Kotim Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla

Langit di atas Kota Sampit dan sekitarnya kembali diselimuti kabut asap pekat yang menyengat hidung. Bau hangus dari lahan gambut yang terbakar melayang hingga ke permukiman warga, membatasi jarak pandang dan menurunkan kualitas udara secara drastis. Menghadapi eskalasi krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, bergerak cepat dengan mempertimbangkan perpanjangan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Keputusan strategis ini diambil setelah evaluasi menyeluruh menunjukkan bahwa kemunculan titik panas (hotspot) dan kebakaran lahan gambut di kawasan tersebut belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan. Langkah memperpanjang masa tanggap darurat ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan sinyal alarm atas situasi darurat ekologis yang mengancam mata pencaharian, keselamatan, dan kesehatan puluhan ribu warga Kotawaringin Timur.

Ancaman Api Gambut: Perjuangan Berat Tim Satgas Gabungan

Kebakaran yang melanda wilayah Kotawaringin Timur sebagian besar terjadi di area tanah gambut dalam. Karakteristik api gambut yang membakar hingga ke bagian bawah permukaan tanah membuat upaya pemadaman menjadi sangat rumit dan memakan waktu lama. Meskipun permukaan atas tampak sudah padam, bara api terus membara di kedalaman tanah, siap kembali menyembur menjadi kobaran besar saat tertiup angin kencang.

Tim gabungan dari BPBD Kotim, Manggala Agni, TNI, Polri, serta relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) bekerja ekstra keras di lapangan. Kendati demikian, keterbatasan sumber air di lokasi kebakaran yang mengering akibat kemarau panjang menjadi kendala paling krusial yang dihadapi para petugas.

"Pemadaman lahan gambut tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah. Api menyusup jauh ke dalam tanah. Tanpa penetapan status tanggap darurat yang diperpanjang, koordinasi bantuan armada helikopter water bombing dari pusat serta mobilisasi anggaran darurat daerah akan sangat terbatas," ungkap salah satu petugas pemadam BPBD di lapangan.

Berikut adalah estimasi gambaran dampak krisis Karhutla yang tengah melanda wilayah Kotawaringin Timur:

Implikasi Kebijakan dan Alokasi Anggaran Bencana

Dengan diperpanjangnya status tanggap darurat, Pemkab Kotawaringin Timur memiliki payung hukum yang kuat untuk mencairkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran ini sangat dibutuhkan guna memperkuat daya tahan logistik tim pemadam di lapangan, pengadaan sarana mesin pompa air bertekanan tinggi, hingga penyediaan posko kesehatan gratis bagi warga terdampak.

Selain itu, penetapan status ini mempermudah koordinasi teknis dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan operasi udara berupa helikopter pengebom air (water bombing) dan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan mutlak memerlukan legalitas status darurat di tingkat daerah.

Masyarakat kini hanya bisa berharap agar operasi pemadaman terpadu ini dapat segera menjinakkan api sebelum melumpuhkan seluruh roda aktivitas ekonomi dan pendidikan daerah.

Dampak Kesehatan dan Catatan Evaluasi Jangka Panjang

Sektor kesehatan publik menjadi pihak yang paling dirugikan dari krisis ini. Puskesmas dan fasilitas kesehatan di Kotawaringin Timur mulai membludak oleh pasien yang mengeluhkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sesak napas, serta iritasi mata. Beberapa sekolah bahkan terpaksa menyesuaikan jam belajar guna meminimalkan paparan partikel racun PM2.5 terhadap para siswa.

Investigasi di lapangan memperlihatkan bahwa fenomena Karhutla tahunan ini bukan murni disebabkan oleh faktor alam semata. Praktek pembukaan lahan dengan cara membakar (slash-and-burn) secara ilegal masih menjadi pemicu utama munculnya titik-titik api baru.

Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum pembakar lahan—baik individu maupun korporasi—harus berjalan beriringan dengan langkah tanggap darurat. Tanpa sanksi hukum yang menjera serta sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) yang masif, perpanjangan status tanggap darurat dari tahun ke tahun hanya akan menjadi rutinitas bencana yang mahal dan menyengsarakan masyarakat.