Klaim Link Pendaftaran BLT Lewat Ponsel Tidak Terbukti

Belakangan ini, beredar pesan berantai yang menyebar melalui aplikasi percakapan dan media sosial. Pesan tersebut mengklaim adanya sebuah tautan atau link yang bisa digunakan untuk mendaftar pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui telepon seluler. Narasi yang beredar menyebutkan bahwa masyarakat cukup mengklik tautan itu, mengisi data diri, dan dana bantuan akan segera dicairkan. Klaim ini sontak menarik perhatian warga yang tengah menanti bantuan sosial, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menuntut bantuan cepat dan mudah.

Isi Pesan dan Klaim yang Beredar

Berdasarkan verifikasi, pesan yang viral itu biasanya berisi kalimat ajakan seperti "Daftar sekarang juga BLT melalui HP, klik link berikut" atau "Pemerintah buka pendaftaran BLT online 2025, cek status cair Anda". Tautan yang disertakan mengarah ke halaman tidak resmi yang tampilannya dibuat menyerupai situs pemerintah. Di halaman itu, pengunjung diminta memasukkan data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat, hingga nomor telepon. Bahkan, beberapa versi meminta pengguna untuk membagikan ulang tautan ke kontak lain sebagai "syarat validasi". Narasi semacam ini sangat berpotensi menjerat korban yang kurang memahami prosedur penyaluran bantuan sosial resmi.

Hasil Penelusuran Terhadap Klaim

Setelah menelusuri secara mendalam, tidak ditemukan satu pun pengumuman resmi dari kementerian atau lembaga terkait yang membenarkan adanya pendaftaran BLT melalui tautan semacam itu. Kementerian Sosial secara konsisten menyatakan bahwa penyaluran BLT, termasuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), dilakukan melalui bank penyalur yang ditunjuk pemerintah, seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau PT Pos Indonesia. Data penerima berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diverifikasi oleh pemerintah daerah, bukan dari pendaftaran mandiri melalui link acak yang beredar di internet. Bahkan, pihak kepolisian dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah berulang kali mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan mengklik tautan mencurigakan yang mengatasnamakan bantuan pemerintah karena berisiko pencurian data.

Pernyataan Resmi Pihak Berwenang

Pihak Kemensos melalui akun media sosial resminya pernah menegaskan bahwa segala bentuk pendaftaran atau pencairan BLT melalui tautan di WhatsApp, Telegram, atau SMS adalah hoaks. Masyarakat diminta untuk hanya merujuk pada informasi yang tercantum di situs resmi kemensos.go.id atau media sosial terverifikasi milik kementerian. Sementara itu, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyebut praktik phishing berkedok bantuan sosial semakin marak. Mereka mencatat, modus seperti ini biasanya meningkat menjelang momen pencairan bantuan atau hari besar keagamaan, memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Dengan demikian, klaim mengenai link pendaftaran pencairan BLT lewat handphone adalah tidak benar dan menyesatkan.

Ciri-Ciri dan Risiko Tautan Palsu

Agar tidak terjebak, masyarakat perlu mengenali ciri-ciri tautan palsu. Biasanya, domain yang digunakan tidak resmi, seperti menggunakan akhiran .com biasa, .net, atau .xyz, bukan .go.id yang menjadi domain resmi pemerintah. Halaman tersebut sering kali meminta data pribadi secara lengkap tanpa menjelaskan mekanisme verifikasi yang jelas. Beberapa yang lebih berbahaya justru menyisipkan malware yang bisa mencuri kredensial perbankan di ponsel korban. Kasus penipuan semacam ini telah banyak dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dan kerugian korban bisa mencapai puluhan juta rupiah akibat pembobolan rekening. Satu-satunya jalur resmi untuk memperoleh BLT adalah dengan terdaftar dalam DTKS dan menerima undangan dari pemerintah setempat melalui RT/RW atau kelurahan. Tidak ada proses pendaftaran ulang lewat handphone.

Verifikasi dan Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil verifikasi, dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan adanya link pendaftaran pencairan BLT lewat handphone adalah salah dan masuk dalam kategori hoaks. Informasi tersebut bertentangan dengan mekanisme penyaluran bantuan resmi yang berlaku. Pemerintah tidak pernah membuka pendaftaran melalui tautan tidak jelas. Masyarakat diimbau untuk selalu menyaring setiap informasi yang diterima, tidak mudah membagikan tautan mencurigakan, dan segera melaporkan jika menemukan konten serupa ke layanan aduan Kominfo atau patroli siber. Waspada terhadap segala bentuk penipuan daring adalah tanggung jawab bersama, terutama di era digital yang kian rentan terhadap disinformasi.