JAKARTA — DPRD Usul Air Laut Diolah Atasi Krisis

Di balik megahnya gedung-gedung pencakar langit Jakarta, ancaman krisis air bersih terus mengintai kota metropolitan yang dihuni lebih dari 10 juta jiwa ini. Bayang-bayang kekeringan ekstrem akibat dampak perubahan iklim global kini bukan lagi sekadar prediksi di atas kertas, melainkan ancaman nyata yang siap memukul kehidupan warga. Merespons krisis yang kian mendekat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melontarkan terobosan yang terbilang radikal: mengolah air laut di sepanjang garis pantai Jakarta menjadi air bersih layak konsumsi.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, secara tegas meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melangkah keluar dari pola pikir konvensional. Ketergantungan kronis Jakarta pada pasokan air baku dari wilayah penyangga serta eksploitasi air tanah yang berlebihan dinilai tak lagi berkelanjutan untuk jangka panjang. Terlebih, pengambilan air tanah liar terus memicu percepatan penurunan muka tanah (land subsidence) yang mengancam keselamatan pesisir ibu kota.

Desalinisasi: Solusi Radikal Memanen Air Samudra

Gagasan mengolah air asin menjadi air tawar—atau yang dikenal dengan teknologi desalinisasi—sebenarnya bukan hal baru di tingkat global. Negara tetangga seperti Singapura hingga negara-negara kawasan Timur Tengah telah lama membuktikan bahwa keterbatasan sumber air sungai dapat ditutupi dengan memanfaatkan garis pantai. Namun bagi Jakarta, mengadopsi opsi ini membutuhkan komitmen politik, kesiapan teknologi, dan investasi modal yang teramat besar.

Menurut Suhud, Pemprov DKI Jakarta harus mulai menyusun studi kelayakan secara komprehensif dan merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan air laut berbasis teknologi Reverse Osmosis (RO) dalam skala industri. "Kita tidak bisa terus bergantung pada sungai-sungai dari luar daerah yang debitnya kian tak menentu saat musim kemarau tiba," tegasnya saat memaparkan urgensi langkah antisipasi kekeringan tersebut.

"Mengubah air laut menjadi air bersih adalah bentuk adaptasi jangka panjang. Pemprov DKI harus bertindak cepat dan terukur sebelum kran-kran di rumah warga benar-benar kering total," ujar Suhud Alynudin menggarisbawahi urgensi usulannya.

Mengapa Krisis Air Jakarta Kian Mendesak?

Hasil analisis menunjukkan bahwa Jakarta saat ini masih mengalami defisit pasokan air baku yang sangat timpang. Sebagian besar warga, terutama di wilayah pinggiran dan permukiman padat, masih sangat bergantung pada sumur bor air tanah. Cakupan layanan air pipa yang dikelola PAM Jaya hingga saat ini diperkirakan baru menyentuh angka 65 hingga 70 persen dari total kebutuhan populasi.

Berikut adalah peta perbandingan skenario pasokan air baku yang tersedia bagi wilayah DKI Jakarta:

Tantangan Biaya, Energi, dan Ekologi Pesisir

Meski terkesan menjanjikan, opsi desalinasi air laut bukan tanpa hambatan serius. Tantangan paling memicu perdebatan terletak pada dua aspek utama: kebutuhan konsumsi energi listrik yang sangat tinggi serta potensi dampak lingkungan berupa limbah sisa pengolahan (air garam pekat atau brine). Tanpa tata kelola buangan yang tepat, limbah desalinasi dikhawatirkan dapat merusak ekosistem hayati di Teluk Jakarta yang memang sudah mengalami tekanan polusi.

Selain aspek lingkungan, isu keadilan ekonomi juga menjadi sorotan tajam. Pengolahan air laut membutuhkan biaya operasional yang jauh melebihi pengolahan air sungai biasa. Apakah tarif air hasil desalinasi ini kelak akan terjangkau oleh lapisan masyarakat bawah? Pertanyaan krusial ini memerlukan skema subsidi yang matang dari Pemprov DKI Jakarta agar tidak membebani rakyat kecil di kemudian hari.

Kendati demikian, DPRD DKI menegaskan bahwa kajian teknis dan pemetaan anggaran harus dimulai sejak dini. Dengan perencanaan yang terstruktur serta dukungan teknologi yang tepat guna, pengolahan air laut diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan utama Jakarta dalam menghadapi ancaman kekeringan hebat dan krisis iklim global di masa depan.