KPK Geledah Kantor Dinas PUPR dan PBJ Pemkab Muara Enim

MUARA ENIM — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di dua lokasi strategis lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan. Langkah penegakan hukum ini menyasar kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Unit Layanan Pengadaan/Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) guna membongkar konstruksi perkara rasuah dalam proyek-proyek infrastruktur daerah.

Operasi penggeledahan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas penetapan lima orang tersangka yang diduga terlibat dalam pusaran suap dan rekayasa tender proyek fisik di Kabupaten Muara Enim. Penyidik berfokus menyita dokumen-dokumen vital yang memuat alur perencanaan anggaran, proses lelang fiktif, hingga pencairan termin proyek.

Kronologi Penggeledahan dan Alur Investigasi

Penyisiran kantor dinas di Muara Enim berlangsung sistematis dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Berdasarkan pantauan investigatif, rangkaian penggeledahan dilakukan melalui sejumlah tahapan:

1. Penyegelan dan Penyisiran Ruang Kerja: Tim penyidik tiba dan langsung melakukan sterilisasi terhadap sejumlah ruangan kunci, termasuk ruang kepala dinas, ruang kepala bidang binamarga, serta ruang kerja staf fungsional di kantor Dinas PUPR.
2. Pemeriksaan Arsip Tender PBJ: Di kantor PBJ, fokus penggeledahan diarahkan pada sistem data lelang elektronik serta dokumen fisik berkas penawaran dari kontraktor yang dimenangkan secara janggal.
3. Penyitaan Barang Bukti Elektronik: Penyidik mengamankan perangkat keras komputer, media penyimpanan eksternal, dan telepon genggam milik sejumlah pejabat struktural untuk keperluan analisis forensik digital.
4. Pemeriksaan Dokumen Keuangan: Dokumen realisasi anggaran belanja modal dan catatan mutasi proyek disita guna menelusuri dugaan komitmen fee yang mengalir kepada para penyelenggara negara.

"Upaya paksa penggeledahan ini merupakan langkah terukur untuk melengkapi alat bukti terkait dugaan penerimaan suap dan pemufakatan jahat dalam penetapan pemenang proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim," ujar sumber resmi penegak hukum.

Fokus Penyidikan dan Pola Rekayasa Pengadaan

Penyidikan KPK mendalami dugaan praktik lancung di mana paket pekerjaan jalan dan jembatan telah diatur pemenangnya sebelum proses lelang formal dibuka. Modus operandi yang didalami mencakup adanya pemotongan fee proyek berkisar 10 hingga 15 persen dari nilai total kontrak yang dialokasikan sebagai jatah pejabat dan pihak perantara.

Dari hasil penggeledahan maraton selama berjam-jam tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti krusial yang meliputi:

• Bundel dokumen kontrak tahun jamak (multi-years) proyek infrastruktur.
• Catatan pembukuan informal terkait aliran dana dan tanda terima komisi lelang.
• Rekaman data transaksi perbankan dan komunikasi digital para pejabat pengadaan.

Seluruh materi sitaan tersebut kini dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dianalisis lebih lanjut. Lembaga antirasuah memastikan proses pendalaman perkara terhadap lima tersangka akan terus bergulir guna mengungkap rantai aliran suap ke level pembuat kebijakan tertinggi di daerah tersebut.