Kemenkeu Ambil Alih 60 Persen Saham KCIC, Utang Whoosh Ditangani Tanpa APBN

Pemerintah memutuskan restrukturisasi besar terhadap struktur kepemilikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium pengelola layanan kereta cepat Whoosh. Kementerian Keuangan akan mengambil alih 60 persen saham yang selama ini dikuasai badan usaha milik negara melalui Danantara. Langkah ini menandai perubahan mendasar dalam tata kelola proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, sekaligus membuka babak baru penyelesaian kewajiban utang proyek tersebut yang selama ini menjadi beban keuangan konsorsium.

Pengalihan Mayoritas Saham ke Kementerian Keuangan

Berdasarkan rencana yang disampaikan pemerintah, porsi 60 persen saham milik BUMN di KCIC akan berpindah dari pengelolaan Danantara ke tangan Kementerian Keuangan. Dengan komposisi tersebut, pemerintah secara langsung memegang kendali atas sisi kepemilikan Indonesia dalam konsorsium. Sisa 40 persen saham KCIC tetap dipegang oleh mitra asal China, sehingga struktur konsorsium bilateral yang menjadi fondasi proyek tidak mengalami perubahan.

Pengalihan ini menempatkan Kemenkeu sebagai penanggung jawab utama kebijakan keuangan proyek. Perpindahan pengelolaan dari Danantara dinilai memudahkan koordinasi fiskal, terutama karena persoalan terbesar KCIC saat ini adalah beban utang yang harus diselesaikan melalui skema terukur. Konsolidasi di bawah otoritas keuangan negara dipandang mempercepat pengambilan keputusan strategis terkait kewajiban konsorsium.

Utang Whoosh Ditangani Dua SMV

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan penyelesaian kewajiban utang kereta cepat Whoosh tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah menyiapkan dua special mission vehicle (SMV) yang ditugasi menangani restrukturisasi serta pembayaran utang proyek tersebut hingga tuntas.

Skema SMV memungkinkan pengelolaan aset dan kewajiban dipisahkan dari anggaran negara. Kendaraan misi khusus semacam ini lazim dipakai untuk mengisolasi risiko keuangan proyek strategis agar tidak langsung menjadi beban fiskal. Dengan pembagian dua entitas, penanganan utang dapat dipecah sesuai karakter kewajibannya, mulai dari pembiayaan konstruksi hingga keberlanjutan operasional layanan. Pendekatan ini juga memberi ruang negosiasi ulang dengan kreditur tanpa menyeret keuangan negara ke dalam mekanisme pembayaran.

Jaminan Tanpa Dana APBN

Purbaya menegaskan bahwa seluruh proses penyelesaian utang Whoosh berjalan tanpa menggunakan dana APBN. Penegasan ini merespons kekhawatiran publik bahwa kewajiban proyek bernilai besar itu pada akhirnya ditanggung pembayar pajak. Menurutnya, mekanisme melalui SMV dirancang agar sumber pembayaran berasal dari pengelolaan aset dan skema keuangan korporasi, bukan dari belanja negara.

Komitmen tersebut menjadi poin penting karena proyek kereta cepat Jakarta–Bandung sejak awal digagas dengan pola business to business. Pembengkakan biaya selama masa pembangunan sempat mengubah struktur pembiayaan dan menambah porsi utang konsorsium. Kini, dengan dua SMV, pemerintah mengklaim penyelesaian kewajiban tetap berada di koridor korporasi dan tidak bergeser menjadi tanggungan fiskal.

Konteks Proyek dan Tantangan ke Depan

KCIC merupakan konsorsium gabungan BUMN Indonesia dan perusahaan kereta api China yang mengoperasikan Whoosh, layanan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Sejak beroperasi komersial, layanan ini mencatat pertumbuhan jumlah penumpang dan menjadi moda andalan di koridor Jakarta–Bandung. Namun di sisi lain, keuangan konsorsium terus tertekan oleh kewajiban pembayaran utang pembangunan yang jatuh tempo bertahap.

Pengalihan saham ke Kemenkeu dan pembentukan dua SMV menjadi penanda bahwa penyelesaian persoalan keuangan KCIC kini berada langsung di bawah kendali otoritas fiskal. Keberhasilan skema ini akan ditentukan oleh kemampuan SMV mengelola aset, menegosiasikan ulang kewajiban, dan menjaga keberlanjutan operasional Whoosh tanpa intervensi anggaran negara.

Pemerintah belum merinci jadwal final pengalihan saham maupun struktur resmi kedua SMV. Detail teknis, termasuk besaran kewajiban yang dialihkan ke masing-masing entitas, akan menjadi fokus pengawasan publik dalam beberapa waktu ke depan.