KAHMI Desak Aparat Hukum Perkuat Sinergi, Tolak Rivalitas Antarlembaga

Suasana penegakan hukum nasional kembali menjadi sorotan. Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap indikasi menguatnya persepsi rivalitas di antara lembaga penegak hukum. Organisasi yang menghimpun para alumni salah satu organisasi kemahasiswaan Islam terbesar ini menegaskan bahwa sinergi antaraparat merupakan prasyarat mutlak bagi hadirnya keadilan yang utuh. Persaingan yang tidak sehat, menurut mereka, hanya akan mengaburkan tujuan utama penegakan hukum itu sendiri: melindungi masyarakat dan menegakkan kebenaran.

Keprihatinan terhadap Dinamika Penegakan Hukum

MN KAHMI menilai bahwa beberapa waktu terakhir ini, publik disuguhi oleh sejumlah peristiwa yang bisa menimbulkan kesan adanya tarik-menarik kewenangan antarlembaga. Fenomena ini, meskipun mungkin hanya bersifat kasuistis, berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kepercayaan publik adalah fondasi utama legitimasi penegak hukum. Tanpanya, setiap langkah penegakan hukum akan selalu dipertanyakan, bahkan ketika tindakan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Organisasi yang memiliki jaringan luas dari Sabang sampai Merauke ini mengamati bahwa rivalitas yang dipersepsikan oleh masyarakat dapat muncul dari berbagai faktor. Mulai dari tumpang tindihnya kewenangan yang diatur dalam undang-undang, koordinasi yang belum berjalan optimal, hingga adanya pihak-pihak yang sengaja membenturkan lembaga demi kepentingan tertentu. Semua ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pencari keadilan.

Sinergi sebagai Jalan Keluar

Penegakan hukum yang efektif tidak bisa berjalan secara terfragmentasi. MN KAHMI mendesak agar seluruh aparat penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun lembaga pengawas lainnya, untuk memperkuat sinergi dalam bingkai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Sinergi bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol antarlembaga, melainkan memastikan bahwa kontrol tersebut berjalan secara konstruktif dan proporsional, bukan untuk saling melemahkan.

Dalam perspektif MN KAHMI, sinergi harus dibangun di atas tiga pilar utama: komunikasi yang intensif, protokol operasi standar yang jelas, dan visi yang sama dalam memberantas kejahatan. Komunikasi yang terbuka akan mencegah prasangka dan miskomunikasi. Sementara itu, standar operasi yang jelas akan meminimalkan gesekan di lapangan. Visi bersama akan menyatukan langkah sehingga energi setiap lembaga tidak habis untuk konflik internal, melainkan difokuskan pada pemberantasan korupsi, kejahatan transnasional, narkotika, dan kejahatan jalanan yang langsung berdampak pada rasa aman warga.

Menolak Rivalitas yang Merusak

MN KAHMI secara tegas menolak segala bentuk rivalitas antarlembaga yang bersifat destruktif. Bagi organisasi ini, seorang penegak hukum sejati tidak akan mencari kemenangan atas lembaga lain, melainkan kemenangan bagi keadilan itu sendiri. Masyarakat awam tidak peduli dengan ego sektoral; mereka hanya ingin masalah mereka diselesaikan dengan adil dan cepat.

Rivalitas yang tidak terkendali dikhawatirkan akan menciptakan "jalan tengah" yang berbahaya: para pelaku kejahatan justru memanfaatkan celah dari konflik antaraparat untuk menghindari jerat hukum. Alih-alih menjadi benteng terakhir keadilan, institusi penegak hukum malah menjadi arena pertarungan yang menguras energi dan mengalihkan perhatian dari tugas utamanya.

Para alumni HMI yang tergabung dalam MN KAHMI berharap agar pimpinan tertinggi di masing-masing institusi penegak hukum dapat duduk bersama, mengesampingkan ego sektoral, dan merumuskan mekanisme kerja sama yang lebih solid. Pertemuan-pertemuan berkala di tingkat pimpinan, pertukaran data dan informasi yang aman, serta operasi gabungan yang terencana menjadi beberapa usulan konkret yang direkomendasikan.

Panggilan bagi Seluruh Elemen Bangsa

Lebih luas lagi, MN KAHMI mengajak masyarakat sipil, akademisi, dan media massa untuk mengawal proses penguatan sinergi ini. Kontrol sosial yang sehat diperlukan, namun harus tetap dalam koridor yang membangun, bukan justru memprovokasi perseteruan. Media diharapkan tidak hanya mengekspos gesekan, tetapi juga memberikan porsi yang seimbang bagi pemberitaan tentang keberhasilan kolaborasi antarlembaga.

Sebagai organisasi kader yang telah melahirkan banyak tokoh nasional, mulai dari pemimpin politik, birokrat, hingga profesional hukum, KAHMI menekankan bahwa tanggung jawab mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan adalah tanggung jawab kolektif. Tidak ada satu lembaga pun yang bisa bekerja sendiri. Integritas dan profesionalisme aparat hukum akan semakin terasah apabila mereka bekerja dalam ekosistem yang saling mendukung, bukan dalam persaingan yang saling menghancurkan.

Pada akhirnya, pernyataan sikap ini merupakan cerminan dari nurani para alumni HMI yang resah melihat kondisi terkini. Mereka berharap agar negara tidak kehilangan momentum untuk melakukan pembenahan internal di tubuh penegak hukum. Sebab, hukum yang ditegakkan dengan kebersamaan akan lebih kokoh daripada hukum yang ditegakkan dengan aroma permusuhan.

Baca juga:

• KANSAS CITY — Messi Cetak Gol, Argentina Kalahkan Aljazair 2-0
• Kopdes Merah Putih Selaras Pasal 33, Analis Proyeksikan Dampak Ganda