sinta-pradana
Langkah penegakan hukum kembali mengguncang internal Partai Golongan Karya (Golkar). Politikus senior sekaligus Ketua DPP Partai Golkar, Fahd A Rafiq, kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kali ini, penyidik mengusut dugaan suap terkait pengurusan izin Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penetapan status hukum ini menambah panjang catatan hitam sang politikus di lantai bursa korupsi tanah air.
Kabar penangkapan dan penetapan tersangka ini bagai petir di siang bolong bagi partai berlambang pohon beringin tersebut. Bagaimana tidak, ini merupakan kali ketiga Fahd berurusan dengan lembaga antirasuah atas kasus yang sama: penyalahgunaan wewenang dan penerimaan suap. Publik pun kembali mempertanyakan efektivitas mekanisme penyaringan kader di tubuh partai politik besar.
Rekam Jejak Tiga Skandal: "Hat-trick" Kasus Korupsi
Investigasi rekam jejak menunjukkan bahwa tindakan berulang ini menjadi preseden buruk bagi kaderisasi partai. Fahd A Rafiq bukanlah nama baru dalam daftar penyidikan korupsi. Sebelum terseret skandal suap pengurusan HGB di Bogor, ia telah dua kali menjalan masa hukuman akibat perbuatan koruptif yang merugikan keuangan negara.
| Tahun | Kasus Korupsi | Vonis / Status Hukum |
|---|---|---|
| 2012 | Suap Alokasi Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) | Vonis 1 Tahun 4 Bulan Penjara |
| 2017 | Korupsi Pengadaan Al-Qur'an dan Laboratorium Komputer MTs | Vonis 4 Tahun Penjara |
| Terbaru | Dugaan Suap Pengurusan HGB Bogor | Tersangka (Proses Penyidikan) |
Kasus pertama yang menjeratnya terjadi pada 2012 terkait pengurusan alokasi DPID tahun anggaran 2011. Tak jera dengan hukuman penjara, pada 2017 nama Fahd kembali mencuat dalam skandal penggandaan Al-Qur'an di Kementerian Agama—sebuah kasus yang menyedot perhatian dan simpati publik karena menyangkut kitab suci. Kini, kasus HGB Bogor melengkapi "hat-trick" skandal hukum yang kembali mencoreng namanya.
Sikap Partai Golkar: Kecewa dan Pasrah pada Proses Hukum
Manajemen DPP Partai Golkar menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini. Kendati demikian, partai menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di lembaga penegak hukum. Partai menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada penyidik dan peradilan yang berwenang.
"Kami sangat kecewa dan prihatin atas peristiwa ini. Partai Golkar selalu mengingatkan seluruh kader untuk menjaga integritas. Namun, jika keputusan pribadi oknum pelanggar hukum terjadi, kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan penyidik," tegas salah satu pengurus DPP Golkar saat memberikan keterangannya.
Sikap tegas ini diambil untuk membatasi dampak kerugian elektoral yang bisa menimpa partai. Dalam konstelasi politik modern, keterlibatan kader elit dalam praktik korupsi berulang merupakan pukulan telak yang berpotensi meruntuhkan kepercayaan konstituen, terutama menjelang agenda-agenda politik strategis.
Sorotan Publik terhadap Perbaikan Sistem Integrasi Partai
Jatuhnya Fahd untuk ketiga kalinya ke lubang yang sama memicu kritik pedas dari para pengamat politik dan aktivis antikorupsi. Publik menilai ada celah besar dalam penegakan disiplin partai politik yang masih memberikan ruang kepemimpinan strategis kepada mantan terpidana korupsi.
Para pengamat mendesak agar partai politik di Indonesia mulai menerapkan aturan internal yang lebih ketat, antara lain:
- Pakta Integritas Tanpa Toleransi: Pemberhentian permanen bagi kader yang terbukti melakukan korupsi.
- Penyaringan Rekam Jejak (Vetting System): Melarang mantan terpidana kasus korupsi untuk menduduki posisi strategis di struktur DPP.
- Transparansi Pendanaan: Membuka akses publik terhadap pelaporan kekayaan pejabat dan pengurus partai.
Kini, proses hukum terhadap kasus dugaan suap HGB Bogor masih terus bergulir. Penyidik dijadwalkan akan memeriksa sejumlah saksi kunci untuk membongkar alur aliran dana suap tersebut hingga tuntas.
Comments (0)