JAKARTA — Krisis Ekologis Ubah Berkah Hujan Menjadi Ancaman Bencana

Hujan dan angin yang secara alamiah merupakan instrumen penopang kehidupan kini bertransformasi menjadi ancaman mematikan di berbagai wilayah Indonesia. Investigasi lapangan menunjukkan bahwa anomali cuaca ekstrem yang dipicu oleh kerusakan bentang alam telah mengubah fenomena hidrometeorologi—yang semestinya membawa berkah bagi pertanian dan ketersediaan air bersih—menjadi rentetan banjir bandang serta tanah longsor yang melumpuhkan sendi-sendi ekonomi masyarakat.

Perspektif teologis dan ekologis menegaskan bahwa degradasi lingkungan bukan sekadar peristiwa alam murni, melainkan akibat langsung dari intervensi destruktif manusia terhadap daya dukung lingkungan. Konsep etika lingkungan yang berakar pada nilai-nilai keagamaan menyerukan pentingnya pertanggungjawaban manusia sebagai pengelola bumi untuk menghentikan eksploitasi yang melampaui batas kewajaran.

Kronologi Pergeseran Ekologis Menuju Krisis Hidrometeorologi

1. Fase Deforestasi Masif (1990–2010): Pembukaan lahan skala besar di kawasan hulu dan daerah resapan air mereduksi tutupan hutan secara signifikan, mengurangi kapasitas infiltrasi tanah hingga 60 persen.
2. Degradasi Daerah Aliran Sungai (2010–2020): Alih fungsi sempadan sungai menjadi kawasan industri dan permukiman mempersempit palung sungai serta meningkatkan sedimentasi secara ekstrem.
3. Eskalasi Bencana Hidrometeorologi (2020–Sekarang): Intensitas curah hujan tinggi yang tidak diimbangi dengan resapan memicu banjir bandang kilat di berbagai titik kritis, mengubah siklus hidrologi normal menjadi bencana berulang.

Kritik Etika Lingkungan dan Fikih Ekologi

Dalam tinjauan fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah), kerusakan alam dipandang sebagai pelanggaran etis terhadap mandat penciptaan. Prinsip menjaga keseimbangan kosmis (mizan) dilanggar ketika eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa memperhitungkan mitigasi risiko jangka panjang.

"Setiap jengkal vegetasi yang ditebang tanpa kalkulasi ekologis adalah kontribusi nyata terhadap bencana di hilir. Transformasi hujan dari berkah menjadi musibah adalah alarm nyata atas ketidakseimbangan tata kelola alam," tegas laporan analitis lingkungan Lurusin.com.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 90 persen bencana alam di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah. Fenomena ini membuktikan bahwa kerentanan struktural kawasan terbangun kini berada pada level yang sangat mengkhawatirkan.

Faktor Pemicu dan Pelanggaran Tata Ruang

• Konversi Kawasan Lindung: Berkurangnya fungsi kawasan resapan di dataran tinggi mempercepat laju limpasan permukaan (surface run-off).
• Tata Kelola Drainase yang Buruk: Saluran pembuangan air di kawasan perkotaan tidak terintegrasi dengan kapasitas debit puncak saat hujan berdurasi panjang.
• Lemahnya Penegakan Hukum Tata Ruang: Pelanggaran izin mendirikan bangunan di bantaran sungai dan lereng curam terus terjadi tanpa sanksi tegas.

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan didesak untuk merevitalisasi kebijakan berbasis perlindungan lanskap ekologis. Pendekatan restorasi berbasis alam serta penegakan hukum lingkungan menjadi syarat mutlak agar siklus alam kembali berfungsi sebagai sumber keberlanjutan hidup, bukan pemicu malapetaka.