Indonesia Terlambat Adopsi 5G, Mastel Dorong Lompatan ke 6G

JAKARTA — Indonesia menghadapi kenyataan pahit dalam revolusi jaringan seluler. Penetrasi 5G di Tanah Air masih berkutat di bawah 10 persen, tertinggal jauh dibanding negara-negara tetangga yang telah melampaui 40 persen. Kondisi ini membuat Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengambil langkah taktis: alih-alih merangkak mengejar, Indonesia didorong langsung bersiap menyongsong generasi keenam (6G) agar tidak semakin tertinggal di era konektivitas global.

Sebagai respons atas kesenjangan digital yang kian melebar, Mastel menggelar Seminar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bertajuk "Strategi Nasional Menuju 6G: Belajar dari Keterlambatan 5G". Pertemuan tersebut mempertemukan regulator, operator seluler, vendor perangkat, dan akademisi untuk merumuskan peta jalan lompatan teknologi yang ambisius namun realistis.

Potret Buram 5G Indonesia

Data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan bahwa hingga kuartal pertama 2026, hanya sekitar 8,7 persen pengguna seluler di Indonesia yang telah mengakses jaringan 5G. Jumlah BTS 5G masih terbatas di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Sementara itu, negara seperti Singapura dan Thailand telah menikmati cakupan 5G di lebih dari separuh wilayahnya, dengan kecepatan unduh purata di atas 300 Mbps. Malaysia bahkan mulai menguji layanan 5G-Advanced yang kelak menjadi fondasi 6G.

"Kita tidak bisa terus-menerus terlambat. Keterlambatan di 5G jangan sampai terulang di 6G. Indonesia harus mulai mempersiapkan diri dari sekarang, atau kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri," ujar Ketua Umum Mastel, Dr. Raditya Pratama, dalam pidato pembuka seminar di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Ia menambahkan, faktor penyebab lambannya 5G di Indonesia sangat kompleks. Mulai dari keterlambatan lelang spektrum frekuensi 3,5 GHz yang baru tuntas pada 2024, investasi infrastruktur yang terhambat regulasi tumpang tindih, hingga ekosistem perangkat 5G yang masih mahal. Di sisi permintaan, konsumen belum merasakan kebutuhan mendesak akan kecepatan 5G karena konten digital yang ada masih cukup dilayani oleh 4G.

Mengapa Harus Melompat ke 6G?

Sejumlah negara maju telah memulai penelitian dan pengembangan 6G sejak 2020. Badan Standarisasi Telekomunikasi Internasional (ITU) memproyeksikan 6G akan mulai dikomersialkan pada 2030 dengan kemampuan luar biasa: kecepatan hingga 1 Tbps, latensi mendekati nol, integrasi kecerdasan buatan (AI) secara native, dan konektivitas holografis. Jika Indonesia baru serius menggarap 6G setelah standarnya matang, maka siklus ketertinggalan akan kembali berulang.

"Lompatan dari 2G ke 4G dulu terbukti mengakselerasi ekonomi digital kita. Sekarang, momentumnya ada di 6G. Kami tidak ingin Indonesia sekadar menjadi pasar bagi teknologi asing, tapi ikut menentukan arah standar global. Karena frekuensi dan potensi pasar kita besar," jelas Raditya.

Seminar TIK mengidentifikasi bahwa 6G bukan sekadar peningkatan kecepatan, melainkan fondasi bagi ekosistem digital masa depan: kendaraan otonom, telemedicine jarak jauh dengan respons real-time, kota pintar berbasis AI, dan industri 4.0 yang sepenuhnya terotomatisasi. Tanpa infrastruktur 6G yang memadai, cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa terkendala.

Strategi Nasional yang Dirumuskan

Dari diskusi panel dan sesi teknis, tersusun lima poin kunci yang akan menjadi rekomendasi Mastel kepada pemerintah:

• Pembentukan Roadmap 6G Nasional — harus dimulai pada 2026 dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk universitas dan start-up teknologi.
• Alokasi Spektrum Dini — mengamankan pita frekuensi tinggi seperti sub-THz (100–300 GHz) yang diprediksi menjadi tulang punggung 6G, sebelum diduduki oleh layanan lain.
• Investasi SDM dan Riset — mendanai puluhan laboratorium riset 6G di perguruan tinggi dan membentuk konsorsium industri-akademis untuk pengembangan chipset dan antena pintar.
• Kolaborasi Internasional — aktif di forum seperti 3GPP dan ITU agar kepentingan Indonesia terwakili dalam penentuan standar global, sekaligus menarik transfer teknologi.
• Edukasi Pasar — membangun kesadaran korporasi dan masyarakat tentang manfaat 6G agar permintaan tercipta seiring kesiapan jaringan.

Mastel juga menekankan perlunya harmonisasi regulasi. Saat ini, aturan tentang menara telekomunikasi, hak penggunaan frekuensi, dan perizinan masih tersebar di banyak kementerian dan pemerintah daerah, memperlambat pembangunan infrastruktur. Padahal, 6G akan membutuhkan densitas base station yang jauh lebih tinggi dengan format small cell dan integrasi satelit low-earth-orbit.

Tantangan Besar di Depan

Meski optimisme terpancar, para peserta seminar tak menampik adanya gunung es tantangan. Biaya investasi awal untuk riset dan infrastruktur 6G diperkirakan mencapai miliaran dolar, sementara operator masih berkutat dengan beban hutang akibat ekspansi 4G dan awal 5G. Pemerintah perlu menyediakan insentif fiskal, kemudahan akses pendanaan, dan kepastian hukum agar sektor swasta mau terlibat. Selain itu, komponen lokal seperti semikonduktor dan modul radio masih sangat bergantung pada impor.

"Kita harus realistis. Tanpa dukungan politik yang kuat dan konsistensi kebijakan, rencana lompatan 6G ini hanya akan menjadi dokumen tebal di laci pejabat," tegas Dr. Ratna Dewi, pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung, salah satu panelis seminar.

Potensi manfaat ekonomi dari 6G diperhitungkan sangat besar. Sebuah studi oleh Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyebut bahwa digitalisasi penuh dengan 5G/6G dapat menambah nilai PDB hingga 250 miliar dolar AS pada 2035, menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja baru di sektor digital, dan meningkatkan efisiensi industri. Namun, semua itu hanya bisa terwujud jika fondasinya dibangun dari sekarang, bukan setelah teknologi matang di tempat lain.

Sebagai gambaran bagi publik, berikut adalah tiga pertanyaan esensial yang kerap mencuat dalam diskusi persiapan 6G di Indonesia.