KLH Wajibkan Pengguna Air Tanah Lakukan Rehabilitasi

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyusun kebijakan baru yang disebut water farming. Berdasarkan verifikasi awal, kebijakan ini dirancang untuk mewajibkan setiap pengguna air tanah, termasuk kalangan pengusaha, agar turut serta dalam upaya mengembalikan cadangan air. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya risiko amblesan tanah yang terjadi di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia.

Klaim Kebijakan Water Farming

Klaim bahwa KLH menyiapkan kebijakan water farming yang mewajibkan pengguna air tanah untuk melakukan rehabilitasi muncul dari pernyataan resmi pejabat kementerian. Sumber klaim ini adalah paparan yang disampaikan dalam forum diskusi publik mengenai pengelolaan sumber daya air. Dalam paparan tersebut, disebutkan bahwa pengguna air tanah, baik rumah tangga maupun industri, akan dikenakan kewajiban untuk memastikan adanya resapan air kembali ke dalam tanah.

Faktanya adalah, hingga saat ini belum ada regulasi tertulis yang dipublikasikan secara lengkap mengenai mekanisme water farming tersebut. Namun, data menunjukkan bahwa KLH telah melakukan serangkaian kajian teknis bersama dengan Badan Geologi dan Kementerian Pekerjaan Umum. Kajian tersebut memetakan zona rawan amblesan tanah, terutama di kawasan pantai utara Jawa dan beberapa kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya.

Verifikasi Kewajiban Rehabilitasi

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen rancangan kebijakan yang beredar, kewajiban rehabilitasi ini direncanakan berbentuk izin penggunaan air tanah yang akan dicabut atau tidak diperpanjang jika pemegang izin tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sumber resmi dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyebutkan bahwa setiap pengguna air tanah dengan volume di atas 100 meter kubik per bulan wajib membangun sumur resapan atau sistem panen air hujan di lokasi usahanya.

Data menunjukkan bahwa tingkat eksploitasi air tanah di Indonesia mencapai 19.000 meter kubik per detik, sementara kapasitas alami pengisian ulang hanya sekitar 9.000 meter kubik per detik. Angka ini bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan menjadi dasar utama mengapa kebijakan water farming dianggap mendesak. Namun, klaim bahwa kewajiban ini langsung berlaku untuk semua pengguna masih belum akurat, karena KLH masih dalam tahap finalisasi aturan turunan.

Risiko Amblesan Tanah dan Implementasi

Bertentangan dengan anggapan bahwa amblesan tanah hanya disebabkan oleh faktor alam, bukti menunjukkan bahwa penurunan muka tanah di Jakarta mencapai 2,5 hingga 15 sentimeter per tahun, dan sebagian besar dipicu oleh pengambilan air tanah yang berlebihan. Kebijakan water farming ini dirancang untuk menjawab masalah tersebut dengan memaksa pengguna air tanah untuk berkontribusi langsung pada proses rehabilitasi.

Dalam implementasinya, KLH akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan ulang seluruh sumur bor yang terdaftar. Sumber resmi menyebutkan bahwa akan ada sanksi administratif berupa denda hingga penghentian operasional bagi perusahaan yang tidak mematuhi. Namun, perlu dicatat bahwa detail teknis mengenai insentif bagi pengguna yang telah melakukan rehabilitasi belum dipublikasikan secara resmi, sehingga sebagian dari kebijakan ini masih bersifat konseptual.

Kesimpulan dari verifikasi ini adalah bahwa klaim mengenai penyiapan kebijakan water farming adalah benar, namun klaim bahwa kewajiban rehabilitasi sudah berlaku secara umum adalah menyesatkan. Faktanya, kebijakan tersebut masih dalam tahap perancangan dan uji publik. Data menunjukkan bahwa urgensi kebijakan ini sangat tinggi, tetapi kepastian hukumnya masih memerlukan waktu. Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan menunggu penerbitan peraturan resmi sebelum mengambil tindakan, karena informasi yang beredar saat ini belum dapat dijadikan dasar hukum yang sah.