KPK Bongkar Dugaan Potongan 40 Persen Insentif Pajak ASN Sukoharjo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan penyelewengan insentif pemungutan pajak daerah yang melibatkan Bupati Sukoharjo. Lembaga antirasuah itu menemukan indikasi bahwa orang nomor satu di kabupaten tersebut secara sistematis memotong hingga 40 persen dari dana insentif yang diterima para aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas mengumpulkan pendapatan asli daerah. Skema itu diduga berlangsung melalui penerbitan surat keputusan bupati yang dijadikan instrumen untuk menarik setoran dari para penerima insentif.

Skema Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan insentif kepada ASN yang berkontribusi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Komponen yang dikenal sebagai upah pungut ini diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pegawai dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Di Kabupaten Sukoharjo, besaran upah pungut bagi setiap pegawai ditetapkan melalui surat keputusan bupati yang merujuk pada realisasi pendapatan sektor tertentu, seperti pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi pelayanan. Namun, KPK menduga bahwa SK bupati tersebut justru dimanipulasi menjadi alat untuk mengalirkan dana secara ilegal ke pihak tertentu.

Dugaan Pemotongan dan Aliran Dana

Berdasarkan informasi yang dihimpun, insentif upah pungut yang dicairkan kepada para ASN tidak sepenuhnya dinikmati oleh penerima yang sah. Setelah dana ditransfer ke rekening masing-masing pegawai, diduga ada permintaan agar sejumlah 40 persen dari nilai insentif dikembalikan—bukan sebagai setoran pajak atau potongan resmi, melainkan sebagai setoran wajib yang diatur di luar mekanisme keuangan daerah. Penyelidik KPK menemukan bukti komunikasi dan catatan keuangan yang menunjukkan aliran dana potongan itu bermuara pada pihak yang memiliki hubungan dengan pucuk pimpinan daerah. Modus seperti ini mencerminkan praktik pemerasan terselubung dalam birokrasi: ASN dipaksa menyetor kembali bagian dari hak mereka agar posisi dan relasi kerja tetap aman.

Keterlibatan Bupati dan Peran SK Bupati

Sorotan utama tertuju pada peran bupati sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SK penentuan penerima dan besaran insentif. SK tersebut diduga tidak sekadar menjadi dasar administratif, melainkan disusun sedemikian rupa untuk memfasilitasi pengumpulan setoran. Setiap pegawai yang tercantum dalam lampiran SK otomatis dianggap sebagai pihak yang berkewajiban menyetor 40 persen dari dana yang diterima. Jika menolak, mereka berpotensi dikeluarkan dari daftar penerima insentif di periode berikutnya. Pola ini, menurut KPK, menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang terstruktur. Bukti-bukti yang dikantongi KPK mencakup dokumen resmi, saksi-saksi, dan transaksi keuangan yang konsisten dengan skema pemotongan.

Respons Pihak Terkait

Sampai berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum memberikan pernyataan resmi. Sejumlah ASN yang enggan disebutkan identitasnya mengaku terbebani dengan kewajiban setoran yang tidak pernah tercantum dalam aturan resmi daerah. Sementara itu, KPK memastikan bahwa pengusutan kasus ini berjalan dengan dukungan alat bukti yang memadai. Lembaga tersebut juga mengingatkan bahwa praktik pemotongan insentif serupa dapat terjadi di daerah lain, terutama jika pengawasan internal terhadap eksekutif daerah lemah.

Langkah KPK Selanjutnya

KPK berencana memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, termasuk penerima insentif, pejabat pengelola keuangan daerah, dan bupati. Selain itu, penyidik akan menelusuri kemungkinan aliran dana ke rekening pribadi atau pihak ketiga yang terkait dengan kepala daerah. Jika ditemukan bukti yang cukup, KPK akan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. Kasus ini menjadi peringatan bahwa tunjangan kinerja yang bersumber dari pajak rakyat rawan diselewengkan oleh pemegang kekuasaan. Transparansi dalam penetapan dan pencairan insentif, serta pengawasan oleh legislatif dan masyarakat, dinilai krusial untuk mencegah korupsi serupa.

Baca juga:

• Meta Matikan Kamera Otomatis Saat Indikator Privasi Dirusak
• Bonnie Triyana: Bedah Buku Marhaenisme untuk Kritisasi Digital Gen Z