Iran Desak Yordania Tutup Pangkalan Militer AS demi Hindari Serangan

Teheran — Iran melontarkan desakan keras kepada Yordania untuk segera menutup pangkalan militer Amerika Serikat (AS) yang beroperasi di wilayah Kerajaan Hasyimiyah tersebut. Peringatan tersebut disampaikan sebagai syarat agar Yordania tidak menjadi sasaran serangan di tengah memanasnya konflik regional yang melibatkan Tehran, Washington, dan sekutunya. Sinyal yang dikirimkan Iran dinilai semakin mempertegas garis bawah bahwa setiap negara yang memfasilitasi kehadiran militer AS di wilayahnya berpotensi menghadapi risiko keamanan langsung.

Desakan ini muncul di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang kian tegang, terutama setelah serangkaian konfrontasi militer antara Iran dan Israel yang juga melibatkan infrastruktur pertahanan AS di beberapa negara Arab. Yordania, yang secara geografis berada di antara Israel, Tepi Barat, Suriah, dan Irak, menjadi salah satu jalur strategis yang kerap dilewati proyektil dalam berbagai insiden serangan silang. Kehadiran pasukan dan aset intelijen AS di Yordania telah lama menjadi sorotan Iran, yang menganggap basis-basis tersebut sebagai bagian dari jaringan permusuhan terhadap kepentingan Tehran.

Dalam konteks operasional, Yordania memang menjadi tuan rumah bagi beberapa fasilitas militer penting milik AS, termasuk Pangkalan Udara Muwaffaq Salti di wilayah Azraq. Basis tersebut kerap digunakan untuk operasi logistik, intelijen, dan latihan gabungan antara militer Yordania dengan Komando Pusat AS (CENTCOM). Keberadaan fasilitas itu juga turut berperan dalam memantau pergerakan di sepanjang perbatasan utara Yordania dengan Suriah, serta mengawasi dinamika kelompok bersenjata yang dianggap berafiliasi dengan Iran di wilayah tersebut.

Posisi Strategis Yordania dalam Pusaran Konflik Regional

Yordania selama beberapa dekade terakhir mempertahankan hubungan keamanan yang sangat erat dengan Washington. Kerja sama militer bilateral itu diwujudkan melalui bantuan keamanan bernilai miliaran dolar setiap tahunnya, pelatihan bersama, dan transfer teknologi pertahanan. Bagi AS, Yordania merupakan salah satu sekutu paling dapat diandalkan di dunia Arab, terutama dalam menjaga stabilitas perbatasan dengan Israel dan Tepi Barat. Namun, status quo tersebut kini menghadapi ujian berat seiring dengan meningkatnya tekanan dari Iran dan kelompok-kelompok pro-Tehran di kawasan.

Pada April 2024, Yordania sempat berada di garis depan ketika Iran melancarkan serangan rudal balistik dan drone dalam jumlah besar ke arah Israel. Saat itu, Angkatan Udara Kerajaan Yordania bersama dengan sistem pertahanan udara AS dan Inggris aktif mengintervensi dan menembak jatuh sejumlah proyektil yang melintasi ruang udaranya. Langkah tersebut, meskipun dilakukan dalam kapasitas pertahanan, dianggap oleh pihak Iran dan beberapa kelompok milisi sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam konflik yang seharusnya tidak menjadi urusan Amman. Retorika terbaru dari Iran dapat dipahami sebagai respons akumulatif terhadap peristiwa tersebut.

Tegangan Diplomatik dan Ancaman Langsung dari Tehran

Pihak berwenang Iran, melalui saluran-saluran resmi maupun pernyataan pejabat tinggi, secara eksplisit menyampaikan bahwa keberadaan pangkalan militer AS di Yordania telah mengubah negara tersebut dari sekadar sekutu politik menjadi target potensial dalam perang proxy. Ancaman tersebut bukan sekadar retorika belaka, mengingat Iran memiliki sejumlah kelompok milisi yang beroperasi di Irak dan Suriah yang mampu menjalankan operasi ofensif dengan rentang jangkauan yang mencakup wilayah Yordania.

"Jika pihak berwenang Yordania sungguh-sungguh menginginkan keselamatan wilayah dan rakyatnya, maka langkah paling rasional adalah menutup seluruh pangkalan militer Amerika di negara mereka. Kehadiran pasukan asing itu justru membawa petaka, bukan perlindungan."

Pernyataan di atas mencerminkan narasi yang selama ini dikembangkan Iran terkap apa yang mereka sebut sebagai "pembasmi kehadiran asing" di kawasan. Bagi Tehran, pangkalan militer AS di Yordania, Qatar, Bahrain, dan Kuwait bukan hanya simbol dominasi militer Washington, tetapi juga merupakan infrastruktur yang dapat diaktifkan kapan saja untuk melancarkan serangan balasan terhadap kepentingan Iran.

Sementara itu, pemerintah Yordania hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi yang merespons desakan Iran secara spesifik. Namun, dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Raja Abdullah II dan pejabat keamanan tinggi Yordania konsisten menegaskan bahwa kerja sama dengan AS bersifat defensif dan ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara. Yordania juga berulang kali menegaskan komitmennya terhadap stabilitas regional, meskipun praktik politiknya kerap kali menuntun Amman untuk berjalan di atas tali dalam menjaga hubungan dengan berbagai pihak yang saling berseberangan.

Dampak Eskalasi Retorika terhadap Stabilitas Timur Tengah

Analis hubungan internasional dan militer menilai bahwa ancaman Iran terhadap Yordania menandakan perluasan front potensial dalam konflik yang selama ini lebih banyak berfokus pada Lebanon, Suriah, dan Jalur Gaza. Yordania, yang secara ekonomi bergantung pada bantuan luar negeri dan pariwisata, sangat rentan terhadap guncangan keamanan. Setiap bentuk konfrontasi fisik, sekecil apa pun, dapat memicu arus pengungsi baru, gangguan jalur perdagangan, dan runtuhnya investor asing yang telah susah payah dibangun selama bertahun-tahun.

Dari perspektif strategis, tekanan Iran juga ditujukan untuk menguji kesetiaan Yordania kepada blok Barat. Jika Amman tetap bertahan dengan kebijakan sekutunya yang ada, maka risiko serangan tidak hanya bersumber dari Iran secara langsung, tetapi juga dari kelompok-kelompok militan yang berada di bawah payung koordinasi Poros Perlawanan. Sebaliknya, jika Yordania menggeser posisinya, maka akan terjadi pergeseran signifikan dalam peta aliansi regional yang selama ini menjadi fondasi kebijakan keamanan AS di Timur Tengah.

Meningkatnya retorika permusuhan ini terjadi di saat upaya normalisasi hubungan antara Israel dengan beberapa negara Arab mengalami stagnasi, sementara perang di Gaza terus menciptakan polarisasi di dunia Islam. Yordania, yang memiliki populasi Palestina yang signifikan, harus memainkan peran ganda: memenuhi ekspektasi domestik yang pro-Palestina sekaligus menjaga hubungan pragmatis dengan AS dan Israel demi kelangsungan bantuan ekonomi serta keamanan.

Dengan mempertimbangkan seluruh dinamika tersebut, desakan Iran agar Yordania menutup pangkalan militer AS bukan lagi sekadar isu bilateral sempit, melainkan pertarungan besar untuk menentukan arah keamanan regional. Langkah apa pun yang diambil Amman ke depan akan menjadi penentu apakah Kerajaan Hasyimiyah dapat mempertahankan keseimbangan rapuhnya atau justru terjebak dalam pusaran konflik yang lebih luas dan lebih berbahaya.