Kemarau Landa 85,7 Persen Sumsel, Karhutla Ancam Ekosistem

Sebagian besar wilayah Sumatra Selatan kini resmi dilanda musim kemarau, dengan data terbaru menunjukkan bahwa 85,7 persen area telah memasuki fase kering yang signifikan. Kondisi ini menempatkan provinsi tersebut dalam status siaga tinggi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat meluas dengan cepat. BMKG mencatat bahwa tingkat kekeringan tahun ini berpotensi lebih parah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, terutama karena pergeseran pola cuaca global yang mengurangi curah hujan hampir di seluruh zona musim.

Fenomena ini bukan sekadar siklus tahunan; sejumlah indikator meteorologis menunjukkan anomali yang perlu diwaspadai. Data satelit Himawari mengidentifikasi rongga udara kering yang persisten di atas Pulau Sumatra bagian selatan, menekan pembentukan awan konvektif. Akibatnya, sejumlah kabupaten dan kota mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari secara beruntun, sebuah kondisi yang dikategorikan sebagai kekeringan meteorologis ekstrem. Indeks standar presipitasi di Palembang, Ogan Komering Ilir, dan Musi Banyuasin sudah berada di bawah ambang -2,0, menandakan intensitas kekeringan yang mendekati rekor.

Peta Sebaran dan Daerah Rawan

Dari total 17 kabupaten dan kota di Sumatra Selatan, hanya sebagian kecil wilayah pesisir barat dan dataran tinggi Pagar Alam yang masih menerima hujan sporadis, itupun dalam volume yang sangat rendah. Sisanya, termasuk kawasan gambut dalam seperti Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin, telah bertransformasi menjadi lanskap kering dengan lapisan gambut yang kehilangan kelembapan secara drastis. Lahan gambut menjadi perhatian utama karena sekali terbakar, titik api akan sulit dipadamkan dan menghasilkan asap tebal lintas batas.

Berdasarkan pemantauan satelit MODIS dan VIIRS, titik panas (hotspot) mulai bermunculan secara sporadis sejak awal bulan ini, meski sebagian masih berskala kecil. Namun, pola sebarannya mengikuti jalur kanal dan area pembukaan lahan, menandakan adanya aktivitas manusia yang harus segera dikendalikan. Daerah seperti Tulung Selapan, Air Sugihan, dan Pampangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaporkan telah mencatat beberapa kejadian kebakaran semak belukar. Tim pemadam dari Manggala Agni dan BPBD setempat telah dikerahkan untuk melakukan pemadaman dini, namun angin kencang muson tenggara mempercepat perluasan api jika tidak tertangani dalam hitungan jam.

Dampak Ganda: Asap, Kesehatan, dan Ekonomi

Ancaman karhutla bukan hanya soal kehilangan lahan dan keanekaragaman hayati. Asap yang dihasilkan dari kebakaran gambut mengandung partikel halus berbahaya yang dapat menempuh jarak ratusan kilometer. Pengalaman krisis asap lintas batas tahun 2015 dan 2019 menjadi pelajaran bahwa Sumatra Selatan adalah salah satu kontributor utama kabut asap regional. Sektor kesehatan akan menjadi korban pertama jika hotspot tidak segera dieliminasi. Puskesmas dan rumah sakit di Palembang sudah diinstruksikan untuk menyiagakan ruang perawatan bagi penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), mengingat lonjakan kasus biasanya terjadi dua hingga empat minggu setelah kebakaran skala besar.

Dampak ekonomi juga mengintai di berbagai lini. Penutupan bandara akibat jarak pandang rendah akan melumpuhkan konektivitas penerbangan Sultan Mahmud Badaruddin II, yang merupakan gerbang utama provinsi. Transportasi sungai sebagai tulang punggung logistik di wilayah pedalaman juga berpotensi terhenti karena terbatasnya visibilitas di atas perairan. Dari sisi produktivitas lahan, petani yang bergantung pada sawah tadah hujan akan gagal panen karena kekeringan memperpendek musim tanam. Diperkirakan lebih dari 200.000 hektar lahan pertanian berpotensi mengalami puso jika kemarau berlangsung tanpa strategi irigasi darurat.

Respon Pemerintah dan Strategi Mitigasi

Menyikapi kondisi ini, Gubernur Sumatra Selatan telah memperpanjang status siaga darurat karhutla hingga akhir musim kemarau. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sedang disiapkan, namun terkendala ketersediaan awan potensial yang semakin langka. Tim patroli terpadu yang melibatkan TNI, Polri, dan masyarakat peduli api diperkuat di desa-desa rawan api untuk melakukan sosialisasi serta penegakan hukum. Sanksi tegas menanti pelaku pembakaran lahan, baik korporasi maupun perorangan, termasuk denda ratusan miliar hingga pencabutan izin usaha.

BPBD provinsi juga membangun kanal sekat bakar dan sumur pantek di areal gambut strategis untuk mempertahankan muka air tanah. Meski demikian, upaya ini memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan konsesi yang diwajibkan menjaga sistem deteksi dini di wilayah kerjanya masing-masing. Kerja sama dengan pemerintah pusat juga ditingkatkan, terutama melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang memiliki mandat merehidrasi gambut seluas 600.000 hektar di provinsi ini.

Kesadaran publik menjadi kunci. Tidak ada teknologi modifikasi cuaca yang mampu menggantikan perilaku humanis untuk tidak membakar lahan. Setiap titik api yang muncul di lahan masyarakat harus dinolkan melalui gotong royong. Kemarau ekstrem ini adalah ujian kolektif, dan kelalaian sekecil apapun dapat berujung pada bencana multidimensi. Sumatra Selatan kini bersiap menghadapi hari-hari kritis, berharap prakiraan musim hujan yang dijadwalkan empat bulan mendatang tidak terlalu meleset dari prediksi.

Baca juga:

• BBKSDA Riau Pasang Kalung GPS pada Gajah Liar di Pelalawan
• Fintech Diperketat, Pasar Modal Terbuka Lebar, dan Ritel Bertransformasi