Kronologi Perselisihan Pigai dan Pegawai soal Mutasi Jabatan

Perselisihan internal di sebuah institusi pemerintahan kembali mencuat ketika seorang pejabat berinisial Pigai berseteru dengan pegawainya, Ernie, terkait keputusan mutasi jabatan yang dinilai sepihak dan tidak transparan. Kasus yang kini menjadi sorotan publik ini bermula ketika Ernie, seorang pegawai senior dengan masa kerja lebih dari satu dekade, tiba-tiba menerima surat keputusan mutasi ke unit yang sama sekali baru tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ernie menolak keputusan tersebut dan menyebut bahwa proses mutasi yang dilakukan oleh Pigai melanggar prinsip-prinsip administratif kepegawaian serta tidak melalui mekanisme pengambilan keputusan yang objektif.

Kronologi Mutasi Tanpa Dasar

Berdasarkan dokumen internal yang bocor ke publik, pada 3 Februari 2025, Ernie menerima surat keputusan mutasi yang ditandatangani langsung oleh Pigai selaku atasannya. Surat tersebut berisi pemindahan jabatan dari posisi Kepala Subbagian Perencanaan ke posisi staf di unit arsip yang dianggap sebagai “demotion disguised as rotation.” Ernie tidak pernah mendapatkan undangan rapat, diskusi kinerja, atau penilaian yang mendasari keputusan tersebut. “Saya kaget, tiba-tiba ada SK mutasi di meja saya. Padahal penilaian kinerja saya selalu ‘baik’ selama tiga tahun terakhir. Ini jelas melanggar PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang mewajibkan adanya konsultasi dan penilaian objektif sebelum mutasi,” kata Ernie dalam keterangannya kepada media. Pihak Pigai melalui kuasa hukumnya membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa mutasi adalah hak prerogatif pimpinan. Namun, publik tetap mempertanyakan mengapa tidak ada pembahasan atau setidaknya pemberitahuan lisan yang mendahului terbitnya SK tersebut.

Aspek Pelanggaran Administratif

Ernie dan tim penasihat hukumnya kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan dasar bahwa keputusan mutasi tersebut cacat prosedur. Dalam berkas gugatan, disebutkan bahwa Pigai tidak melampirkan berita acara rapat pimpinan, rekomendasi tim penilai kinerja, dan tidak melakukan analisis kompetensi sesuai standar Badan Kepegawaian Negara (BKN). Faktanya adalah, Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan seluruh mutasi pegawai harus didasarkan pada: hasil evaluasi kinerja, pemetaan kompetensi, dan rekomendasi atasan langsung yang sebelumnya telah disosialisasikan kepada pegawai bersangkutan. Ketiga syarat ini tidak terpenuhi dalam kasus Ernie. Di sisi lain, Pigai mengklaim bahwa mutasi dilakukan untuk penyegaran organisasi dan Ernie dianggap kurang responsif terhadap arahan. Namun, klaim itu tidak didukung dokumen pembinaan atau surat peringatan apa pun, sehingga memperkuat dugaan bahwa mutasi murni keputusan subjektif. Hingga berita ini diturunkan, proses mediasi di PTUN masih berjalan. Kasus ini menjadi preseden penting bagi reformasi birokrasi untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan mutasi sebagai alat balas dendam atau tekanan politik di internal instansi pemerintah. Pengamat kebijakan publik mendesak agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) segera memperkuat pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.