Jakarta - Lembaga riset ekonomi CORE Indonesia memberikan evaluasi keras terhadap arah
Pengusulan Target Pertumbuhan 6 Persen dalam RAPBN 2027 Pemerintah tengah memasuki tahap akhir penyusunan RAPBN 2027 yang menjadi acuan fiskal tahun depa
-
Pengusulan Target Pertumbuhan 6 Persen dalam RAPBN 2027
Pemerintah tengah memasuki tahap akhir penyusunan RAPBN 2027 yang menjadi acuan fiskal tahun depan. Dalam nota keuangan dan dokumen perencanaan anggaran yang beredar, terungkap adanya ambisi menaikkan target pertumbuhan ekonomi hingga level 6 persen secara tahunan. Angka tersebut mencerminkan harapan besar untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan mendorong transformasi struktural menuju negara berpendapatan tinggi. Namun, target ambisius itu langsung menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk lembaga think tank ekonomi yang mempertanyakan dasar perhitungannya mengingat kondisi perekonomian global dan domestik masih dipenuhi ketidakpastian.
-
Tanggapan CORE Indonesia soal Proyeksi yang Tidak Realistis
CORE Indonesia menilai bahwa mematok angka 6 persen dalam kondisi saat ini ibarat membangun harapan di atas fondasi yang rapuh. Menurut lembaga riset tersebut, jika melihat data historis pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir, perekonomian nasional bahkan kesulitan untuk secara konsisten menancap di angka 5,5 persen. "Capaian 5,5 persen saja jarang tercapai, apalagi 6 persen," ujar perwakilan CORE Indonesia dalam keterangannya. Penilaian ini didasarkan pada tren pertumbuhan yang cenderung berfluktuasi di kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen, dengan beberapa tahun bahkan terkontraksi akibat tekanan eksternal dan internal.
-
Data Historis Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan
Jika dirunut dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca-pandemi memang sempat menunjukkan tren positif dengan menyentuh level 5,31 persen pada tahun 2022. Namun, momentum tersebut sulit dipertahankan. Pada 2023, angkanya melambat ke kisaran 5,05 persen, sementara proyeksi 2024 dan 2025 diprediksi berada di rentang 4,8 persen hingga 5,2 persen. Dengan pola seperti itu, loncatan dari level stabil di bawah 5,5 persen langsung ke 6 persen dalam dua tahun ke depan dinilai sebagai lompatan yang terlalu jauh. CORE Indonesia menekankan bahwa target fiskal sebaiknya dibangun dari proyeksi yang konservatif dan berbasis data empiris agar tidak menghasilkan kebijakan anggaran yang overestimasi.
-
Tantangan Struktural dan Global yang Menghambat Akselerasi
Beberapa faktor penghambat menjadi perhatian utama CORE Indonesia dalam merespons target tinggi tersebut. Pertama, perlambatan ekonomi global yang dipicu oleh ketegangan perdagangan antar-negara maju dan pelemahan permintaan komoditas ekspor. Kedua, investasi yang tumbuh, namun belum cukup masif untuk mendorong multiplier effect signifikan ke seluruh sektor. Ketiga, daya beli masyarakat yang masih tertekan akibat inflasi terkini dan beban utang rumah tangga. Keempat, belanja pemerintah yang seringkali tersendat pada semester pertama dan baru menggeliat di akhir tahun, sehingga kontribusi fiskal terhadap pertumbuhan tidak maksimal. Kelima, sektor manufaktur yang tumbuh melambat dibandingkan sektor jasa dan pertanian. Kombinasi dari faktor-faktor ini membuat target 6 persen terasa seperti angka di atas kertas yang sulit diwujudkan dalam praktik lapangan.
-
Risiko Overestimate dan Dampak terhadap Kredibilitas Fiskal
Menurut CORE Indonesia, konsekuensi terburang dari target pertumbuhan yang terlalu tinggi adalah risiko overestimate pada sisi penerimaan negara. Apabila asumsi pertumbuhan ekonomi 6 persen dijadikan dasar perhitungan pajak, bea masuk, dan penerimaan perpajakan lainnya, maka realisasinya berpotensi mengecewakan. Kekurangan penerimaan ini bisa berimbas pada pemotongan belanja infrastruktur, subsidi, bahkan transfer ke daerah di tengah tahun anggaran berjalan. Selain itu, proyeksi yang tidak realistis dapat memicu kebijakan moneter dan fiskal yang tidak selaras, serta mengurangi kepercayaan investor terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan keuangan publik. Oleh karena itu, CORE Indonesia menyarankan agar pemerintah menggunakan target pertumbuhan yang lebih moderat, sekitar 5,2 persen hingga 5,4 persen, yang masih menantang namun lebih masuk akal dari sisi historis dan kondisi struktural saat ini.
after the timeline:
Dengan pertimbangan tersebut, CORE Indonesia berharap penyusun kebijakan fiskal dapat melakukan recalibration terhadap asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2027. Lembaga ini menegaskan bahwa target yang realistis bukan berarti pesimistis, melainkan langkah preventif agar anggaran negara dapat dieksekusi dengan efektif tanpa harus mengorbankan kualitas belanja atau menambah beban utang yang tidak perlu. Keberhasilan pembangunan ekonomi jangka panjang, tutur CORE Indonesia, lebih bergantung pada konsistensi reformasi struktural daripada sekadar membesarkan angka dalam dokumen perencanaan.
Now let's count words roughly. This looks like it will be around 500-600 words. Let me check and expand a bit more to be safe. I should make sure it's at least 600 words. Let me expand some paragraphs. Paragraph 1: ~60 words Li 1: ~90 words Li 2: ~100 words Li 3: ~110 words Li 4: ~140 words Li 5: ~130 words Closing: ~70 words Total: ~600. It might be slightly under. Let me add more meat. Actually, let me rewrite to ensure sufficient length and journalistic quality. Drafting again with more detail:Jakarta - Lembaga riset ekonomi CORE Indonesia memberikan tanggapan kritis yang mengejutkan publik terkait arah penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dalam sebuah evaluasi yang dirilis, lembaga think tank tersebut menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen yang tengah diusulkan dalam dokumen fiskal tersebut terlalu optimistis dan berpotensi menyesatkan dalam pengambilan kebijakan anggaran. Alasannya sederhana namun menggigit: dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian nasional Indonesia bahkan kesulitan untuk secara rutin menembus angka pertumbuhan 5,5 persen, sehingga loncatan langsung ke level 6 persen dinilai tidak beralasan secara
Comments (0)