekaligus memperbaiki tata kelola perusahaan melalui masuknya investor profesional. Laksamana konsisten membela kebijakan itu sebagai pilihan ekonomi yang rasional dalam situasi krisis.

Merenggang dari Lingkaran Kekuasaan

Hubungan Laksamana dengan PDI Perjuangan merenggang setelah kekalahan Megawati pada Pemilihan Presiden 2004. Ia menyuarakan kritik terbuka terhadap cara partai dikelola dan menilai perlu ada pembaruan kepemimpinan. Sikap itu berujung pada berakhirnya keanggotaannya di partai yang telah membesarkan namanya.

Selepas dari kabinet dan partai, Laksamana tetap hadir di ruang publik melalui tulisan serta komentar mengenai isu-isu ekonomi dan tata kelola negara. Ia sesekali tampil memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintahan-pemerintahan setelahnya, membawa perspektif mantan pengambil kebijakan yang pernah berada di dalam mesin kekuasaan.

Kisah Laksamana Sukardi pada akhirnya mencerminkan dinamika khas politik Indonesia: seorang profesional yang masuk kekuasaan melalui kedekatan dengan figur sentral partai, menikmati kepercayaan pada masa puncaknya, lalu tersisih ketika arah politik berubah. Warisan kebijakannya, terutama soal divestasi BUMN, tetap menjadi bahan perbincangan setiap kali wacana penjualan aset negara kembali mengemuka di ruang publik.