INZS 2026 Serukan Aksi Konkret Wujudkan Target Net-Zero Indonesia

JAKARTA — Forum Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2026 yang digelar di Jakarta menegaskan satu pesan utama: komitmen iklim yang selama ini tertuang di atas kertas harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Ajang yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil itu menempatkan ketahanan nasional sebagai fondasi penting dalam perjalanan Indonesia menuju target emisi nol bersih.

Dalam berbagai sesi diskusi, para peserta menyoroti kesenjangan antara janji iklim dan implementasi di lapangan. Indonesia telah mematok target net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat, serta komitmen penurunan emisi melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution. Namun, tanpa peta jalan yang terukur dan dieksekusi secara konsisten, target tersebut dinilai berisiko berhenti sebagai retorika semata.

Dari Komitmen Menuju Implementasi

Salah satu benang merah yang muncul dari forum ini adalah desakan agar setiap sektor — energi, transportasi, industri, kehutanan, hingga pertanian — memiliki rencana aksi yang jelas, terjadwal, dan dapat diaudit publik. Para pembicara menekankan bahwa dekarbonisasi tidak bisa lagi dibahas sebatas wacana tahunan, melainkan harus masuk ke dalam anggaran, regulasi, dan keputusan investasi.

Sektor energi disebut sebagai kunci utama. Data menunjukkan bauran energi Indonesia masih didominasi bahan bakar fosil, sehingga percepatan pengembangan energi terbarukan — mulai dari surya, hidro, panas bumi, hingga bioenergi — menjadi prasyarat mutlak. Pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan perluasan interkoneksi jaringan listrik antarpulau turut dibahas sebagai bagian dari agenda transisi yang adil.

Ketahanan Nasional sebagai Fondasi

Berbeda dari sekadar agenda lingkungan, INZS 2026 membingkai transisi hijau sebagai persoalan ketahanan nasional. Ketergantungan pada impor energi fosil, kerentanan pangan akibat perubahan iklim, serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi dipandang sebagai ancaman strategis yang harus dijawab dengan kebijakan iklim yang serius dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, aksi mitigasi dan adaptasi berjalan beriringan. Investasi pada energi bersih tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga memperkuat kemandirian energi. Demikian pula restorasi lahan, perlindungan hutan mangrove, dan pertanian berkelanjutan disebut sebagai bentuk pertahanan menghadapi dampak iklim yang sudah dan akan terus terasa oleh masyarakat.

Aspek pendanaan menjadi perhatian tersendiri. Forum menyoroti pentingnya memobilisasi modal hijau, baik melalui skema kemitraan transisi energi berkeadilan (JETP), perdagangan karbon, maupun instrumen keuangan berkelanjutan. Tanpa aliran dana yang memadai dan berkelanjutan, rencana aksi iklim dikhawatirkan sulit bergerak dari dokumen menjadi kenyataan.

Kolaborasi Multipihak Jadi Kunci

Pesan lain yang mengemuka adalah kebutuhan kolaborasi lintas pihak. Pemerintah dinilai tidak dapat bekerja sendiri; sektor swasta dituntut mengambil peran lebih besar lewat investasi hijau dan dekarbonisasi rantai pasok, sementara lembaga keuangan diminta menyelaraskan portofolio dengan prinsip keberlanjutan. Masyarakat sipil dan komunitas lokal dipandang sebagai penjaga akuntabilitas sekaligus pelaku aksi di tingkat tapak.

Isu transisi yang adil juga mendapat sorotan. Perubahan struktural menuju ekonomi rendah karbon harus dipastikan tidak meninggalkan pekerja dan daerah yang selama ini bergantung pada industri fosil. Penciptaan lapangan kerja hijau, pelatihan ulang tenaga kerja, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah disebut sebagai komponen yang tidak bisa ditawar.

Sebagai tindak lanjut, forum mendorong agar hasil diskusi tidak berhenti di ruang konferensi. Komitmen yang dihasilkan diharapkan dikawal melalui mekanisme pemantauan bersama, pelaporan berkala, dan target jangka pendek yang realistis, sehingga kemajuannya dapat diukur publik dari tahun ke tahun.

INZS 2026 pada akhirnya menegaskan satu hal: target net-zero bukan sekadar angka di dokumen kebijakan, melainkan agenda pembangunan yang menentukan daya saing dan ketahanan bangsa. Kini, bola berada di tangan seluruh pemangku kepentingan untuk membuktikan bahwa komitmen tersebut benar-benar dijalankan — bukan hanya diserukan.