I Kadek Andre Nuaba Analisis Peran Diplomasi Digital ASEAN

Palembang – Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, I Kadek Andre Nuaba, baru-baru ini memaparkan hasil kajian terbarunya mengenai transformasi praktik diplomasi di kawasan Asia Tenggara. Dalam sebuah seminar internasional yang digelar secara hibrida, ia menyoroti bagaimana negara-negara anggota ASEAN mulai mengintegrasikan teknologi digital ke dalam strategi hubungan luar negeri mereka, sekaligus menghadapi tantangan fragmentasi geopolitik global.

Dari Teori ke Praktik: Jejak Akademik Andre Nuaba

Andre Nuaba dikenal sebagai pengajar dan peneliti yang konsisten mengkaji dinamika politik internasional, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Ia menamatkan studi doktoralnya dengan disertasi yang membahas pergeseran kebijakan luar negeri negara-negara kecil di tengah rivalitas kekuatan besar. Sejak bergabung dengan Universitas Sriwijaya, ia aktif mempublikasikan artikel di jurnal bereputasi dan menjadi pembicara di berbagai forum.

Kajian terbarunya berangkat dari fenomena ‘diplomasi digital’ yang semakin marak pasca pandemi. Menurut Andre, platform seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan konferensi video telah mengubah cara pemerintah berkomunikasi dengan publik asing, bernegosiasi, dan membangun citra bangsa. Namun, ia menilai pemanfaatan teknologi ini masih timpang di antara negara ASEAN.

Kesenjangan Digital dan Kedaulatan Data

Dalam presentasinya, Andre memaparkan data yang menunjukkan bahwa hanya segelintir negara ASEAN—seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand—yang memiliki infrastruktur digital memadai untuk mendukung diplomasi publik secara masif. Sementara itu, Kamboja, Laos, dan Myanmar masih bergulat dengan keterbatasan akses internet dan literasi digital. “Ini menciptakan asimetri yang bisa memperlebar jurang pengaruh,” ujarnya di hadapan peserta seminar.

Ia juga menyoroti isu kedaulatan data yang kian krusial. Banyak negara ASEAN bergantung pada platform global yang server-nya berada di luar kawasan, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan data dan pengawasan asing. Andre mengusulkan agar ASEAN membangun kerangka kerja sama regional untuk tata kelola data yang lebih mandiri dan aman, sembari tetap mendorong interoperabilitas layanan digital.

Meramu Soft Power Lokal di Ruang Virtual

Salah satu poin menarik dalam kajian Andre adalah potensi soft power berbasis budaya lokal di dunia maya. Ia mencontohkan bagaimana Korea Selatan sukses mengekspor budaya pop melalui internet, dan menilai ASEAN memiliki kekayaan serupa yang belum dimanfaatkan secara optimal. “Gamelan, kuliner, kriya tradisional—semua bisa menjadi instrumen diplomasi digital yang kuat jika dikemas dengan narasi menarik,” katanya.

Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan kreator konten untuk merancang kampanye diplomasi publik yang autentik. Menurutnya, citra ASEAN sebagai kawasan majemuk yang toleran perlu lebih sering ditampilkan di platform global untuk melawan stereotip negatif yang kadang muncul di media arus utama.

Tantangan Geopolitik: Antara AS dan Tiongkok

Andre tidak meninggalkan konteks makro yang melingkupi ASEAN. Ia mengingatkan bahwa persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok di bidang teknologi turut membayangi langkah negara-negara anggota. Blokade chip, pembatasan 5G, dan aplikasi versi masing-masing kekuatan besar kerap memaksa negara ASEAN memilih ekosistem tertentu, yang berpotensi memecah kohesi kawasan.

Dalam pandangannya, ASEAN harus mampu mempertahankan sentralitas dan tidak terjebak dalam polarisasi. Diplomasi digital seharusnya menjadi alat untuk memperkuat posisi tawar kolektif, bukan malah menjadi arena perang proksi kepentingan. “Kita perlu arsitektur digital yang inklusif, bukan blok-blok eksklusif,” tegasnya.

Respons Akademik dan Rekomendasi

Sejumlah kolega dan mahasiswa yang hadir dalam seminar menyambut positif analisis Andre. Mereka menilai pendekatannya yang multidisiplin—menggabungkan studi keamanan, ekonomi digital, dan budaya—memberikan perspektif segar bagi kajian hubungan internasional. Beberapa peserta bertanya tentang kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menjalankan diplomasi digital, mengingat masih banyak pejabat yang belum akrab dengan teknologi.

Andre menanggapi dengan mendorong kurikulum pendidikan diplomasi agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Ia juga merekomendasikan program magang di misi diplomatik guna memberi mahasiswa pengalaman langsung mengelola komunikasi internasional berbasis digital. Di tingkat nasional, ia mengajak kementerian terkait untuk menyusun grand design diplomasi digital yang terintegrasi, bukan sekadar aktivitas sporadis di media sosial.

Kajian I Kadek Andre Nuaba ini akan diterbitkan dalam bentuk monograf oleh penerbit universitas dan diharapkan bisa menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan. Dengan semakin cepatnya revolusi digital, pemikiran seperti ini menjadi penting agar Indonesia dan ASEAN tidak hanya menjadi penonton, melainkan pemain utama dalam percaturan diplomasi global abad ke-21.

Baca juga:

• Pedro Acosta Raih Posisi Kedua di Sprint MotoGP Hungaria
• Irjen Pol. Pipit Rismanto: Profil dan Kinerja Kapolda Kalimantan Barat