Karier Dosen Terjebak Metrik, Publikasi Ilmiah Kalahkan Kontribusi Nyata Masyarakat

Dilema klasik yang membayangi pendidikan tinggi di Indonesia kembali mencuat ke permukaan. Selama lebih dari dua dekade, para dosen dan akademisi didorong keras untuk memacu produktivitas riset demi mengejar peringkat institusi dan akreditasi global. Namun, di balik tumpukan naskah ilmiah yang terindeks di pangkalan data internasional, terselip kegelisahan mendasar: apakah lonjakan publikasi ini benar-benar menjawab persoalan nyata di masyarakat?

Investigasi atas tata kelola karier akademik menunjukkan bahwa sistem evaluasi yang berlaku saat ini cenderung mereduksi esensi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Angka kredit dan insentif finansial lebih banyak digelontorkan untuk publikasi di jurnal bereputasi global, sementara pengabdian masyarakat dan inovasi pembelajaran di ruang kelas kerap diposisikan sebagai formalitas pelengkap.

Jebakan 'Publish or Perish' dan Bayang-Bayang Praktik Curang

Kondisi ini memicu fenomena publish or perish yang kian ekstrem di kalangan dosen. Tuntutan pemenuhan angka kredit jabatan fungsional—mulai dari Asisten Ahli hingga Guru Besar—sering kali memaksa tenaga pendidik memprioritaskan kuantitas naskah daripada kedalaman substansi. Dampaknya tidak main-main; ekosistem akademik rentan disusupi praktik transaksional seperti pemanfaatan jurnal predator, perburuan sitasi artifisial, hingga keterlibatan biro jasa naskah.

"Kami terjebak dalam perlombaan mencetak naskah demi angka kredit dan syarat kenaikan pangkat. Riset yang kami buat sering kali selesai begitu terbit di jurnal berbayar, tanpa pernah sampai menjadi solusi kebijakan publik atau teknologi terapan bagi industri," ungkap seorang peneliti senior di sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah.

Biaya pemrosesan artikel (Article Processing Charges/APC) di jurnal bereputasi tinggi pun menjadi beban tersendiri. Dana riset yang seharusnya dialokasikan untuk eksperimen laboratorium atau pendampingan warga di lapangan, tidak jarang justru tersedot habis hanya untuk membayar biaya publikasi ke penerbit internasional.

Meredefinisikan Ulang Nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi

Kritik tajam mulai berdatangan dari pemerhati pendidikan yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap regulasi kenaikan jabatan dosen. Ada sejumlah poin krusial yang dinilai mendesak untuk dirombak demi mengembalikan marwah perguruan tinggi:

• Keseimbangan Penilaian Kinerja: Penilaian kinerja dosen semestinya memberi bobot setara antara kualitas pengajaran, riset berkualitas, dan efektivitas pengabdian masyarakat.
• Pengukuran Dampak Nyata: Keberhasilan penelitian harus dinilai dari dampaknya terhadap penyelesaian masalah lokal, adopsi industri, dan lahirnya kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy).
• Pemberantasan Ekosistem Transaksional: Pengawasan ketat terhadap jurnal predator dan sindikat joki artikel ilmiah guna menjaga integritas akademik nasional.

Menuntut Reformasi Kebijakan Berbasis Relevansi

Mengejar reputasi internasional tentu bukan hal yang keliru. Namun, metrik kuantitatif tanpa dampak sosial yang nyata hanya akan menciptakan menara gading akademik yang terisolasi dari realitas bangsanya. Pemerintah bersama pemangku kepentingan pendidikan tinggi ditantang untuk merumuskan ulang indikator keberhasilan dosen—menggeser orientasi dari sekadar berapa banyak artikel terbit menuju seberapa besar kontribusi nyata yang dihadirkan bagi masyarakat.