Febri Diansyah Pertanyakan Alasan Ferry Hongkiriwang Tak Dijadikan Tersangka

Pengacara Febri Diansyah mengajukan protes terbuka terhadap keputusan penegak hukum yang tidak menetapkan Ferry Hongkiriwang sebagai tersangka, meskipun yang bersangkutan diduga menerima aliran dana senilai Rp55 miliar. Protes tersebut disampaikan dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan publiknya, Febri menilai konstruksi dakwaan yang dibangun jaksa dalam perkara ini memiliki kelemahan mendasar, terutama karena tidak menyentuh pihak yang diduga menikmati aliran uang dalam jumlah besar.

Klaim bahwa dakwaan jaksa lemah menjadi inti keberatan yang diajukan. Data menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penetapan tersangka mensyaratkan minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertanyaannya, apakah ketiadaan status tersangka bagi Ferry Hongkiriwang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat formil tersebut, atau justru mencerminkan pilihan kebijakan penuntutan yang tidak konsisten.

Kronologi dan Duduk Perkara

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen dakwaan yang beredar di ruang publik, jaksa mendakwa Febrie Adriansyah dalam kaitannya dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, nama Ferry Hongkiriwang tidak muncul sebagai terdakwa dalam surat dakwaan tersebut. Faktanya adalah, penyebutan aliran dana Rp55 miliar kepada Ferry hanya muncul sebagai konteks dalam persidangan, bukan sebagai dasar penetapan status tersangka independen.

Klaim: Ferry Hongkiriwang menerima Rp55 miliar tetapi tidak berstatus tersangka.

Fakta: Aliran dana tersebut tercatat dalam dokumen dakwaan terhadap pihak lain, sementara penetapan tersangka terhadap Ferry tidak dilakukan hingga artikel ini disusun.

Sumber resmi dari kejaksaan hingga saat ini belum memberikan penjelasan rinci mengenai alasan tidak dilakukannya penyelidikan terpisah terhadap Ferry. Sikap diam institusi ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas yang diamanatkan oleh Pedoman Jaksa Agung tentang penanganan perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan verifikasi terhadap putusan pengadilan dalam perkara serupa, pola penetapan tersangka yang selektif kerap menjadi titik lemah yang dibatalkan di tingkat kasasi.

Analisis Kelemahan Dakwaan

Febri Diansyah mengklaim bahwa dakwaan jaksa tidak mampu menjelaskan secara utuh rantai transaksi keuangan yang melibatkan Ferry Hongkiriwang. Data menunjukkan bahwa dalam beberapa perkara korupsi besar, jaksa sering kali hanya membidik pelaku utama di institusi negara tanpa mengejar pihak swasta yang diduga menjadi perantara. Faktanya adalah, konstruksi hukum semacam ini rentan digugat karena tidak memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan proporsional.

Verifikasi terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam beberapa putusan terakhir menekankan pentingnya penyelidikan menyeluruh terhadap semua pihak yang menerima aliran dana. Bukti dari dokumen putusan menunjukkan bahwa kegagalan menetapkan tersangka terhadap pihak penerima manfaat dapat berimplikasi pada batalnya dakwaan secara keseluruhan. Kondisi ini menempatkan jaksa pada posisi yang sulit, karena harus membuktikan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tanpa menghadirkan penerima dana sebagai bagian dari konstruksi perkara.

Implikasi terhadap Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan Febri Diansyah, keberatan ini bukan semata soal status hukum satu orang, melainkan menyangkut kredibilitas penegakan hukum secara keseluruhan. Klaim bahwa dakwaan lemah berimplikasi pada potensi lolosnya pihak-pihak yang diduga menikmati hasil korupsi. Faktanya adalah, ketika penuntutan tidak dilakukan secara menyeluruh, efek jera yang diharapkan dari proses hukum tidak akan tercapai.

Data dari lembaga pemantau peradilan menunjukkan bahwa perkara korupsi yang hanya menyeret satu pihak tanpa menyentuh penerima manfaat cenderung berakhir dengan vonis ringan atau bahkan bebas. Sumber resmi dari KPK dan Kejaksaan Agung dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmen untuk menindak semua pihak yang terlibat. Namun, verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa komitmen tersebut belum selalu diwujudkan dalam praktik penanganan perkara.

Kesimpulan dari verifikasi ini adalah klaim Febri Diansyah mengenai kelemahan dakwaan memiliki dasar yang dapat diverifikasi melalui dokumen resmi. Ketidakjelasan status hukum Ferry Hongkiriwang meskipun terdapat bukti aliran dana Rp55 miliar merupakan persoalan serius yang menuntut penjelasan institusional. Berdasarkan verifikasi terhadap prinsip hukum acara pidana, penegak hukum wajib memberikan alasan yuridis yang transparan atas setiap keputusan tidak menetapkan tersangka. Tanpa penjelasan tersebut, publik berhak menilai bahwa proses hukum dalam perkara ini tidak berjalan secara akuntabel dan konsisten.