KSP: 100 Kapal Tertahan Akibat Tafsir Ganda Larangan Ekspor

Jakarta — Kantor Staf Presiden (KSP) mengonfirmasi bahwa sekitar 100 kapal pengangkut komoditas logam tanah jarang (LTJ) sempat tertahan di pelabuhan akibat kebijakan larangan ekspor yang baru. Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan resmi KSP, klaim bahwa penahanan kapal tersebut dipicu oleh perbedaan interpretasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan pihak surveyor dalam membaca aturan larangan ekspor LTJ adalah akurat.

Klaim dan Sumber Klaim

Klaim bahwa 100 kapal sempat tertahan karena larangan ekspor LTJ disampaikan oleh Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, dalam sebuah diskusi terbatas. Sumber klaim ini adalah pernyataan langsung pejabat KSP yang kemudian dikutip oleh sejumlah media nasional. Namun, verifikasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan detail teknis mengenai jumlah kapal dan durasi penahanan.

Faktanya adalah, berdasarkan data yang dihimpun dari laporan Kementerian Perhubungan dan asosiasi pengusaha pelayaran, terdapat sekitar 100 kapal yang mengantre di beberapa pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak, selama periode 10–20 hari pada bulan lalu. Data menunjukkan bahwa antrean ini terjadi bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2024 tentang larangan ekspor LTJ mentah.

Verifikasi Tafsir Ganda Aturan

Bertentangan dengan asumsi awal bahwa larangan ekspor bersifat mutlak, verifikasi terhadap dokumen peraturan menunjukkan bahwa terdapat ketentuan pengecualian untuk produk LTJ dengan kemurnian tertentu. Sumber resmi dari DJBC menyatakan bahwa pihaknya menafsirkan bahwa semua bentuk LTJ mentah dilarang diekspor, sementara surveyor, seperti Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia, menafsirkan bahwa LTJ dengan kadar pengotor di bawah 1% masih diizinkan. Perbedaan ini menyebabkan penolakan dokumen ekspor secara berulang.

Berdasarkan verifikasi terhadap surat edaran DJBC Nomor 12/BC/2024, disebutkan bahwa "setiap ekspor LTJ wajib memiliki persetujuan teknis dari Kementerian ESDM." Namun, surat edaran tersebut tidak mendefinisikan secara eksplisit batas kemurnian yang dimaksud. Hal ini menjadi celah interpretasi yang kemudian memicu kebuntuan di lapangan. Data dari sistem INATRADE menunjukkan bahwa selama periode tersebut, sebanyak 78 permohonan ekspor ditolak oleh DJBC, sementara 22 lainnya ditahan karena menunggu klarifikasi dari surveyor.

Dampak dan Tindak Lanjut

Klaim bahwa penahanan kapal berdampak pada kerugian ekonomi tidak dapat diabaikan. Berdasarkan perhitungan sementara dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), potensi kerugian akibat demurrage dan keterlambatan pengiriman mencapai Rp 120 miliar. Namun, angka ini belum diverifikasi secara independen oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data menunjukkan bahwa volume ekspor LTJ pada bulan tersebut turun 45% dibandingkan bulan sebelumnya, yang mengindikasikan gangguan signifikan pada rantai pasok.

Menanggapi hal ini, KSP telah memfasilitasi rapat koordinasi antara Kementerian ESDM, DJBC, dan asosiasi surveyor pada pekan ini. Hasil rapat tersebut, berdasarkan keterangan resmi Kementerian ESDM, menghasilkan kesepakatan untuk menerbitkan petunjuk teknis yang lebih rinci mengenai definisi LTJ mentah dan ambang batas kemurnian. Sumber resmi dari DJBC menyatakan bahwa petunjuk teknis tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal dalam waktu 14 hari kerja.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan KSP, dokumen peraturan, dan data dari instansi terkait, klaim bahwa 100 kapal sempat tertahan karena larangan ekspor LTJ adalah BENAR. Namun, perlu dicatat bahwa penyebab utamanya bukanlah larangan itu sendiri, melainkan ketidakjelasan tafsir aturan antara DJBC dan surveyor. Hal ini menjadikan informasi tersebut SEBAGIAN BENAR jika dilihat dari konteks penyebab, karena larangan ekspor memang ada, tetapi penahanan terjadi akibat ambiguitas regulasi, bukan karena kebijakan yang tegas. Data menunjukkan bahwa solusi sedang diupayakan melalui penerbitan petunjuk teknis, yang diharapkan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Bukti kunci dari kasus ini adalah bahwa koordinasi antarlembaga menjadi faktor krusial dalam implementasi kebijakan ekspor, dan kurangnya sinkronisasi dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.