KPK Panggil Sekda hingga Kepala PUPR Pemalang sebagai Saksi

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Bagus Sutopo hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemalang untuk diperiksa sebagai saksi. Keduanya dimintai keterangan dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tengah berjalan. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Pemanggilan terhadap dua pejabat tinggi daerah tersebut menandai babak baru dalam penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap perkara itu. Sebagai kepala birokrasi daerah, Sekda dinilai mengetahui secara luas proses perencanaan hingga penganggaran program pemerintah kabupaten. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai pelaksanaan proyek infrastruktur yang diduga menjadi salah satu fokus penyidikan.

Kronologi Pemeriksaan KPK

Rangkaian pemeriksaan dalam perkara ini berjalan bertahap, dengan sejumlah pejabat daerah yang dipanggil secara bergiliran untuk memberikan keterangan. Berikut kronologi pemeriksaannya:

1. KPK memulai penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diperiksa penyidik dalam perkara yang sama.
3. KPK memanggil Sekda Bagus Sutopo untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
4. Kepala Dinas PUPR Pemalang turut dipanggil menyusul keterkaitan dinasnya dengan sejumlah proyek yang diduga bermasalah.
5. Pemeriksaan terhadap para saksi digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Fokus Penyidikan Dugaan Korupsi

Penyidikan yang berjalan difokuskan pada dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Pemalang. Keterlibatan Dinas PUPR menjadi sorotan karena dinas tersebut menangani banyak proyek infrastruktur dengan nilai anggaran besar. Penyidik mendalami dugaan pengaturan proses lelang, mark-up nilai proyek, hingga aliran uang yang diduga diterima sejumlah pejabat dan pihak swasta.

"Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi untuk melengkapi alat bukti dalam perkara yang sedang disidik," ujar Juru Bicara KPK dalam keterangan resminya.

Materi Keterangan yang Digali Penyidik

Dalam pemeriksaan, penyidik menggali sejumlah materi dari Sekda hingga Kepala Dinas PUPR Pemalang, antara lain:

• Proses perencanaan dan penganggaran proyek di lingkungan Pemkab Pemalang.
• Mekanisme penunjukan rekanan penyedia barang dan jasa.
• Dokumen kontrak serta pelaksanaan proyek infrastruktur yang diduga bermasalah.
• Kemungkinan aliran dana kepada pejabat dan pihak lain yang terlibat.

Sikap Pemkab Pemalang

Pemerintah Kabupaten Pemalang menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Sejumlah pejabat daerah disebut siap kooperatif memenuhi panggilan KPK dan memberikan keterangan secara terbuka. Sikap kooperatif ini dinilai penting agar proses penyidikan berjalan cepat dan transparan, sekaligus menjaga iklim birokrasi di daerah tetap kondusif di tengah penyelidikan yang berlangsung.

Langkah Lanjutan KPK

KPK dipastikan akan terus mengembangkan penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi lain yang dianggap mengetahui perkara ini. Masyarakat diimbau melaporkan kepada KPK apabila memiliki informasi atau bukti terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang. Penetapan tersangka baru maupun pengumpulan alat bukti tambahan akan mengikuti hasil pemeriksaan para saksi yang telah dan akan dihadirkan.

Perkara ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah, khususnya pada proyek infrastruktur yang nilainya besar. KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas demi menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mencegah kerugian keuangan negara yang lebih besar.