Jakarta - Seorang siswa yatim di SMA Muhammadiyah 2 Jakarta akhirnya bisa bernapas lega. Ijazahnya yang sempat tertahan kini berhasil ditebus oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth. Aksi nyata ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan reses yang dilakukan legislator asal PDI Perjuangan itu. Kenneth menegaskan bahwa akses terhadap dokumen pendidikan tidak boleh terhalang biaya, terlebih bagi kalangan kurang mampu. "Pendidikan tak boleh disandera biaya," tegasnya.

Dari Aspirasi Warga Menjadi Aksi Nyata

Awal mula penebusan ijazah ini bermula dari kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat (Reses) Ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026. Saat itu, Kenneth menerima banyak keluhan warga, salah satunya mengenai nasib seorang siswa yatim yang ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah akibat tunggakan biaya. Tanpa ijazah, remaja tersebut tidak bisa melamar pekerjaan dan membantu perekonomian keluarganya. Menurut Kenneth, situasi seperti ini tidak bisa didiamkan. "Aspirasi yang masuk harus diwujudkan dengan langkah konkret," ujarnya.

Kenneth pun langsung bergerak cepat. Ia berkoordinasi dengan pihak sekolah dan membantu melunasi seluruh kewajiban yang menjadi penghalang diterbitkannya ijazah. Bagi Kenneth, kehadiran wakil rakyat seharusnya memberi dampak langsung, bukan sekadar seremonial.

"Setiap aspirasi yang saya terima saat reses harus saya wujudkan. Kehadiran wakil rakyat harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya tidak ingin ijazah anak-anak menjadi bulan-bulanan biaya. Pendidikan itu hak, bukan komoditas," tegas Kenneth, di Jakarta, Senin (12/5/2025).

Langkah Kenneth mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Harapannya, siswa tadi bisa segera memanfaatkan ijazahnya untuk melamar pekerjaan dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Lebih dari itu, aksi ini diharapkan menjadi teladan bagi para pemangku kebijakan untuk lebih peduli pada isu pendidikan yang kerap terbentur persoalan ekonomi.

Dalam kesempatan itu, Kenneth juga mengingatkan agar sekolah-sekolah tidak menjadikan ijazah sebagai alat penyanderaan siswa. Ia berjanji akan terus memantau dan membantu warga yang terhambat akses pendidikan karena faktor finansial. "Pendidikan harus inklusif dan merata. Tidak boleh ada anak yang putus asa hanya karena selembar ijazah," tutupnya.

Demikian laporan Lurusin.com dari Jakarta.