Kemendikdasmen Usut Data Anak Dicomot ke Dapodik

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah melakukan investigasi internal terkait dugaan penyalahgunaan data anak yang dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh sejumlah satuan pendidikan. Klaim bahwa data anak dicomot tanpa persetujuan orang tua ramai diperbincangkan di media sosial, memicu kekhawatiran publik mengenai keamanan data pribadi dalam sistem pendidikan nasional. Berdasarkan verifikasi awal, isu ini bukan sekadar rumor, melainkan telah memicu respons resmi dari kementerian untuk menelusuri akar permasalahan.

Kronologi Klaim dan Respons Resmi

Klaim bahwa data anak dimasukkan ke Dapodik tanpa izin pertama kali muncul melalui unggahan sejumlah akun media sosial yang mengaku sebagai orang tua siswa. Mereka menyatakan bahwa anak mereka yang belum terdaftar di sekolah tertentu tiba-tiba muncul sebagai peserta didik di Dapodik, lengkap dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Faktanya adalah, Dapodik merupakan sistem pendataan utama yang dikelola Kemendikdasmen, berisi data sensitif seperti nama, tanggal lahir, alamat, hingga informasi orang tua. Penyalahgunaan data ini berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menanggapi hal tersebut, Kemendikdasmen melalui juru bicara resminya menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengusut dugaan ini. Data menunjukkan bahwa investigasi mencakup audit terhadap proses input data di tingkat sekolah dan dinas pendidikan. Sumber resmi menyebutkan bahwa pihak kementerian akan menindak tegas satuan pendidikan yang terbukti melakukan manipulasi data, termasuk sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional. Pernyataan ini bertentangan dengan anggapan bahwa kementerian hanya diam terhadap isu yang beredar; faktanya, langkah investigasi telah dimulai sejak beberapa hari terakhir.

Modus Operandi dan Dampak Hukum

Berdasarkan verifikasi dari berbagai laporan, dugaan modus operandi yang terjadi adalah pihak sekolah atau operator Dapodik memasukkan data anak yang bukan siswanya ke dalam sistem, kemungkinan untuk memenuhi target penerimaan peserta didik baru atau untuk menggelembungkan jumlah siswa demi mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS). Bukti sementara menunjukkan bahwa beberapa nama anak yang tidak pernah mendaftar muncul di database dengan status aktif. Hal ini menyesatkan karena data tersebut dapat digunakan untuk pencairan dana secara ilegal, sekaligus merugikan anak yang datanya dicomot karena berpotensi disalahgunakan untuk hal lain, seperti pembukaan rekening atau pinjaman online.

Dari sisi hukum, tindakan ini melanggar Pasal 67 UU PDP yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang secara sengaja memproses data pribadi tanpa dasar hukum. Selain itu, Pasal 76D UU Perlindungan Anak juga mengatur larangan kekerasan eksploitasi terhadap anak, yang dalam konteks ini bisa diinterpretasikan sebagai eksploitasi data. Kemendikdasmen menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan data pribadi, dan sekolah sebagai pengampu data wajib menjaga kerahasiaan serta mendapatkan persetujuan dari orang tua sebelum memasukkan data anak ke sistem. Faktanya adalah, prosedur standar mengharuskan adanya formulir persetujuan tertulis, namun dalam praktiknya banyak sekolah yang mengabaikan hal ini.

Langkah Pencegahan dan Harapan Publik

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Kemendikdasmen berencana memperketat sistem verifikasi data Dapodik dengan menambahkan fitur validasi dua langkah yang melibatkan orang tua. Data menunjukkan bahwa saat ini sistem masih bergantung pada input operator sekolah tanpa mekanisme konfirmasi langsung kepada wali murid. Kementerian juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk memastikan keamanan server Dapodik dari kebocoran data. Sumber resmi menyebutkan bahwa sosialisasi kepada operator sekolah mengenai sanksi pidana akan digencarkan, agar tidak ada lagi pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari data anak.

Publik, khususnya orang tua, diimbau untuk aktif memeriksa NISN anak mereka melalui laman resmi Kemendikdasmen. Jika ditemukan ketidaksesuaian, mereka dapat melaporkan ke dinas pendidikan setempat atau melalui kanal aduan yang disediakan. Berdasarkan verifikasi, respons cepat kementerian ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem pendidikan. Namun, perlu diingat bahwa investigasi masih berlangsung, dan hasil akhirnya akan menentukan apakah dugaan ini masuk kategori pelanggaran administratif atau pidana. Kesimpulannya, klaim bahwa data anak dicomot ke Dapodik adalah sebagian benar, karena telah ditemukan indikasi kuat penyalahgunaan, namun belum ada putusan final hingga proses pengusutan selesai. Rating sementara: SEBAGIAN BENAR, dengan catatan bahwa bukti forensik digital masih dikumpulkan.