Kotawaringin Timur — Sespimmen Polri Dorong Mitigasi Karhutla Berbasis Masyarakat

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR — Asap tipis membubung di atas hamparan lahan gambut yang mengering ketika musim kemarau menerjang Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Wilayah yang secara historis menjadi salah satu titik rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia ini kembali menjadi sorotan. Dalam upaya meretas lingkaran setan bencana tahunan tersebut, Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Angkatan 67 Kelompok Latihan (Poklat) XI mengemukakan terobosan strategis: penguatan mitigasi Karhutla yang berakar kuat pada pemberdayaan masyarakat lokal.

Langkah yang diambil oleh para calon perwira menengah kepolisian ini bukan sekadar simulasi akademis, melainkan hasil analisis mendalam terhadap pola penanganan Karhutla yang selama ini kerap terjebak dalam pola reaktif. Wilayah Kotawaringin Timur dengan luas tutupan gambut yang signifikan memerlukan pendekatan yang jauh lebih komprehensif ketimbang sekadar pemadaman darurat saat api sudah melahap ratusan hektar lahan.

Anatomi Kerentanan: Mengapa Pendekatan Penegakan Hukum Saja Tidak Cukup?

Selama bertahun-tahun, penegakan hukum (law enforcement) kerap dijadikan garda terdepan dalam merespons ancaman Karhutla. Namun, temuan analitis di lapangan menunjukkan bahwa penindakan hukum saja tidak mampu sepenuhnya menghilangkan potensi timbulnya titik api (hotspot). Keterbatasan personel, luasnya area yang harus diawasi, serta kompleksitas faktor ekonomi masyarakat lokal menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan solusi pemungkas dari sektor hulu.

Serdik Sespimmen Polri Angkatan 67 Poklat-XI menekankan bahwa keterlibatan aktif warga adalah kunci utama pencegahan. Ketika masyarakat desa diposisikan sebagai subjek utama dan garda terdepan pencegahan, ancaman kebakaran dapat diredam sebelum bertransformasi menjadi bencana kabut asap regional.

"Mitigasi Karhutla yang berkelanjutan tidak dapat dicapai jika kita hanya mengandalkan pemadaman pasca-kejadian. Kuncinya ada pada membangun kesadaran kolektif dan kemandirian masyarakat di tingkat tapak. Mereka harus menjadi bagian utama dari sistem peringatan dini," ungkap perwakilan Poklat-XI Sespimmen Polri Angkatan 67.

Komparasi Strategi Penanganan Karhutla

Untuk memahami efektivitas transformasi penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah, berikut adalah perbandingan antara model reaktif konvensional dan model berbasis masyarakat yang didorong oleh Serdik Sespimmen Polri Poklat-XI:

Mendorong Akselerasi Kebijakan dan Sinergi Lintas Sektor

Dalam kajian yang disusun oleh Poklat-XI, terdapat tiga pilar utama yang diusulkan untuk memperkuat mitigasi berbasis masyarakat di Kotawaringin Timur. Pertama, pembentukan dan revitalisasi Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dibekali sarana, prasarana, serta insentif ekonomi yang memadai. Kedua, integrasi teknologi pemantauan hotspot berbasis aplikasi seluler yang terhubung langsung dengan posko kepolisian dan BPBD setempat. Ketiga, alokasi anggaran desa yang difokuskan pada pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB).

Melalui rekomendasi ini, jajaran Serdik Sespimmen Polri berharap jajaran Polda Kalimantan Tengah dan Polres Kotawaringin Timur dapat membangun kemitraan yang lebih solid dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan swasta. Pendekatan pre-emtif dan preventif yang humanis diyakini mampu menciptakan ekosistem pencegahan Karhutla yang tangguh, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kalimantan Tengah.