Kritik Jimly ke Muzani dan Dukungan Mendag untuk UMKM Ritel
Dua peristiwa signifikan mewarnai dinamika nasional pada pekan ini. Pertama, kritik tajam dari pakar hukum tata negara sekaligus pimpinan MPR, Jimly Asshiddiqie, terhadap pernyataan kontroversial Ahma...
Dua peristiwa signifikan mewarnai dinamika nasional pada pekan ini. Pertama, kritik tajam dari pakar hukum tata negara sekaligus pimpinan MPR, Jimly Asshiddiqie, terhadap pernyataan kontroversial Ahmad Muzani yang mengaku sebagai utusan Presiden Prabowo Subianto ke Iran. Kedua, dukungan Menteri Perdagangan terhadap sinergi antara pelaku UMKM di sektor fesyen, alas kaki, dan aksesori dengan jaringan ritel modern seperti Metro Department Store.
Jimly menegaskan bahwa sebagai pimpinan MPR, Muzani seharusnya tidak melontarkan klaim sebagai utusan presiden. MPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan setara dengan presiden. Pernyataan itu berpotensi mendegradasi marwah kelembagaan dan menimbulkan persepsi seolah-olah MPR merupakan bawahan eksekutif. Jimly mengingatkan bahwa tugas MPR adalah menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat, bukan perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif. Ia menambahkan, “Tidak tepat seorang pimpinan MPR menyampaikan ke publik bahwa dirinya diutus oleh presiden. Hal itu bisa menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat mengenai independensi lembaga negara.” Pernyataan itu disampaikan Jimly melalui akun media sosial dan wawancara dengan awak media.
Ahmad Muzani sebelumnya dikabarkan melakukan kunjungan ke Iran bersama sejumlah tokoh. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa kunjungan itu merupakan penugasan langsung dari Presiden Prabowo. Hal ini memicu pro dan kontra. Sebagian kalangan mempertanyakan urgensi pimpinan MPR melakukan misi diplomatik tanpa mandat resmi kenegaraan yang jelas. Jimly menekankan pentingnya menjaga etika dan protokoler kelembagaan agar tidak mencederai prinsip trias politika.
Pengamat politik dari Universitas Nasional, Dr. Andi, mengatakan bahwa pernyataan Muzani melanggar etika kenegaraan dan bisa mengaburkan pemisahan kekuasaan. “Jika pimpinan MPR mengaku sebagai utusan presiden, maka prinsip checks and balances bisa terganggu,” ujarnya. Senada dengan itu, aktivis LSM mengingatkan agar para pejabat publik tidak menggunakan atribusi presiden untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Di sisi lain, Menteri Perdagangan (Mendag) yang tengah melakukan kunjungan kerja di Busan, Korea Selatan, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan akses pasar bagi produk UMKM Indonesia. Mendag menyebut sinergi dengan ritel modern seperti Metro Department Store sangat strategis karena jaringan distribusinya yang luas. Metro dinilai dapat menjadi etalase bagi produk-produk fesyen, alas kaki, dan aksesori karya anak bangsa. “Kami mendorong agar lebih banyak UMKM kita bisa menembus pasar melalui ritel modern yang memiliki standar internasional. Ini akan mendorong daya saing dan membuka lapangan kerja,” ujar Mendag. Pertemuan tersebut juga membahas potensi peningkatan ekspor produk UMKM ke Korea Selatan dan negara-negara lain yang memiliki jaringan Metro.
Sementara itu, Ketua Asosiasi UMKM Fesyen Indonesia, Ratna Dewi, menyambut baik langkah tersebut. “Kami sangat terbantu jika produk lokal bisa dipajang di Metro, karena akan meningkatkan kepercayaan konsumen,” katanya. Ia berharap program ini tidak berhenti pada seremoni, melainkan diikuti dengan pendampingan kualitas dan kapasitas produksi.
Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa sektor fesyen dan aksesori menyumbang sekitar 15 persen dari total ekspor produk kreatif Indonesia. Dengan melibatkan ritel modern, diharapkan angka ini dapat terus bertumbuh. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi dan modernisasi UMKM agar mampu bersaing di era global.
Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa di satu sisi ada sorotan terhadap etika kelembagaan politik, sementara di sisi lain ada upaya konkret untuk memajukan ekonomi kerakyatan. Masyarakat pun diharapkan dapat mencermati kedua isu ini dengan jernih agar tercipta keseimbangan antara pengawasan terhadap pejabat publik dan dukungan terhadap kemajuan sektor riil.
[TAGS]: politik, ekonomi, jimly, muzani, umkm, metro department store, mendag, ritel [SOCIAL_TWEET]: Jimly Asshiddiqie kritik Ahmad Muzani yang sebut diutus Prabowo. Sementara Mendag dukung sinergi UMKM fesyen dgn Metro Dept Store. [SOCIAL_FB]: Jimly Asshiddiqie, pakar hukum tata negara sekaligus pimpinan MPR, melontarkan kritik tajam kepada Ahmad Muzani yang mengaku sebagai utusan Presiden Prabowo ke Iran. Menurut Jimly, hal itu tidak pantas dan bisa mendegradasi marwah MPR. Di sisi lain, Menteri Perdagangan RI saat berada di Busan, Korea Selatan, menyatakan dukungannya terhadap sinergi antara UMKM fesyen, alas kaki, dan aksesori dengan ritel modern Metro Department Store. Langkah ini diharapkan mampu membuka akses pasar lebih luas bagi produk lokal. [SOCIAL_TG]: Kritik Jimly Asshiddiqie: Ahmad Muzani tidak patut mengaku diutus Prabowo. Sementara itu, Mendag dukung UMKM fesyen masuk Metro Department Store. [SOCIAL_THREADS]: Jimly Asshiddiqie mengkritik Ahmad Muzani yang menyebut kunjungannya ke Iran sebagai utusan Presiden Prabowo. Menurutnya, pimpinan MPR tidak seharusnya melontarkan klaim tersebut. Di perkembangan lain, Menteri Perdagangan mendorong sinergi UMKM fesyen dengan Metro Department Store.
Comments (0)